Terkini, Makassar – PT Pupuk Indonesia (Persero) memastikan penyaluran pupuk bersubsidi di Sulawesi Selatan berjalan sesuai prinsip 7T, yakni tepat sasaran, tepat jenis, tepat jumlah, tepat harga, tepat waktu, tepat tempat, dan tepat mutu.
Komitmen tersebut ditegaskan setelah perusahaan menindaklanjuti sejumlah laporan yang disampaikan mahasiswa terkait ketersediaan pupuk subsidi di Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa, serta isu penerapan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi di Kecamatan Ponre, Kabupaten Bone.
Regional CEO 4 PT Pupuk Indonesia (Persero), Wisnu Ramadhani, mengatakan pihaknya bergerak cepat melakukan pengecekan lapangan guna memastikan kondisi riil di lokasi yang dilaporkan.
“Kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada mahasiswa yang telah menyampaikan aspirasinya mengenai ketersediaan pupuk subsidi dan HET pupuk subsidi. Ini merupakan bentuk kontrol bagi kami di Pupuk Indonesia,” kata Wisnu dalam keterangannya, Senin (8/6/2026).
Laporan tersebut disampaikan mahasiswa saat Menteri Pertanian, Amran Sulaiman, menjadi narasumber dalam kuliah umum di Universitas Hasanuddin dan Universitas Negeri Makassar.
Menindaklanjuti laporan itu, Pupuk Indonesia menugaskan tim pemasaran untuk melakukan verifikasi langsung di lapangan. Hasilnya, stok pupuk bersubsidi di Kecamatan Bontomarannu dinyatakan aman dan mencukupi kebutuhan petani.
Berdasarkan hasil pengecekan pada empat kios resmi atau Penerima Pada Titik Serah (PPTS), tersedia stok pupuk urea sebanyak 60 ton dan pupuk NPK sebanyak 16,3 ton.
“Kondisi stok pupuk bersubsidi di Kecamatan Bontomarannu dalam kondisi baik dan tercukupi. Kami persilakan petani menebus pupuk di PPTS resmi sesuai alokasi yang telah ditetapkan pemerintah,” ujarnya.
Pupuk Indonesia juga mengimbau seluruh kios resmi agar senantiasa menjaga ketersediaan stok sesuai kebutuhan petani di wilayah masing-masing sehingga pelayanan dapat berjalan optimal saat musim tanam.
Selain memastikan ketersediaan stok, perusahaan juga melakukan pengecekan terkait dugaan penjualan pupuk subsidi di atas HET di Kecamatan Ponre, Kabupaten Bone.
Dari hasil pemeriksaan lapangan, ditemukan bahwa kios resmi telah menjual pupuk bersubsidi sesuai harga yang ditetapkan pemerintah.
Adapun tambahan biaya yang dikeluhkan petani berasal dari ongkos pengantaran pupuk ke lahan pertanian.
Menurut Wisnu, biaya tersebut merupakan hasil kesepakatan antara petani dan pihak kios resmi karena pupuk diantar langsung ke lokasi persawahan.
“Jika petani membeli pupuk bersubsidi langsung di PPTS resmi, maka petani akan mendapatkan harga sesuai HET yang berlaku. Namun jika pupuk diantar ke lokasi, maka terdapat biaya tambahan berupa ongkos kirim berdasarkan kesepakatan antara petani dan PPTS,” jelasnya.
Sementara itu, terkait informasi adanya petani yang kesulitan memperoleh pupuk bersubsidi di Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang, hasil pengecekan menunjukkan bahwa petani tersebut belum terdaftar dalam kelompok tani maupun Elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK) Kementerian Pertanian.
Pupuk Indonesia mengimbau petani yang belum terdaftar agar segera bergabung dengan kelompok tani dan berkoordinasi dengan penyuluh pertanian lapangan (PPL) setempat agar dapat memperoleh hak sebagai penerima pupuk bersubsidi.
Wisnu menegaskan Pupuk Indonesia siap mendampingi petani yang membutuhkan informasi maupun bantuan terkait mekanisme penyaluran pupuk subsidi.
Langkah tersebut merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam memberikan layanan terbaik kepada petani sekaligus mendukung program pemerintah untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional.
