Sejumlah BUMN memaparkan perkembangan penggunaan Penyertaan Modal Negara (PMN) yang diterima dari APBN 2024 dan 2025 dalam rapat dengan Komisi XI DPR RI. Dana tersebut digunakan untuk berbagai kebutuhan strategis, mulai dari pengadaan KRL Jabodetabek, pembangunan kapal penumpang baru, penguatan kapasitas industri perkeretaapian nasional, hingga pembiayaan program rumah subsidi.
PT Kereta Api Indonesia (Persero) melaporkan PMN 2024 sebesar Rp 2 triliun telah diterima pada 5 Januari 2025 dan diteruskan kepada PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) pada 25 Maret 2025. Seluruh dana tersebut telah terserap untuk proyek pengadaan KRL Jabodetabek.
Sementara PMN 2025 senilai Rp 1,8 triliun diterima pada 31 Desember 2025 dan disalurkan kepada KCI pada 20 Mei 2026. Hingga saat ini, realisasi penggunaannya mencapai Rp 744,46 miliar yang telah dibayarkan kepada PT INKA.
“Kami menerima ini di 31 Desember 2025 senilai Rp 1,8 triliun dan kami telah meneruskan ke PT KCI tertanggal 20 Mei 2026, di mana telah ter-spending yaitu Rp 744,46 miliar itu kepada PT INKA,” ujar Direktur Utama KAI, Bobby Rasyidin.
KAI memperkirakan sisa dana Rp 1,055 triliun akan dicairkan mengikuti progres penyelesaian sembilan trainset yang ditargetkan rampung pada September 2026.
Secara keseluruhan, proyek pengadaan sarana KRL Jabodetabek bernilai Rp 9,18 triliun. Pendanaannya berasal dari PMN Rp 5,3 triliun, kas internal KCI Rp 190 miliar, dan kredit sindikasi perbankan Rp 3,69 triliun.
Pelni: PMN Rp 4 Triliun untuk Tiga Kapal Penumpang BaruPT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) memperoleh PMN sebesar Rp 4 triliun yang bersumber dari APBN 2024 dan 2025. Rinciannya, Rp 1,5 triliun dari APBN 2024 untuk uang muka pengadaan tiga kapal penumpang baru dan Rp 2,5 triliun dari APBN 2025 untuk pelunasan proyek tersebut.
Manajemen Pelni menjelaskan kebutuhan kapal baru muncul karena usia armada yang semakin tua. Dari total 26 kapal penumpang yang dioperasikan, sekitar 85 persen atau 17 kapal telah berusia lebih dari 25 tahun.
Pelni menilai kondisi tersebut berpotensi meningkatkan risiko keselamatan sekaligus menimbulkan inefisiensi operasional dan teknis. Di sisi lain, sebagai negara kepulauan, transportasi laut tetap menjadi tulang punggung konektivitas masyarakat antarpulau.
Tiga kapal baru yang akan dibangun nantinya menggantikan KM Umsini, KM Kelimutu, dan KM Lawit. Proyek pengadaan tersebut bernilai Rp 4,5 triliun, terdiri dari PMN Rp 4 triliun dan dana internal Pelni Rp 500 miliar.
Per Mei 2026, dana PMN 2024 yang ditempatkan di bank BUMN telah berkembang menjadi Rp 1,595 triliun setelah memperoleh pendapatan giro. Adapun PMN 2025 senilai Rp 2,5 triliun tercatat meningkat menjadi Rp 2,531 triliun.
Pelni juga melaporkan telah memperoleh dukungan dari PT Danantara Asset Management (DAM) untuk melanjutkan proses pengadaan kapal baru sesuai prinsip tata kelola perusahaan yang baik.
INKA: PMN Rp 473 Miliar untuk Modernisasi PabrikPT Industri Kereta Api (INKA) mendapatkan tambahan PMN 2025 sebesar Rp 473 miliar yang difokuskan untuk meningkatkan kapasitas produksi, transformasi digital, penguatan tingkat komponen dalam negeri (TKDN), serta pengembangan teknologi perkeretaapian.
Dana tersebut terdiri dari Rp 440 miliar untuk fasilitas produksi dan pengembangan serta Rp 33 miliar untuk fasilitas pendukung.
INKA akan menggunakan dana tersebut untuk melengkapi fasilitas produksi di pabrik Madiun dan Banyuwangi, termasuk pengadaan mesin cutting, milling, press, robotic welding, fasilitas pengujian, gudang, hingga pengembangan sistem propulsi kereta.
Perseroan juga akan membagi fokus produksi antara dua pabrik. Pabrik Madiun akan difokuskan untuk kereta tanpa penggerak seperti kereta penumpang konvensional, gerbong barang, lokomotif, bogie, dan sistem propulsi. Sementara pabrik Banyuwangi akan menjadi pusat produksi kereta berpenggerak seperti KRL, LRT, MRT, dan KRDE.
Saat ini pabrik Banyuwangi yang berdiri di atas lahan 83,49 hektare baru mengoperasikan satu jalur produksi. Melalui PMN tersebut, INKA akan menambah jalur produksi kedua dan berbagai fasilitas pengujian untuk meningkatkan kapasitas produksi.
Hingga Mei 2026, realisasi penggunaan PMN mencapai Rp 57,5 miliar untuk fasilitas produksi dan Rp 5 miliar untuk fasilitas pendukung. Perseroan menargetkan tingkat penyerapan meningkat menjadi 35 persen pada Juni 2026.
INKA juga menargetkan peningkatan kapasitas produksi bogie dari 300 car set menjadi 586 car set per tahun. Selain itu, perusahaan mulai mengembangkan sistem propulsi kereta di dalam negeri guna mengurangi ketergantungan impor.
SMF: PMN Rp 6,68 Triliun Langsung Disalurkan untuk FLPPPT Sarana Multigriya Finansial (SMF) melaporkan PMN 2025 sebesar Rp 6,68 triliun telah tersalurkan seluruhnya untuk mendukung program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).
PMN tersebut khusus digunakan untuk program FLPP dan bukan untuk pembiayaan komersial. Dana itu juga hanya mencakup 25 persen dari total kebutuhan pembiayaan FLPP, sementara 75 persen sisanya berasal dari BP Tapera.
SMF menyatakan seluruh dana PMN telah disalurkan kepada bank-bank penyalur KPR subsidi pada 31 Desember 2025, tepat setelah dana diterima.
Untuk memenuhi kebutuhan FLPP tahun 2025 sebesar Rp 8,03 triliun, SMF menambah pembiayaan melalui penerbitan surat utang sebesar Rp 1,35 triliun.
Sejak 2018 hingga 2025, SMF telah menerima PMN sebesar Rp 17,91 triliun dan menerbitkan surat utang Rp 16,64 triliun. Kombinasi pendanaan tersebut telah mendukung pembiayaan sekitar 904 ribu unit rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Pada 2025 saja, dukungan PMN dan leverage pendanaan yang dilakukan SMF digunakan untuk pembiayaan sekitar 194.612 unit rumah melalui jaringan bank penyalur KPR subsidi, termasuk BTN, BSI, BJB, Bank DKI, Bank NTB Syariah, hingga Bank Papua.
