Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S Deyang menjelaskan alasan pihaknya akan melakukan kerja sama dengan kantin sekolah dan fasilitas dapur yang sudah tersedia dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Nanik mengatakan, tidak semua wilayah memungkinkan untuk dibangun dapur baru karena jumlah penerima manfaat yang relatif sedikit. Dalam kondisi tersebut, pemerintah akan memanfaatkan fasilitas yang telah ada agar program tetap berjalan tanpa harus menambah beban anggaran negara.
"Jadi misalnya begini, di tempat terpencil itu, saya misalnya di Lombok. Di Lombok itu, di Lombok Barat, saya pernah ke satu pulau. Muridnya hanya 119. Kan enggak mungkin juga didirikan dapur. Tapi di situ ada kantin. Jadi bisa dong kantin itu digunakan gitu. Jadi kantin ini salah satu alternatif," kata Nanik di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (8/6).
Menurut dia, pendekatan serupa juga dapat diterapkan di wilayah kepulauan lain yang memiliki jumlah siswa terbatas. BGN akan memanfaatkan infrastruktur yang telah tersedia, baik milik sekolah maupun fasilitas yang dibangun melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).
"Jadi nanti kalau misalnya ada satu wilayah yang muridnya seperti di Raja Ampat, di itu ada saya di sebuah pulau, muridnya hanya 115 juga. Tapi di situ ada dapur umum CSR-nya Pertamina. Nah kita bisa gunakan juga misalnya seperti ini. Jadi ada itu alternatif-alternatif tidak harus membangun dapur baru di 3T," ujarnya.
Nanik menegaskan, kebijakan tersebut merupakan bagian dari strategi efisiensi anggaran agar pelaksanaan program MBG tidak sepenuhnya bergantung pada pembangunan infrastruktur baru yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
"Ya, ini bagian efisiensi. Supaya tidak menggunakan semuanya APBN," tandas dia.
