Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik Sudaryati Deyang mengatakan dirinya bakal menghentikan sementara pembukaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur baru dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Nanik mengatakan langkah moratorium itu merupakan bagian dari penataan ulang program sekaligus upaya meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran negara. Ia mengatakan BGN saat ini akan lebih focus pada pengelolaan dapur yang sudah beroperasi.
“Efisiensi ini kami lakukan yang pertama melalui moratorium,” kata Ninik dalam keterangan pers setelah dilantik menjadi Kepala BGN oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta pada Senin (8/6).
Nanik mengatakan jumlah dapur MBG yang telah beroperasi mencapai 27.877 titik. BGN menilai penambahan dapur baru belum menjadi prioritas karena pemerintah perlu lebih dahulu memastikan kapasitas dan kebutuhan di setiap wilayah.
Penataan ini bertujuan untuk mengetahui apakah dapur yang sudah ada telah mampu melayani penerima manfaat secara optimal atau justru terdapat kelebihan kapasitas di sejumlah daerah. “Kami hentikan dulu di situ (27.877 dapur). Kami tata apakah dapur yang melayani ini sudah bisa melayani sebetulnya dengan penerima manfaat yang ada, atau malah kelebihan,” ujarnya.
Evaluasi juga mencakup pemetaan kebutuhan dapur di setiap provinsi. Langkah ini dilakukan karena sebaran dapur MBG saat ini masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. BGN berencana menghitung kembali kebutuhan riil di masing-masing daerah agar distribusi layanan program lebih merata.
Selain itu, BGN juga menyiapkan skema pembiayaan alternatif untuk mendukung pelaksanaan MBG di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T). Langkah itu diharapkan dapat mengurangi ketergantungan program terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Menurut Nanik, pemerintah tengah mengevaluasi keberadaan investor yang telah lebih dulu atau sudah membangun fasilitas pendukung program di sejumlah wilayah 3T. BGN akan menata kembali pola kerja sama tersebut sebelum menentukan skema yang akan diterapkan ke depannya.
Pemerintah juga membuka peluang pembiayaan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) milik badan usaha milik negara (BUMN) maupun perusahaan swasta untuk daerah 3T yang belum tersentuh investasi pembangunan SPPG.
Nanik mengatakan juga mempertimbangkan pemanfaatan hibah dari luar negeri untuk mendukung pembangunan fasilitas program di wilayah tersebut. “Untuk 3T kami akan mencoba mengurangi tidak menggunakan APBN,” ujarnya.
Presiden Prabowo Subianto telah melantik Nanik sebagai Kepala BGN. Nama-nama lain yang dilantik adalah Agustina Arumsari dan Trenggono sebagai Wakil Kepala BGN. Pengambilan sumpah berlangsung di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (8/6).
