REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA, – Kepala Center for Sharia Economic Development (CSED) Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Nur Hidayah, menekankan pentingnya integrasi antara industri halal dan keuangan syariah di Indonesia. Hal ini disampaikan dalam agenda SGIE Indonesia Merosot: Evaluasi Kebijakan dan Industri Halal Nasional yang diadakan secara virtual di Jakarta, Senin.
Menurut Nur Hidayah, saat ini, industri halal dan keuangan syariah masih berjalan terpisah. Industri halal menghasilkan aktivitas ekonomi, sementara keuangan syariah menyediakan pembiayaan dan investasi. Namun, keterkaitan antara kedua sektor ini belum optimal. Negara-negara yang berhasil dalam ekonomi halal menunjukkan bahwa integrasi kuat antara keduanya dapat saling mendukung.
Ia mengungkapkan bahwa keuangan syariah di Indonesia belum mampu menjadi mesin pembiayaan utama bagi pengembangan industri halal nasional, terutama bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Banyak pelaku UMKM yang sudah memiliki sertifikat halal masih bergantung pada pembiayaan konvensional karena kesulitan mendapatkan skema pembiayaan yang kompetitif dari lembaga keuangan syariah.
Fenomena ini menunjukkan adanya celah dalam Undang-Undang Jaminan Produk Halal yang lebih berfokus pada sertifikasi halal bahan baku dan proses produksi. Ke depan, rantai halal harus dilihat sebagai satu kesatuan yang terintegrasi dari hulu ke hilir, termasuk pembiayaan dari sektor keuangan syariah.
Natas Hidayah menambahkan bahwa industri keuangan syariah yang masih dalam tahap pemula sering kalah bersaing dengan industri konvensional yang sudah mapan. Karena itu, diperlukan intervensi pemerintah melalui kebijakan afirmatif dan insentif untuk mendukung pembiayaan oleh keuangan syariah, terutama bagi UMKM halal.
.rec-desc {padding: 7px !important;}
Data ANTARA menunjukkan Indonesia sebagai salah satu kekuatan utama ekonomi syariah dunia. Dalam laporan ekonomi Islam global, Indonesia berada di posisi teratas dalam sektor makanan halal, keuangan syariah, fesyen Muslim, dan produk halal lainnya.
Ekspor produk halal Indonesia terus meningkat, dengan nilai mencapai sekitar 41,42 miliar dolar AS pada Januari–Oktober 2024, menghasilkan surplus perdagangan sekitar 29,09 miliar dolar AS. Sektor makanan olahan menjadi kontributor terbesar, diikuti oleh fesyen Muslim, farmasi, dan kosmetik.
Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menyatakan bahwa ekosistem industri dan rantai pasok halal menyumbang sekitar 27 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional, dengan nilai mencapai sekitar Rp4.900 triliun.
