Pemulihan Ekonomi Butuh Tindakan, Bukan Omongan

Petugas menghitung uang pecahan rupiah di gerai penukaran mata uang asing di Jakarta, Jumat (2/1/2025). (Sumber: ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga)

Oleh: Yogi Arief Nugraha, Pemimpin Redaksi KompasTV

Tren pelemahan rupiah terhadap dolar Amerika serta sejumlah mata uang asing lain, dan rontoknya Indeks Harga Saham Gabungan hingga ke level terendah harus direspons dengan tindakan.

Sinkronisasi kebijakan moneter melalui Bank Indonesia dan kebijakan fiskal melalui Kementerian Keuangan, harus ditunjukkan kepada publik dan pasar.

Sinkronisasi kebijakan total yang dihasilkan pascapertemuan DPR, Bank Indonesia, dan Kementerian Keuangan harus bisa dirasakan langsung oleh pelaku pasar dan masyarakat.

Dari sisi fiskal misalnya, selain pengelolaan kas negara yang transparan, harus juga dalam waktu dekat ada pengurangan anggaran belanja negara untuk sektor-sektor non prioritas seperti Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Desa Merah Putih.

Anggaran Rp 335 triliun  untuk Program Makan Bergizi Gratis dirasa terlalu besar dan sangat membebani APBN.

Pemangkasan anggaran Rp 67 triliun dari Rp 335 triliun patut diapresiasi, tetapi perlu dikaji terus agar bisa lebih banyak dipangkas.

Idealnya anggaran MBG tidak lebih dari Rp 100 triliun, agar tidak terlalu berisiko jika terjadi penyelewengan dan bahkan dikorupsi.

Selain pos anggaran MBG, mendesak juga dihitung ulang untuk dipangkas anggarannya, semata-mata untuk mengurangi beban fiskal yang selalu menjadi kekhawatiran pelaku pasar.

Selain terus menyisir pos pengeluaran anggaran, perlu juga diantisipasi dampak terus anjloknya nilai tukar rupiah seperti kenaikan harga bahan pokok dan potensi PHK yang berujung pada naiknya angka pengangguran terbuka.

Penulis : Tito-Dirhantoro

Sumber : Kompas TV