Bisnis.com, JAKARTA - BLT Kesra Rp900.000 dikabarkan kembali cair pada pertengahan bulan Juni 2026. Namun dari penelusuran Bisnis, hal tersebut tidaklah benar.
Sebagaimana diketahui, program bantuan sosial ini dikenal sebagai salah satu upaya pemerintah untuk membantu keluarga miskin dan rentan miskin dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari di tengah berbagai tantangan ekonomi.
Pada penyaluran sebelumnya, BLT Kesra diberikan sebesar Rp300.000 per bulan dan dicairkan sekaligus untuk periode tiga bulan. Dengan mekanisme tersebut, setiap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) menerima total bantuan sebesar Rp900.000.
Namun, hingga Juni 2026, pemerintah belum mengumumkan secara resmi jadwal maupun kepastian penyaluran kembali BLT Kesra Rp900.000.
Oleh karena itu, masyarakat diimbau untuk lebih berhati-hati dan tidak langsung mempercayai informasi yang beredar di media sosial maupun pesan berantai yang belum terverifikasi kebenarannya.
Sembari menunggu pengumuman resmi dari pemerintah, masyarakat disarankan memastikan data kependudukan serta data sosial ekonomi telah tercatat dan diperbarui dalam sistem pendataan pemerintah.
Baca Juga
- Cek Daftar Nama Penerima BLT Kesra Rp900.000 Juni 2026 di Sini
- Update BLT Kesra Rp900.000 Juni 2026, Syarat Penerima, Cara Daftar, dan Status Pencairannya
- 5 Syarat Penerima BLT Kesra Rp900.000 Juni 2026, Begini Cara Daftar dan Cek Statusnya
Langkah ini penting agar peluang untuk menerima bantuan tetap terbuka apabila program BLT Kesra kembali disalurkan pada tahun 2026.
Syarat Penerima BLT Kesra Rp900.000 Tahun 2026Jika melihat syarat BLT Kesra sebelumnya, maka berikut adalah beberapa syarat untuk mendapatkan bansos ini.
- Warga Negara Indonesia (WNI).
- Memiliki KTP elektronik yang masih aktif.
- Memiliki Kartu Keluarga (KK) yang valid.
- Terdaftar dalam DTSEN atau DTKS.
- Masuk kategori keluarga miskin atau rentan miskin.
- Diprioritaskan bagi masyarakat yang berada pada desil 1 hingga desil 4.
- Tidak sedang menerima bantuan lain dengan kriteria yang sama apabila terdapat
- ketentuan pembatasan program.
- Bukan Aparatur Sipil Negara (ASN), anggota TNI, maupun Polri.
- Lolos proses verifikasi dan validasi pemerintah daerah.
- Memiliki data kependudukan yang sesuai dan dapat diverifikasi.
Bagaimana cara daftarnya? lanjut halaman 2..
