Bisnis.com, JAKARTA — Menko Hukum, HAM, dan Imipas Yusril Ihza Mahendra menyatakan evaluasi secara menyeluruh pasca penetapan tersangka eks Wamen Imipas Silmy Karim Dkk.
Yusril mengatakan, perbaikan bakal dilakukan untuk aturan pelaksana hingga aturan teknis di Keimigrasian. Selaras dengan itu, perbaikan sistem digital juga bakal terus ditingkatkan.
"Pertama kan memang kami akan memperbaiki dan meningkatkan sistem yang ada sekarang. Artinya bukan hanya terkait dengan digitalisasi pelayanan, tapi juga terkait dengan aturan-aturan pelaksana sampai kepada juklak dan juknisnya," ujar Yusril di Kemenkum, Jakarta, Senin (8/6/2026).
Dia menambahkan, perbaikan ini dilakukan agar seluruh jajaran birokrasi pada Imigrasi bisa lebih mudah melakukan pekerjaannya. Tentunya, pekerjaan ini bakal dilakukan secara transparan.
Selanjutnya, pengawasan terhadap kerja di Kementerian Imipas bakal ditingkatkan. Bahkan, tak hanya secara internal, Yusril menyatakan pengawas eksternal bisa terlibat.
"Kita membuka kesempatan dan membuka peluang bagi pengawasan eksternal, baik melalui BPKP, melalui BPK, melalui juga aparat penegak hukum, agar semua itu berjalan secara transparan," imbuhnya.
Dengan demikian, jika nantinya ada pejabat yang menyimpang dalam kerja birokrasi terkait keimigrasian maka bakal dikenakan sanksi tegas sesuai aturan yang berlaku.
"Jadi kalau masih ada juga pegawai kita yang melakukan penyimpangan-penyimpangan, ya tentu akan diambil satu langkah dan tindakan yang tegas oleh atasan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku," pungkasnya.
