KSP Bersama Stranas Pemburu Korupsi Berkomitmen Amankan Program MBG dari Pemburu Rente

Jakarta: Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurachman, menegaskan komitmen penuh pemerintah dalam menjaga integritas dan tata kelola program makan bergizi gratis (MBG). Langkah strategis ini ditempuh guna memastikan program prioritas nasional tersebut berjalan bersih, transparan, dan tepat sasaran tanpa adanya intervensi dari pihak-pihak yang mencari keuntungan pribadi.

Dudung telah bertemu dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Rini Widyantini, untuk membahas tata kelola MBG, pekan lalu. Pertemuan sesama anggota Tim Nasional Pencegahan Korupsi ini secara khusus membahas perbaikan ekosistem tata kelola Program MBG dari hulu hingga ke hilir.

Kastaf Dudung memaparkan bahwa sebagai program prioritas Presiden yang menyentuh langsung kehidupan jutaan rakyat Indonesia, skala implementasi MBG sangatlah masif. Hingga Juni 2026, program ini telah beroperasi melalui lebih dari 29.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan menjangkau lebih dari 63 juta penerima manfaat, mulai dari anak-anak sekolah, balita, hingga ibu hamil dan menyusui di seluruh penjuru negeri.

Mengingat besarnya skala program, Kantor Staf Presiden (KSP) mengakui adanya tantangan implementasi dan risiko yang tidak kecil. Menyikapi hal tersebut, Kastaf menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah mengambil keputusan tegas untuk melakukan pembersihan secara menyeluruh.

"Presiden Prabowo Subianto telah mengambil keputusan tegas untuk membersihkan program MBG dari para pemburu rente tanpa pandang bulu. Presiden tidak menoleransi penyimpangan dalam program MBG yang menjadi investasi bagi SDM bangsa ini," ujar Dudung di Jakarta, Senin, 8 Juni.

Guna memperkuat benteng pencegahan korupsi, KSP bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kementerian PAN-RB, dan Tim Strategi Nasional (Stranas) Pencegahan Korupsi (PK) akan terus mempererat koordinasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN). Pengawalan ketat juga akan melibatkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Kementerian Dalam Negeri, serta lintas kementerian terkait. Dudung juga memberikan catatan khusus terkait dinamika yang terjadi di internal BGN beberapa hari lalu. Ia meminta momentum tersebut dijadikan sebagai titik balik evaluasi dan peningkatan kinerja bagi seluruh jajaran pelaksana di lapangan.

"Peristiwa beberapa hari lalu di BGN hendaklah menjadi momentum bagi seluruh pelaksana untuk bekerja secara sungguh-sungguh dan penuh dedikasi, terlebih dalam mengemban amanah program prioritas Presiden ini. Mari bersama kita kawal program ini," pungkas Kastaf.

Sumber: Kantor Staf Kepresidenan (KSP)