Jakarta (ANTARA) - Sejumlah peristiwa hukum penting pada Senin (8/6) menjadi perhatian publik, mulai dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK yang menjerat Bupati Muara Enim Edison, putusan Majelis Etik Ombudsman RI yang memberhentikan Hery Susanto tidak dengan hormat, hingga perkembangan penyidikan kasus dugaan korupsi di lingkungan Bea Cukai dan Imigrasi.
Selain itu, terdapat kesepakatan DPR dan pemerintah terkait batas usia pensiun anggota Polri dalam RUU Polri serta temuan Ombudsman mengenai dugaan pungutan liar di lingkungan madrasah.
Simak kembali top news berita hukum pilihan ANTARA berikut ini,
KPK OTT di Sumsel, tangkap Bupati Muara Enim Edison
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Bupati Muara Enim Edison dalam operasi tangkap tangan (OTT) ke-12 pada 2026 di Sumatera Selatan (Sumsel).
Baca selengkapnya di sini.
Majelis Etik Ombudsman berhentikan Hery Susanto tidak dengan hormat
Majelis Etik Ombudsman RI (ORI) menjatuhkan sanksi kepada Ketua Ombudsman RI nonaktif Hery Susanto berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH).
Baca selengkapnya di sini.
KPK konfirmasi nama Raffi Ahmad muncul pada penyidikan kasus Bea Cukai
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengonfirmasi bahwa nama Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni Raffi Farid Ahmad (RA) muncul dalam penyidikan kasus dugaan korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan.
Baca selengkapnya di sini.
KPK ungkap Silmy Karim sempat komunikasi dengan WNA Kampung Rusia
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim (SK) sempat berkomunikasi dengan warga negara Jerman, Andrej Frey, yang merupakan Direktur PT Parq Ubud Partners atau kerap disebut “Kampung Rusia”.
Baca selengkapnya di sini.
DPR-pemerintah sepakat RUU Polri atur usia pensiun 59 dan 60 tahun
Komisi III DPR dan pemerintah menyepakati Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri mengatur batas usia pensiun polisi adalah 59 dan 60 tahun.
Baca selengkapnya di sini.
Selain itu, terdapat kesepakatan DPR dan pemerintah terkait batas usia pensiun anggota Polri dalam RUU Polri serta temuan Ombudsman mengenai dugaan pungutan liar di lingkungan madrasah.
Simak kembali top news berita hukum pilihan ANTARA berikut ini,
KPK OTT di Sumsel, tangkap Bupati Muara Enim Edison
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Bupati Muara Enim Edison dalam operasi tangkap tangan (OTT) ke-12 pada 2026 di Sumatera Selatan (Sumsel).
Baca selengkapnya di sini.
Majelis Etik Ombudsman berhentikan Hery Susanto tidak dengan hormat
Majelis Etik Ombudsman RI (ORI) menjatuhkan sanksi kepada Ketua Ombudsman RI nonaktif Hery Susanto berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH).
Baca selengkapnya di sini.
KPK konfirmasi nama Raffi Ahmad muncul pada penyidikan kasus Bea Cukai
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengonfirmasi bahwa nama Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni Raffi Farid Ahmad (RA) muncul dalam penyidikan kasus dugaan korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan.
Baca selengkapnya di sini.
KPK ungkap Silmy Karim sempat komunikasi dengan WNA Kampung Rusia
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim (SK) sempat berkomunikasi dengan warga negara Jerman, Andrej Frey, yang merupakan Direktur PT Parq Ubud Partners atau kerap disebut “Kampung Rusia”.
Baca selengkapnya di sini.
DPR-pemerintah sepakat RUU Polri atur usia pensiun 59 dan 60 tahun
Komisi III DPR dan pemerintah menyepakati Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri mengatur batas usia pensiun polisi adalah 59 dan 60 tahun.
Baca selengkapnya di sini.
