Strategi Kepala BGN Baru, Tata Ulang Dapur Hingga Skema MBG untuk Daerah 3T

Bisnis.com, JAKARTA — Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S. Deyang membeberkan sejumlah strategi untuk memperbaiki program makan bergizi gratis, mengefisiensikan anggaran hingga melibatkan kantin di daerah 3T.

Usai dilantik, Nanik juga tak lupa menangis haru, dihadapan Presiden Prabowo. Ini bukan pertama kalinya, dia tertangkap kamera sambil menangis di depan umum.

Pada September 2025, Nanik juga menangis saat ribuan anak-anak penerima MBG keracunan makanan. Namun, tersangka atas kasus keracunan tersebut belum ditetapkan.

Nanik membeberkan strategi hemat anggaran dan evaluasi berkala bagi SPPG. Namun, dia belum mengungkapkan sanksi tegas yang akan diberikan kepada pihak dapur, jika siswa penerima MBG keracunan makanan. 

“Kami concern pada efisiensi anggaran agar bisa tidak membebani anggaran negara pada saat ini, tetapi dengan tidak mengubah target dari yang kita berikan gizi,” jelas Nanik.

Lebih lanjut, Nanik menuturkan bahwa langkah awal dalam melakukan efisiensi ini adalah dengan melakukan moratorium untuk mengkaji kebutuhan ideal jumlah dapur untuk melayani penerima manfaat. Dia menjelaskan langkah ini menjadi bentuk penataan ulang untuk memetakan kebutuhan di setiap daerah.

“Kita tata apakah dapur ini melayani, ini sudah bisa melayani sebetulnya dengan penerima manfaat yang ada atau sebetulnya berlebihan,” pungkasnya.

Selain itu, Nanik juga akan mengambil langkah untuk melakukan refocusing penerima manfaat. Menurutnya, langkah ini untuk memastikan bahwa program MBG nantinya dapat lebih menyasar penerima manfaat yang dinilai benar-benar membutuhkan.

“Jadi kita akan arahkan nanti benar-benar pada anak-anak atau penerima manfaat yang benar-benar membutuhkan intervensi gizi. Ini kita akan refocusing sehingga apakah 63 juta yang sekarang ada ini bener tuh 63 juta ini butuh. Atau sebetulnya bisa dikurangi kemudian nanti kita tambah yang belum memperoleh,” jelasnya.

Di samping itu, Nanik menuturkan bahwa pihaknya akan berfokus kepada penguatan kualitas dari program MBG. Ia menegaskan upaya ini untuk memastikan dapur-dapur yang telah beroperasi saat ini telah berjalan dengan standar yang telah ada.

“Kami juga sudah sampaikan ke Presiden di tahun 2026 ini kita bukan mengejar kuantitas tapi pada kualitas. Sehingga kami akan mengecek apakah dapur-dapur yang sekarang ada ini sesuai dengan juknis atau tidak,” pungkasnya.

Skema Baru MBG untuk Daerah 3T

Pemerintah ingin menciptakan pemerataan penyaluran MBG hingga ke daerah-daerah terpencil. Nanik menambahkan bahwa BGN berupaya untuk membangun kolaborasi dengan sejumlah pihak. Salah satunya menjalin kerja sama dengan perusahaan melalui program CSR.

“Untuk wilayah-wilayah yang belum digarap oleh investor, kami akan coba kerjasamakan, atau kita bisa dibiayai dengan CSR-nya BUMN atau mungkin ada hibah dari luar negeri, atau mungkin juga kalau tempat itu ada perusahaan-perusahaan besar berinvestasi,” ucapnya.

Melalui langkah-langkah tersebut, BGN menegaskan komitmennya untuk menghadirkan Program MBG yang lebih efektif, berkelanjutan, dan berdampak nyata dalam membangun generasi Indonesia yang sehat, kuat, dan unggul.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan wacana pelibatan kantin sekolah bukan merupakan arahan khusus dari Presiden Prabowo Subianto, melainkan bagian dari diskusi yang berkembang dalam proses evaluasi dan penyempurnaan program oleh Badan Gizi Nasional (BGN).

“Secara spesifik kalau berbentuk arahan tidak, tetapi itu adalah bagian dari diskusi. Untuk mencari pola karena sebagaimana kita ketahui bersama, tidak semua wilayah memungkinkan untuk dibuat seragam secara sistem,” ujar Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (8/6/2026).

Menurut dia, pemerintah menyadari bahwa model pelaksanaan MBG tidak bisa diterapkan secara identik di seluruh wilayah Indonesia. Karena itu, BGN diminta menyiapkan berbagai alternatif yang dapat disesuaikan dengan kondisi di lapangan.

“Oleh karena itulah dalam rangka perbaikan maka dimintalah teman-teman BGN untuk memikirkan skema-skema yang mungkin bisa dilakukan yang bisa jadi itu berbeda dengan skema di tempat-tempat yang ideal,” katanya.

Salah satu opsi yang saat ini sedang dikaji adalah pemanfaatan kantin sekolah untuk mendukung distribusi makanan bergizi kepada siswa.

“Salah satunya misalnya ada usul atau ada ide untuk yang tadi Saudara sebutkan adalah melibatkan kantin-kantin sekolah. Tapi semua sedang dikaji oleh teman-teman pimpinan BGN yang baru,” ujarnya.

Prasetyo juga menegaskan bahwa proses peninjauan yang dilakukan pemerintah mencakup seluruh aspek pelaksanaan program, termasuk kemungkinan pengembangan model kerja sama dengan berbagai pihak. Namun, ia menekankan bahwa evaluasi tersebut tidak berarti pemerintah akan mengubah total desain program yang telah berjalan.

“Semua direview. Tapi kan bukan berarti yang disebut direview itu akan kemudian semua diganti atau semua dirombak total,” kata Prasetyo.

Menurutnya, persoalan yang ditemukan dalam pelaksanaan MBG selama ini bersifat kasus per kasus dan tidak terjadi secara merata di seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Karena itu, solusi yang diterapkan juga harus disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah.

“Kalaupun ada catatan-catatan, kalaupun ada masalah, sesungguhnya itu kan tidak terjadi di semua dapur SPPG. Sehingga penanganannya masing-masing tentu berbeda. Pensikapannya juga berbeda. Kemudian skema yang diterapkannya pun juga berbeda,” tuturnya.

Prasetyo secara khusus menyoroti tantangan pelaksanaan program di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Menurutnya, daerah dengan jumlah penerima manfaat yang relatif sedikit dan lokasi yang berjauhan memerlukan pendekatan yang lebih fleksibel agar program tetap efektif.

“Untuk daerah, mohon maaf misalnya 3T, yang secara jumlah penerima manfaat itu sedikit dan lokasi atau sebarannya cukup jauh, tentunya harus dipikirkan, dicari skema yang lebih efektif,” ujarnya.

Dia menegaskan bahwa tujuan utama dari seluruh proses evaluasi tersebut adalah memastikan program MBG dapat menjangkau seluruh kelompok sasaran secara optimal, mulai dari siswa sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, hingga anak usia di bawah lima tahun.

“Intinya supaya apa yang menjadi program dalam hal memberikan makan bergizi gratis terutama untuk adik-adik kita para siswa, kemudian untuk ibu-ibu hamil dan menyusui, dan kepada adik-adik usia di bawah lima tahun itu dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya,” tandas Prasetyo.