Bisnis.com, MALANG — Realisasi penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) di wilayah kerja (Wilker) KPPN Malang mencapai Rp2,822 triliun sampai dengan Mei 2026.
Kepala KPPN Malang, Muhammad Rusna, mengatakan realisasi KUR sebesar itu diperuntukkan untuk 41.530 debitur yang berarti naik 21,21% (penyaluran) dan 2,27% (debitur) secara tahunan. “Daerah yang paling banyak menyerap KUR, Kab. Malang, yang mencapai Rp1,478 Triliun,” katanya, Senin (8/6/2026).
Penyaluran KUR di Kab. Malang sebanyak itu, kata dia, diperuntukkan 21.982 debitur, naik 14,86% (penyaluran), namun turun 0,08% (dari sisi debitur).
Kab. Pasuruan, menyerap Rp643,824 miliar untuk 11.238 debitur, naik 18,55% (penyaluran) dan 4,36% (debitur). Kota Malang Rp445,140 miliar untuk 5.380 debitur, naik 52,76% (penyaluran) dan 14,37% (debitur).
Kota Batu Rp180,639 miliar untuk 1.855 debitur, naik 24,35% (penyaluran) dan 1,78% (debitur). Kota Pasuruan Rp73,620 miliar untuk 1.075 debitur, naik 20,93% (penyaluran), namun turun -5,57% (debitur).
Sedangkan untuk realisasi kredit Ultra Mikro (UMi), kata Rusna, secara total mencapai Rp133,277 miliar untuk 23.565 debitur, naik 90,76% (penyaluran) dan 60,99% (debitur).
Baca Juga
- Realisasi Penerimaan Negara di Wilker KPPN Malang Tembus Rp49,74 Triliun
- Realisasi Belanja Negara di Wilayah KPPN Malang Capai Rp5,45 Triliun
- Kunjungan Wisatawan Nusantara Kota Malang Turun 24,57% pada April
Daerah yang paling banyak menyerap UMi, yakni Kab. Malang sebanyak Rp62,4 miliar untuk 11.097 debitur, naik 69,74% (penyaluran) dan 41,60% (debitur).
Kab. Pasuruan Rp47,393 miliar untuk 8.300 debitur, naik 135,33% (penyaluran) dan 105,45% (debitur). Kota Malang Rp11,665 miliar untuk 2.112 debitur, naik 46,40% (penyaluran) dan 17,40% (debitur).
Kota Pasuruan Rp8,281 miliar untuk 1.422 debitur, naik 131,86% dan 106,99% (debitur). Kota Batu Rp3,537 miliar untuk 634 debitur, naik 147,90% (penyaluran) dan 130,55%.
“Volume penyaluran KUR di semua daerah naik, hanya jumlah debitur di Kab. Malang dan Kab. Pasuruan justru turun,” ujarnya.
Ekonom Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, Joko Budi Santoso, menilai intermediasi perbankan melalui penyaluran kredit KUR maupun UMi yang meningkat mengindikasikan bahwa UMKM masih resilien terhadap gejolak rupiah, meskipun ke depan terdapat beberapa potensi tantangan yang akan menghambat kinerja UMKM, misalnya kenaikan harga bahan baku yang berasal dari impor.
Karena itu, dia berpendapat, hal ini menjadi tugas dari pemerintah daerah dan sinergi sampai pemerintah pusat untuk memberikan kepastian pasokan dan perlindungan tarif bagi impor bahan baku yang dibutuhkan oleh UMKM seperti kedelai, bahan baku industri alas kaki, dan lainnya.
Kondisi ini juga menjadi momen untuk memperkuat industri substitusi impor sehingga ketergantungan terhadap bahan baku impor semakin berkurang dan relatif aman jika terjadi gejolak depresiasi rupiah. Di sisi lain, kata Joko, program kredit murah seperti KUR harus terus dilakukan dan penerima manfaat semakin diperluas dengan meningkatkan pendampingan pada UMKM untuk bisa naik kelas. (K24)
