Wakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris mendukung keputusan Badan Gizi Nasional (BGN) menghentikan sementara pembangunan dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) baru.
Menurut dia, moratorium tersebut perlu dimanfaatkan untuk membenahi tata kelola program sekaligus mendorong transformasi penyediaan MBG melalui dapur berbasis sekolah.
Charles menilai langkah BGN menghentikan sementara pembangunan dapur baru merupakan keputusan yang tepat di tengah upaya evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program MBG.
“Kami menyambut baik berbagai langkah pembenahan yang diumumkan Kepala BGN, khususnya kebijakan moratorium pembangunan dapur SPPG baru, refocusing penerima manfaat, serta pergeseran fokus dari kuantitas menjadi kualitas MBG,” kata Charles dalam keterangannya, Selasa (9/6).
BGN memutuskan melakukan moratorium pembangunan dapur MBG baru. BGN memilih melakukan penataan dan evaluasi terhadap dapur yang sudah beroperasi sebelum kembali melakukan ekspansi.
Selain menghentikan pembangunan dapur baru, BGN juga akan melakukan pembenahan terhadap dapur-dapur yang telah berjalan. Evaluasi itu mencakup peningkatan standar operasional SPPG, perbaikan sistem, hingga pelatihan sumber daya manusia (SDM).
BGN juga disebut mengubah fokus program dari target kuantitas sebanyak 82,9 juta penerima manfaat menjadi intervensi gizi yang lebih berkualitas. Prioritas akan diberikan kepada kelompok rentan seperti ibu hamil, ibu menyusui, balita, serta masyarakat di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Charles mengapresiasi langkah tersebut karena dinilai dapat membuat program lebih tepat sasaran sekaligus menjaga keberlanjutan fiskal negara.
“Fokus baru kebijakan ini adalah yang selama ini kami tunggu untuk memastikan program berjalan lebih efektif, efisien, dan memberikan dampak nyata terhadap perbaikan status gizi masyarakat,” ujarnya.
Menurut Charles, moratorium pembangunan dapur baru harus dipandang sebagai momentum untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola program MBG. Ia menilai BGN perlu memastikan seluruh dapur yang telah beroperasi memenuhi standar keamanan pangan dan kualitas gizi yang ditetapkan.
“Terlebih dalam kondisi keuangan negara yang sedang menghadapi tekanan, langkah menahan ekspansi dan memprioritaskan pembenahan merupakan pilihan yang bijaksana dan bertanggung jawab,” ungkap Charles.
Selain mendukung moratorium, Charles juga menyambut baik kebijakan penajaman sasaran penerima manfaat. Menurut dia, MBG tidak semestinya diposisikan sebagai program yang diberikan kepada seluruh kelompok masyarakat.
“Melainkan sebagai instrumen intervensi gizi yang ditujukan kepada kelompok yang membutuhkan, seperti balita, anak usia sekolah dari keluarga rentan, ibu hamil, ibu menyusui, serta masyarakat di wilayah dengan prevalensi masalah gizi yang tinggi,” ucap Charles.
“Dengan demikian, anggaran negara dapat difokuskan untuk menghasilkan dampak perbaikan gizi yang nyata dan terukur,” lanjutnya.
Atas dasar itu, Charles mendukung arah kebijakan baru BGN yang mempertajam kelompok sasaran penerima manfaat program.
“Tidak semua anak harus menjadi penerima MBG. Program perlu difokuskan pada mereka yang menghadapi risiko kekurangan gizi, stunting, maupun keterbatasan akses terhadap pangan bergizi,” tegasnya.
Menurut Charles, pendekatan yang lebih terarah akan meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran sekaligus memperbesar dampak perbaikan gizi nasional, terutama dalam kondisi fiskal yang terbatas.
Charles menilai momentum pembenahan program MBG perlu dimanfaatkan untuk mendorong perubahan model penyediaan makanan bergizi dari dapur SPPG terpusat menjadi dapur berbasis sekolah.
“Selain itu, momentum pembenahan ini perlu dimanfaatkan untuk mendorong transformasi model penyediaan MBG dari pendekatan dapur SPPG terpusat menuju school-based kitchen atau dapur berbasis sekolah,” ungkap Charles.
Menurut dia, model dapur yang berada langsung di lingkungan sekolah memungkinkan pengelolaan program lebih dekat dengan penerima manfaat. Selain itu, sekolah juga dapat memanfaatkan fasilitas yang telah tersedia sehingga pelaksanaan program menjadi lebih efisien.
“Termasuk mengurangi biaya logistik dan distribusi, memperkuat pengawasan kualitas makanan, serta membuka ruang partisipasi sekolah dan masyarakat dalam penyelenggaraan program,” kata dia.
Charles menambahkan, pendekatan school-based kitchen juga lebih sesuai dengan tujuan utama MBG sebagai program intervensi gizi. Dalam skema tersebut, sekolah dapat berperan lebih aktif dalam memastikan kualitas makanan yang diberikan, memberikan edukasi gizi kepada peserta didik, serta melakukan pemantauan terhadap kondisi anak-anak yang menjadi sasaran program.
“Dengan memanfaatkan infrastruktur yang sudah tersedia, pemerintah dapat menekan biaya investasi dan operasional sekaligus meningkatkan efektivitas pelaksanaan program,” ujar Charles.
Ia menegaskan, keberhasilan program MBG ke depan tidak seharusnya hanya diukur dari jumlah penerima manfaat. Yang lebih penting, kata dia, adalah sejauh mana program mampu memperbaiki status gizi masyarakat dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.
“Oleh karena itu, langkah moratorium, penajaman sasaran penerima manfaat, dan penguatan kualitas layanan yang saat ini ditempuh BGN layak mendapatkan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan,” kata dia.
