jpnn.com - JAKARTA - Forum Praktisi Hukum Investasi (FPHI) menulis surat terbuka soal transparansi Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara.
Menurut Ketua FPHI Faisal, Presiden Prabowo Subianto tak bisa mendiamkan Danantara menjadi raksasa yang tak memiliki cermin akuntabilitas.
BACA JUGA: FSP BUMN IRA Desak Danantara Jangan Angkat Pejabat yang Abaikan Hak Pekerja
"Setahun sudah Danantara menggelinding di ruang investor asing. Namun, ada satu jendela yang tak pernah dibuka. Laporan keuangan. Missing. Nowhere to be found," tutur Faisal.
FPHI pun menyoroti pernyataan pihak Danantara yang menyebut sedang membersihkan buku-buku keuangan BUMN yang masih kotor. ”Publik juga butuh laporan," kata Faisal.
BACA JUGA: Soal Tantiem, Ketum Logis 08 Minta Danantara Jalankan Arahan Presiden
Dia mengingatkan bahwa Danantara juga menjadi perhatian dunia internasional.
"Pihak luar pernah menyebut Danantara sebagai demonstrasi kekuatan yang berbahaya (a dangerous power play), serta menyindir soal transparansi yang rapuh di Asia Tenggara. Namun, kini, tanpa laporan keuangan, kritik itu terasa terlalu lunak. Ini bukan sekadar demonstrasi kekuasaan," tutur Faisal.
Dia khawatir Danantara ke depan akan seperti black box, bahaya laten bagi APBN.
"Ini bukan lagi keterlambatan administratif. Ini kesengajaan struktural. Kapan OJK memberi sanksi keterlambatan," katanya.
Faisal pun berharap Presiden Prabowo tidak membiarkan Danantara tanpa tanggung jawab transparansi. (*/jpnn)
Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan
