Aturan baru e-commerce yanng tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendag Nomor 19 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE), mengatur diskon dan upaya mencegah praktik manipulasi harga.
Pasal 18 ayat (1) menyebutkan, Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) atau marketplace harus berperan aktif dalam memberikan kesempatan berusaha yang sama bagi pedagang, serta menjaga harga barang dan/atau jasa bebas dari praktik manipulasi harga, baik secara langsung maupun tidak langsung.
Praktik manipulasi harga yang dimaksud, meliputi:
- Penjualan barang dengan harga akhir yang secara konsisten berada di bawah harga pokok produksi wajar
- Subsidi harga secara tidak wajar dan berulang yang mengakibatkan distorsi pasar terhadap produk dalam negeri. Ketentuan ini menyoroti praktik subsidi harga yang dapat membuat produk lokal sulit bersaing.
- Promosi diskon yang menurunkan harga jual akhir di bawah harga pokok produksi wajar dalam jangka waktu yang tidak terbatas
Selain mendefinisikan manipulasi harga, Permendag Nomor 19 Tahun 2026 juga mewajibkan platform e-commerce melakukan pengawasan segala bentuk praktik persaingan usaha tidak sehat maupun manipulasi harga, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kewajiban ini harus dituangkan dalam standar operasional prosedur (SOP) platform.
Kemudian Pasal 18 ayat (6) mengatur bahwa apabila ditemukan dugaan praktik manipulasi harga atau persaingan usaha tidak sehat, marketplace wajib berkoordinasi dengan lembaga yang menangani bidang persaingan usaha paling lambat tiga hari kerja sejak dugaan atau laporan diterima.
Kemendag Melarang Diskon?
Permendag 19/2026 tidak melarang kegiatan promosi maupun diskon. Bahkan dalam bagian pengutamaan produk dalam negeri, aturan ini masih membuka ruang pemberian:
- Potongan biaya promosi
- Potongan biaya iklan
- Insentif lain
- Promosi berupa potongan harga
- Promosi ongkos kirim
Promosi itu khususnya untuk mendukung produk dalam negeri dan UMKM, sebagaimana diatur dalam Pasal 37 dan Pasal 39. Fokus pengaturan justru pada praktik diskon yang dianggap tidak wajar dan berpotensi menciptakan distorsi pasar.
Terkait diskon dan manipulasi harga, perbedaannya dengan Permendag Nomor 31 Tahun 2023 sebagai berikut:
Kementerian Perdagangan atau Kemendag menyebut salah satu tujuan penyempurnaan Permendag PMSE yakni menciptakan ekosistem perdagangan digital yang lebih sehat, memperkuat perlindungan produk lokal, meningkatkan transparansi platform digital, dan menjaga persaingan usaha yang adil.
Melalui Pasal 18 Permendag 19 Tahun 2026, pemerintah memberikan peran yang lebih besar kepada marketplace untuk memastikan promosi, subsidi harga, dan diskon tidak berkembang menjadi praktik manipulasi harga yang berpotensi merugikan pelaku usaha lain maupun mengganggu persaingan usaha yang sehat.
