Oleh: Entang Sastraatmadja, Anggota Dewan Pakar DPN HKTI
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mengelola cadangan beras di atas 5 juta ton itu tidaklah gampang. Jumlahnya sangar besar dan kalau salah kelola bisa membuat harga anjlok di petani atau malah beras rusak di gudang. Ini beberapa strategi yang paling masuk akal buat pemerintah.
Yang utama, bagi cadangan menjadi tiga lapis. Jangan semua beras ditumpuk untuk kondisi darurat. Pisahkan fungsinya:
-Cadangan Operasional sebesar 1-1,5 juta ton buat stabilisasi harga harian dan operasi pasar. Diputar cepat.
.rec-desc {padding: 7px !important;}-Cadangan Darurat sekitar 1-2 juta ton buat bencana, gagal panen, gejolak ekstrem. Hanya keluar kalau kondisi khusus.
-Cadangan Buffer/Stok Penyangga sekitar 2-3 juta ton. Ini yang fleksibel buat ekspor, bantuan pangan, atau dilepas pelan kalau stok terlalu lama.
Selanjutnya, rotasi stok menggunakan sistem Fisrt In Fisrt Out (FIFO). Beras tidak bisa disimpan tahunan tanpa susut. Dengan 5 juta ton, risiko rusak tinggi. Maka, terapkan FIFO secara ketat. Beras yang masuk duluan harus keluar duluan. Target rotasi maksimal 6-8 bulan.
Maka, Bulog harus aktif menjual ke pasar, menjalankan program SPHP, bantuan pangan, atau ekspor sebelum kualitas beras mmenurun. Lakukan pula audit gudang secara rutin. Teknologi sensor suhu dan kelembapan wajib, biar susut kurang dari 5 persen.
Kemudian, manfaatkan buat stabilisasi harga, jangan ditimbun. Stok beras sebanyak 5 juta ton itu sama dengan sekitar 18 persen kebutuhan nasional setahun. Itu kekuatan besar untuk bisa mengendalikan harga.
Kalau harga gabah petani jatuh saat panen raya, Bulog bisa serap lebih agresif. Jika harga beras naik di tingkat konsumen, gelar operasi pasar dan SPHP lebih masif. Kuncinya, dilepas pelan dan terukur, bukan dadakan 500 ribu ton sekaligus biar tak mengguncang pasar.
Lalu, buka keran ekspor terbatas. Stok 5 juta ton itu di atas level aman cadangan beras pemerintah (CBP). Food and Agriculture Organization (FAO) merekomendasikan cadangan 17-18 persen, kita sudah jauh melewati angka tersebut.
Ekspor 500 ribu hingga 1 juta ton ke negara defisit seperti Malaysia, Filipina, atau Afrika bisa jadi solusi. Syaratnya, pastikan dulu harga domestik stabil dan mutu ekspor sesuai. Devisa masuk, gudang tidak penuh, petani untung. Ini sekaligus jaga posisi tawar Indonesia di pasar beras dunia.
Tak hanya itu, mestinya digarap pula diversifikasi penyaluran. Jadi, tak hanya mengandalkan bantuan pangan. Stok sebesar itu bisa buat program makan bergizi gratis (MBG). Bahan baku industri dijual ke pabrik tepung beras, bihun, kue, dan lain-lain dengan harga khusus.
Kerja sama B2B suplai ke TNI/Polri, ASN, atau korporasi. Bantuan internasional: diplomasi beras ke negara yang krisis pangan.
Di sisi lain, ada risiko kalau stok 5 juta ton beras itu tidak dikelola dengan baik. Pertama, susut dan rusak. Beras 1 tahun bisa susut 10-15 persen. Hitungannya, 5 juta ton x 10 persen sama dengan 500 ribu ton hilang. Ini setara Rp 6 triliun hangus.
Kedua, menjadi beban APBN. Biaya penyimpanan yang dibutuhkan, Rp 800/kg/tahun. Untuk 5 juta ton, sebesar Rp 4 triliun/tahun. Ini hanya untuk gudang. Ketiga, distorsi pasar. Kalau stok beras ini dilepas ugal-ugalan, harga gabah petani bisa hancur saat panen.
Intinya, 5 juta ton itu pedang bermata dua. Bisa jadi instrumen stabilisasi paling kuat sepanjang sejarah, juga bisa jadi bom waktu kalau cuma numpuk di gudang. Kuncinya ada di rotasi cepat, data real-time, dan berani ekspor.
Untuk kondisi saat ini, skenario terbaik adalah kombinasi rotasi masif dan ekspor terbatas. Ada sejumlah alasan untuk itu:
-Stok di atas 5 juta ton itu rekor. Level aman CBP hanya butuh 2,5-3 juta ton. Kelebihan 2 juta ton itu sangat mahal untuk disimpan.
-Panen raya Maret-April baru lewat. Gudang masih penuh, harga gabah rawan jatuh kalau beras lama tidak cepat keluar.
-El Nino sudah lewat, La Nina lemah. Risiko gagal panen besar tahun ini kecil. Stok darurat 1,5 juta ton sudah sangat mencukupi.
-Harga beras dunia sedang tinggi. Vietnam dan Thailand menahan ekspor, ini momentum buat Indonesia menjual tanpa dituduh melakukan "dumping".
Selain itu, mengapa rotasi masif dan ekspor jadi pilihan terbaik? Rotasi ke dalam negeri. Ini untuk menjaga harga konsumen, serap lewat SPHP dan MBG. Pasar domestik bisa jenuh. Kalau 2 juta ton dilepas semua ke pasar, harga gabah petani ambruk
Ekspor terbatas. Dengan melakukan ekspor maka akan mengurangi beban gudang, dapat devisa, stok aman tetap terjaga Sensitif politik kalau harga dalam negeri belum stabil.
Lalu, bagaimana kalau ditimbun? Seandainya stok beras yang ada ditimbun terus maka stok memang aman tetapi ada penyusutan yang terjadi, yakni 10-15 persen per tahun. Dengan demikian bakal ada Rp 6 triliun sampai Rp 9 triliun hangus. Biaya gudang Rp 4 triliun/tahun.
Dengan demikian, skenario paling waras sekarang adalah amankan 2,5 juta ton sebagai CBP inti. Tidak diutak-atik kecuali darurat. Lalu, rotasi 1,5-2 juta ton dalam 6 bulan ke depan dengan memperkuat SPHP. Target 200 ribu ton/bulan ke pasar dan ritel modern.
Lalu, suplai MBG 50-80 ribu ton/bulan dan bantuan pangan tetap dilanjutkan kalau APBN kuat. Selanjutnya, ekspor 500 ribu hingga 1 juta ton bertahap sampai akhir 2026. Fokus ekspor beras kualitas medium ke Filipina, Malaysia, Timor Leste. Tetapkan kuota agar tidak mengganggu harga domestik.
Seterusnya, yang harus dijaga pemerintah agar skenario ini berjalan antara lain transparansi data stok real-time. Biar pasar percaya pemerintah tidak akan melepas stok ugal-ugalan. Kemudian hitung timing ekspor.
Jalankan setelah harga gabah GKP di petani lebih besar dari HPP + margin. Sekarang HPP Rp 6.500, pastikan harga petani minimal Rp 6.800 dulu. Selain itu, jaga kualitasnya. Pilih beras CBP yang umur simpan kurang dari 6 bulan untuk diekspor duluan. Sedangkan yang baru masuk gudang buat cadangan.
Kalau stok beras hanya ditimbun, maka kita bayar mahal buat "gengsi stok banyak" tapi berasnya rusak. Kalau dilepas semua ke dalam negeri, petani demo.
Jalan tengahnya, putar cepat di dalam dan buang kelebihannya ke luar. Langkah ini, yang paling bisa menjaga neraca APBN, petani, dan konsumen sekaligus.Dari 5 juta ton stok, secara logistik ekspor 500 ribu ton sangatlah mudah. Namun, yang membuat pemerintah berpikir hingga 10 kali, disebabkan tiga hal. Utamanya, trauma "jangan sampai impor lagi".
Indonesia baru lepas dari status importir besar 2-3 tahun terakhir. Narasi "swasembada" dan "stok aman" jadi modal politik utama.Takutnya, begitu ekspor dibuka, tiba-tiba ada kekeringan atau hama, stok turun, harga naik, terus diserang "Kok malah ekspor padahal rakyat mahal beras".
Akibatnya wajar jika para pejabat lebih aman main di zona "lebih baik busuk di gudang daripada disalahkan". Secara politik, surplus yang mubazir lebih tidak berisiko dibandingkan defisit.
Selanjutnya, sensitivitas harga di konsumen perkotaan. Harga beras itu sentimen politik paling cepat bikin gaduh, apalagi di Jawa. Logikanya 1 juta ton diekspor sama saja dengan 1 juta ton tidak ada di pasar domestik.
Pedagang dan oposisi gampang menggoreng isu "pemerintah utamakan devisa ketimbang perut rakyat". Padahal kalau dihitung, 1 juta ton cuma 3 persen konsumsi nasional, tak akan berpengaruh signifikan kalau penyalurannya rapi.
Namun, narasi politik tidak peduli matematika.Contoh nyata, pada 2022 Vietnam menyetop ekspor sebentar aja, harga global langsung loncat. Publik kita begitu sensitif sama berita begitu.
Kemudian, tekanan dari kelompok tani dan DPR. Ini tarik-menariknya rumit. Petani minta HPP naik terus biar untung. Kalau ekspor dibuka, Bulog bisa lebih agresif serap gabah dan petani senang. Namun, konsumen dan anggota DPR dapil kota minta harga beras murah.
Kalau ekspor mengerek harga naik Rp 200 saja, pemerintah langsung dipanggil rapat. Hasilnya, pemerintah memilih status quo. Tidak ekspor, tidak impor, stok numpuk, semua pihak "aman" walau tidak efisien.
