Bisnis.com, JAKARTA — Satuan Tugas (Satgas) Pangan Polri mengendus adanya indikasi praktik kartel di balik imbas penurunan harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit di tengah penguatan harga CPO global dan nilai tukar dolar AS.
Kepala Satgas Pangan Polri Kombes Pol. Ade Safri Simanjuntak menyampaikan pihaknya menemukan pola harga sawit yang tidak sejalan dengan kondisi pasar internasional.
Salah satu perhatian utama saat ini adalah fenomena pembelian TBS yang dianggap tidak sesuai dengan kondisi pasar global, di mana harga CPO justru mengalami penguatan, tetapi harga TBS di tingkat petani cenderung melemah.
“Salah satunya adalah terkait dengan fenomena pembelian TBS dengan harga yang tidak wajar di saat harga CPO di dunia naik, justru naik. Jadi kami menduga adanya indikasi kartel di sini, atau persengkongkol jahat, persengkongkol diam-diam yang dilakukan untuk menyepakati harga TBS turun di saat harga CPO di dunia tidak turun, atau cenderung naik malah,” kata Ade dalam konferensi pers seusai rapat koordinasi stabilisasi harga TBS di Kementerian Pertanian, Jakarta, Senin (8/6/2026).
Atas dugaan tersebut, Satgas Pangan Polri akan menggandeng Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut terhadap potensi pelanggaran persaingan usaha di sektor kelapa sawit.
“Jadi kami akan menggandeng KPPU, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, untuk melakukan penyelidikan terkait dengan dugaan kartel yang terjadi,” ujarnya.
Baca Juga
- Harga Sawit RI Turun Kala Dolar AS Naik, Mentan Amran: Ada Anomali
- Pengusaha Sawit Minta DSI Tak Jadi Operator Ekspor CPO, Mentan Amran Buka Suara
- Prabowo Resmi Rilis PP Ekspor Satu Pintu Batu Bara-Sawit, Begini Detailnya
Ade menegaskan aparat penegak hukum tidak akan ragu mengambil langkah tegas sesuai ketentuan hukum yang berlaku apabila ditemukan pelanggaran.
Dia juga Satgas Pangan Polri bersama aparat di daerah akan terus mengawal kebijakan pemerintah agar tidak terjadi praktik yang merugikan petani maupun perekonomian nasional, terutama di sektor komoditas strategis seperti kelapa sawit.
Selain itu, dia menambahkan Satgas Pangan mendukung penuh upaya pemerintah dalam mencegah berbagai praktik yang berpotensi merugikan negara, termasuk praktik yang mengarah pada manipulasi harga di sektor komoditas strategis seperti praktik under invoicing dan under pricing.
Sebelumnya, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyampaikan adanya ketidaksesuaian antara penguatan harga komoditas global dengan kondisi di dalam negeri. Amran menyebut harga CPO dunia naik signifikan, namun tidak tercermin pada harga TBS.
Selama periode April 2024–Mei 2026, Amran menuturkan harga CPO dunia mengalami kenaikan 47,01%. Namun kenaikan ini tidak sepenuhnya tercermin pada harga TBS nasional yang hanya naik di kisaran 29–32%.
Di saat yang sama, kurs dolar AS juga tercatat naik sekitar 10,83% atau setara Rp1.763, sementara harga TBS hanya mengalami kenaikan terbatas di kisaran Rp665–Rp783 per kilogram.
Sementara itu, harga TBS di tingkat pekebun masih berada sekitar 20% lebih rendah dibanding penetapan gubernur yang berada di kisaran Rp400–Rp1.500 per kilogram. Setelah 20 Mei 2026, harga TBS nasional juga mengalami tekanan hingga turun sekitar 17%, berada di rentang Rp300–Rp1.250 per kilogram.
“Kalau kita lihat naik CPO dunia 47%, TBS nasional [naik] 29%—32%, kurs dolar dibanding rupiah [naik] 10,83%. Terus harga TBS dari SK Gubernur itu di bawah 20%. TBS nasional turun 17%. Ini anomali,” tutup Amran.
