KUPANG, KOMPAS — Penghancuran sebagian bangunan Sekolah Dasar Negeri Wolomoni di Desa Niowula, Kecamatan Detusoko, Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur, demi proyek Koperasi Desa Merah Putih, menambah derita yang dialami pelajar di sekolah itu. Para siswa di sekolah tersebut juga belum pernah mendapat jatah Makan Bergizi Gratis.
Berdasarkan informasi yang dihimpun Kompas, Selasa (9/6/2026), penghancuran sebagian bangunan itu mengganggu pelaksanaan pembelajaran di sekolah. Dalam peristiwa itu, pagar SDN Wolomoni dijebol, fondasi ruang kelas dihancurkan, dan tiang penyangga ruang kelas pun dipotong.
”Anak-anak ini jadi korban berulang. Kehadiran KDMP (Koperasi Desa Merah Putih) menghancurkan bangunan sekolah mereka. Anak-anak di sekolah ini juga belum pernah menerima MBG (Makan Bergizi Gratis),” kata warga setempat yang meminta namanya tidak disebutkan.
Pemerhati masalah pendidikan di NTT, Polikarpus Do, berpendapat, penghancuran gedung sekolah demi KDMP adalah sebuah kemunduran. Apalagi, NTT masih berjuang untuk meningkatkan kualitas pendidikan.
Saat ini, indeks literasi di NTT masih sangat memprihatinkan. ”Banyak anak sekolah, bahkan sampai di level SMA sederajat, belum lancar membaca dan menulis. Padahal, ini literasi dasar. Kita masih berkutat dengan hal paling dasar,” kata Polikarpus yang kini menjabat Ketua Forum Taman Bacaan Masyarakat NTT.
Oleh karena itu, Polikarpus meminta agar urusan pendidikan tidak dicampuradukkan dengan masalah lain. Pendidikan tidak boleh diganggu demi program lain, seperti KDMP. Ia pun mengingatkan agar kejadian semacam itu jangan terulang lagi.
Sebelumnya diberitakan, penghancuran sebagian bangunan sekolah tersebut telah membuat masyarakat dan tokoh adat marah. Mereka pun meminta aktivitas tersebut dihentikan.
Berdasarkan informasi yang dihimpun Kompas pada Senin (8/6/2026), ada gambar yang menunjukkan seorang berpakaian loreng berdiri memotong tiang penyangga ruang kelas. Sebuah ekskavator dipaksa melewati sisi ruang kelas itu.
Ada juga gambar yang menunjukkan pagar sekolah hancur disapu ekskavator. Di salah satu sudut sekolah, bagian fondasi digali lalu dihancurkan agar ekskavator bisa lewat. Di belakang bangunan sekolah itu akan berdiri bangunan KDMP.
”Ini kerja orang gila. Bayangkan, sekolah tempat belajar anak-anak pun dihancurkan demi KDMP. Mereka tidak mau dengar lagi suara kami masyarakat dan suara mosalaki (tokoh adat),” kata seorang warga setempat yang meminta namanya tidak disebutkan.
Menurut dia, masyarakat setempat dibohongi. Pada 19 Mei lalu digelar pertemuan antara masyarakat, pemerintah desa, dan pemerintah kabupaten. Dengan suara bulat, masyarakat menolak pembangunan KDMP di tempat itu.
”Kami tidak tolak program, tetapi kami tidak mau dibangun di lingkungan sekolah. Ke depan, sekolah pasti berkembang. Bangun tambah ruangan belajar, ruang guru, dan lain-lain, dan kalau lahan sudah penuh?” ujarnya.
Akan tetapi setelah penolakan itu, diam-diam satu ekskavator didatangkan pada Jumat (5/6/2026) siang. Ekskavator itu hendak menggali tanah untuk pembangunan KDMP di lokasi yang ditolak warga. Untuk menuju ke sana, pagar sekolah dibobol, fondasi dihancurkan, dan tiang penyangga dipotong.
Sontak warga beraksi menolak. Para tokoh adat juga marah. Sampai sekarang, ekskavator disandera warga di kompleks lingkungan sekolah. Warga menuntut pertanggungjawaban pemerintah dan pengelola program KDMP.
Menanggapi masalah itu, Pemprov NTT mendesak pemerintah kabupaten segera mencari solusi atas masalah tersebut. ”Kami berharap Pemerintah Kabupaten Ende secara bijak mengatasi persoalan ini. Tolong, jangan benturkan urusan sekolah, urusan pendidikan, dengan KDMP,” kata Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Provinsi NTT Linus Lusi.
Anak-anak ini jadi korban berulang. Kehadiran KDMP (Koperasi Desa Merah Putih) menghancurkan bangunan sekolah mereka. Anak-anak di sekolah ini juga belum pernah menerima MBG (Makan Bergizi Gratis).
Menurut Linus, penghancuran sebagian bangunan itu seharusnya tidak perlu terjadi jika lokasi pembangunan tidak dipaksakan di tempat tersebut. Apalagi, masyarakat dan para tokoh adat setempat sudah menolak.
Menurut Linus, KDMP adalah program bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di desa. Kehadiran koperasi itu demi menjembatani masyarakat dengan akses pasar serta modal. Ia pun meyakini, kesejahteraan masyarakat akan meningkat.
Anggota DPRD NTT Ferdinandus Watu juga menyesalkan penghancuran prasarana sekolah demi berdirinya KDMP. Ia menilai, pemerintah terlalu memaksakan kehendak. Selain itu, ada indikasi warga dibohongi.
Ferdinandus juga mengecam tindakan yang justru terjadi di lingkungan sekolah itu. Ia mempertanyakan skala prioritas pemerintah dalam pembangunan. Penghancuran prasarana sekolah mengindikasikan bahwa pendidikan pun harus dikorbankan demi KDMP.
”Pemerintah tidak terbuka dengan apa yang terjadi. Tiba-tiba saja datang dan gusur, sementara warga dan tokoh adat sudah jelas-jelas menolak pembangunan di tempat itu,” ujar Ferdinandus.
Sebagian mantan kepala desa, Ferdinandus mengatakan, keputusan penting dalam pembangunan di desa harus diambil dalam rapat permusyawaratan desa. Kepala desa tidak boleh mengambil keputusan sendiri secara sepihak.
Ia juga mempertanyakan sikap Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ende. Dalam rapat yang berakhir dengan penolakan warga itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Ende Venantius Minggu ikut hadir. Hal ini disebabkan sekolah tersebut merupakan aset pemerintah daerah.
Sementara itu, Venantius yang dihubungi merespons dengan singkat. ”Lagi di Kupang, tiba Ende besok baru bisa konfirmasi. Saya belum cek lokasi yang lagi viral,” katanya.
