JAKARTA, KOMPAS-Lautan dunia berada di bawah tekanan parah dan semakin cepat akibat aktivitas manusia. Tekanan itu memicu ancaman balik yang mengancam kehidupan manusia dengan laju kenaikan permukaan laut mencapai dua kali lipat dari satu dekade lalu.
Kondisi lautan yang berada dalam tekanan ini disampaikan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam Third World Ocean Assessment, yang diluncurkan bertepatan Hari Laut Sedunia pada Senin (8/6/2026). Laporan ini ditulis oleh hampir 600 ilmuwan dari 86 negara, yang meneliti kesehatan samudra dari tahun 2021 hingga 2025. Laporan sebelumnya, yang mencakup hingga tahun 2018, menemukan degradasi lingkungan laut yang terus-menerus.
Penilaian terbaru ini mengungkapkan bahwa lautan terus berada di bawah tekanan antropogenik yang parah dan semakin meningkat. Tekanan itu terjadi di permukaan hingga laut dalam, yang didorong oleh perubahan iklim, polusi, dan peningkatan aktivitas manusia.
Tekanan-tekanan ini sering kali bersifat kumulatif, yang menyebabkan hilangnya keanekaragaman hayati secara luas, merusak ekosistem yang mendukung perikanan, perlindungan pantai, dan kesehatan manusia. Penilaian diharapkan membantu kita untuk lebih memahami pendorong, interaksi, dan konsekuensi jangka panjang dari perubahan-perubahan ini.
“Keharusan untuk lautan yang sehat dan tangguh tidak pernah segenting kali ini. Kolaborasi dan penelitian global, serta peningkatan pemahaman kita tentang lautan, memberikan wawasan penting tentang keadaan ekosistem laut, perubahan mendalam yang mereka alami, dan kebutuhan akan perhatian kita,” kata Rafael González-Quirós, Koordinator Bersama Kelompok Pakar untuk Penilaian Laut Dunia ketiga, dalam siaran daring.
Beberapa temuan penting dalam laporan ini di antaranya, permukaan laut terus naik dengan laju yang semakin meningkat, dari 2 milimeter (mm) per tahun sebelum tahun 2015 menjadi 4,3 mm per tahun pada tahun 2023. Ini menunjukkan laju kenaikan permukaan laut dua kali lipat lebih cepat dibandingkan 10 tahun lalu.
Laporan juga mengungkap, 16 persen dari peningkatan panas laut global sejak tahun 1955, terjadi setelah tahun 2018. Pemanasan relatif terbesar telah diamati di Samudra Atlantik dan bagian selatan Samudra Hindia dan Pasifik.
Sekretaris Jenderal PBB, António Guterres mengatakan, “Kita tidak bisa terus memperlakukan lautan sebagai sesuatu yang tak terbatas. Kolaborasi global yang mendesak diperlukan untuk melindungi ekosistem laut."
Dia mengajak umat manusia harus membangun hubungan baru dengan lautan yang didasarkan pada sains, dibingkai oleh hukum internasional dan dibangun di atas tanggung jawab bersama di seluruh negara, sektor, dan generasi.
Kita tidak bisa terus memperlakukan lautan sebagai sesuatu yang tak terbatas. (António Guterres)
Lautan, yang meliputi lebih dari 70 persen planet ini, memainkan peran sentral dalam mengatur iklim, menjaga keanekaragaman hayati, dan menyediakan makanan, mineral, dan energi bagi manusia. Menurut laporan tersebut, lautan telah menyerap 90 persen panas berlebih dan 30 persen karbon dioksida yang dilepaskan ke atmosfer akibat pembakaran bahan bakar fosil.
Di sisi lain, arus laut mendistribusikan kembali panas pada skala global dan lokal. Akan tetapi, berdasarkan laporan tersebut, arus laut yang mendistribusikan kembali panas itu berubah dan dampaknya terhadap kerusakan iklim di masa depan masih kurang dipahami.
Penilaian Kelautan Dunia ini juga menekankan hubungan kuat antara kesehatan laut dan ketahanan pangan, mata pencaharian, kemakmuran ekonomi, dan identitas budaya. Penilaian ini juga mengedepankan perspektif baru dengan mengeksplorasi jalur keberlanjutan yang berwawasan ke depan, mengungkapkan peran penting jender, kesetaraan, dan pengetahuan masyarakat adat dalam pengelolaan laut berdasarkan ilmu pengetahuan, bukti, dan penelitian bertahun-tahun.
“Penyertaan mereka mencerminkan pentingnya inklusivitas dan memanfaatkan beragam pengetahuan untuk memastikan bahwa pengelolaan laut yang bertanggung jawab mendapat manfaat dari perspektif dan pengalaman semua komunitas,” kata Renato Andres Quiñones Bergeret, Koordinator Gabungan Kelompok Pakar untuk Penilaian Laut Dunia yang ketiga.
Menurut laporan ini, perikanan skala kecil mempekerjakan 60,2 juta orang dan menghasilkan 25,1 juta ton ikan setiap tahunnya. Namun, banyak masyarakat adat pesisir dan komunitas lokal yang terpinggirkan dan sering kali tidak memiliki akses yang aman terhadap sumber daya dan partisipasi dalam tata kelola.
Oleh karena itu, model tata kelola kelautan yang menggabungkan pengetahuan masyarakat adat, pemilik tradisional, dan masyarakat lokal dinilai akan lebih mungkin mencapai hasil kesejahteraan yang komprehensif. Hal itu termasuk mempertahankan warisan budaya dan/atau alam, menumbuhkan ketahanan masyarakat dan menawarkan wawasan generasi mengenai ekosistem laut dan pemanfaatannya secara berkelanjutan.
Laporan ini menggarisbawahi bahwa manfaat laut, mulai dari perikanan, perekonomian laut, dan jasa ekosistem, didistribusikan secara tidak adil antar negara dan kelompok masyarakat. Hal ini dikarenakan kurangnya perhatian terhadap hak dan kepemilikan, partisipasi dalam pengambilan keputusan, dan keadilan dalam alokasi manfaat.
Di sisi lain, kontaminan kimia, patogen, pertumbuhan alga berbahaya, mikroplastik, dan sampah laut semuanya menimbulkan peningkatan risiko terhadap kesehatan manusia melalui konsumsi makanan laut, rekreasi, dan paparan terhadap pantai. Perubahan terkait iklim, seperti pemanasan laut, peristiwa ekstrem, dan perpindahan vektor penyakit, juga meningkatkan ancaman terhadap kesehatan dengan kelompok masyarakat miskin bakal menanggung beban terbesar.
Laporan tersebut juga menghitung bahwa 52,1 juta ton plastik per tahun masuk ke laut. Hal ini berkontribusi pada 24,4 triliun partikel mikroplastik yang berdampak pada lebih dari 4.000 spesies laut.
Laporan tersebut menemukan bahwa pendorong utama yang memengaruhi lingkungan laut meliputi pertumbuhan populasi manusia dan perubahan demografis, kemajuan teknologi, perubahan struktur pemerintahan, serta ketidakstabilan sosial, ekonomi, dan geopolitik.
Sebagai contoh, populasi global meningkat dari 7,7 miliar pada tahun 2017 menjadi 8,2 miliar pada akhir tahun 2024. Lebih dari sepertiga penduduk tinggal dalam jarak 100 km dari pantai dan 11 persen tinggal di daratan kurang dari 10 meter di atas permukaan laut.
52,1 juta ton plastik per tahun masuk ke laut. Hal ini berkontribusi pada 24,4 triliun partikel mikroplastik yang berdampak pada lebih dari 4.000 spesies laut.
Di tengah berbagai tekanan tersebut, laporan tersebut juga menyatakan bahwa kemajuan signifikan telah dicapai dalam perlindungan laut. Beberapa kemajuan itu meliputi perjanjian laut lepas yang penting, yang mulai berlaku tahun ini dan menetapkan aturan internasional untuk melindungi dua pertiga dari lautan global yang berada di luar yurisdiksi negara mana pun.
Menurut laporan ini, sebanyak 57 perjanjian global yang berkaitan dengan perlindungan samudra. Perjanjian tentang Subsidi Perikanan yang baru diadopsi dan pemberlakuan Perjanjian tentang Keanekaragaman Hayati Laut di Wilayah di Luar Yurisdiksi Nasional (BBNJ) telah meningkatkan kapasitas kolektif untuk melindungi keanekaragaman hayati, mengurangi subsidi yang merugikan, dan mengelola sumber daya samudra secara lebih berkelanjutan untuk generasi mendatang.
Meskipun telah terjadi kemajuan yang signifikan, tata kelola tetap terfragmentasi di berbagai sektor dan wilayah, sehingga membatasi pengelolaan yang koheren. Fragmentasi sistemik, misalnya dalam adopsi perjanjian yang tidak merata dan kesenjangan dalam koordinasi, membutuhkan mekanisme integrasi yang lebih kuat di seluruh rezim iklim, keanekaragaman hayati, perikanan, dan polusi yang dibangun di atas jalur interaksi yang ada.
Oleh karena itu, tim perumus laporan ini merekomendasikan untuk memperkuat mekanisme koordinasi dan memastikan koherensi di seluruh lembaga sangat penting untuk implementasi kebijakan yang efektif.
