HARIAN.FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Misteri operasi tangkap tangan (OTT) KPK di Sumatera Selatan akhirnya mulai terkuak. Dalam penangkapan senyap itu, Bupati Muara Enim Edison ikut terciduk. Total, KPK mengamankan 10 orang dalam operasi di dua wilayah tersebut.
KPK mengungkap dugaan adanya praktik suap dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim. Dalam perkara ini, Bupati Edison disebut sebagai pihak yang diduga menerima aliran uang. Khusunya terkait proyek yang berada di bawah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
Dugaan tersebut muncul setelah tim penyidik melakukan gelar perkara pasca-OTT yang dilakukan pada Senin (8/6/2026).
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan bahwa perkara yang sedang ditangani berkaitan dengan pengadaan di sektor pendidikan daerah. “Dugaan penerimaan yang dilakukan oleh Bupati terkait dengan pengadaan-pengadaan di lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim,” kata Budi Prasetyo kepada wartawan, Selasa (9/6).
Hasil ekspose perkara kemudian mengantarkan kasus tersebut ke tahap penyidikan. Berdasarkan bukti awal yang berhasil dikumpulkan penyidik selama operasi berlangsung, KPK memutuskan menetapkan sejumlah pihak sebagai tersangka.
“Maka berdasarkan kecukupan bukti permulaan yang diperoleh, diputuskan perkara ini naik ke tahap penyidikan. Kemudian akan menetapkan para pihak sebagai tersangkanya,” tegas Budi.
Dalam operasi tersebut, KPK mengamankan 10 orang dari sejumlah lokasi di Sumatera Selatan dan Jakarta. Edison menjadi salah satu pihak yang diamankan. Namun hingga kini, lembaga antirasuah itu belum mengungkap identitas lengkap seluruh tersangka yang terlibat.
Publik masih menunggu penjelasan resmi mengenai konstruksi perkara, peran masing-masing pihak, hingga jumlah uang yang diduga berkaitan dengan kasus tersebut. KPK menyatakan informasi lengkap akan disampaikan melalui konferensi pers.
“Konpers direncanakan sore ini,” ujar Budi.
Dari ASN hingga Menjadi BupatiSebelum namanya terseret dalam kasus dugaan korupsi, Edison dikenal sebagai birokrat yang kemudian beralih ke dunia politik. Berdasarkan profil resmi Pemerintah Kabupaten Muara Enim, Edison merupakan putra daerah kelahiran Banuayu pada 6 Maret 1968. Seluruh jenjang pendidikannya ditempuh di Pulau Sumatera, mulai dari pendidikan dasar hingga meraih gelar magister hukum.
Ia menyelesaikan pendidikan S-1 di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara pada 1992. Sementara gelar magister hukum diperolehnya dari Universitas Sriwijaya pada 2002.
Selain aktif di pemerintahan, Edison juga tercatat pernah terlibat dalam berbagai organisasi kemasyarakatan dan keagamaan, termasuk di lingkungan Nahdlatul Ulama Kabupaten Muara Enim.
Kariernya sebagai aparatur negara dimulai sejak 1995 ketika bergabung dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN). Pengabdiannya sebagai ASN bahkan sempat membawanya menerima penghargaan Satya Lencana Karya Satya 10 Tahun dan 20 Tahun dari Presiden Republik Indonesia.
Perjalanan politik Edison mencapai puncaknya setelah memenangkan Pilkada Muara Enim 2024 bersama pasangannya, Sumarni.
Pasangan yang diusung Partai NasDem dan didukung PDI Perjuangan tersebut berhasil meraih 114.258 suara sah atau sekitar 38,76 persen suara pemilih.
Edison kemudian resmi menjabat sebagai Bupati Muara Enim sejak 20 Februari 2025 setelah dilantik Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara bersama kepala daerah lainnya.
Namun, belum genap dua tahun memimpin daerah, Edison kini harus menghadapi proses hukum. KPK memastikan dirinya termasuk pejabat yang diamankan dalam OTT terbaru yang menghebohkan publik Sumatera Selatan.
Meski rincian peran dan konstruksi kasus masih menunggu pengumuman resmi, dugaan suap proyek pengadaan di sektor pendidikan kini menjadi sorotan utama dalam perkara yang menyeret orang nomor satu di Kabupaten Muara Enim tersebut.
