Liputan6.com, Jakarta - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S. Deyang menyiapkan skema pembiayaan alternatif untuk pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal). Langkah ini dilakukan agar perluasan program tidak sepenuhnya bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Nanik mengatakan BGN tengah mengkaji berbagai sumber pendanaan di luar APBN untuk mendukung pelaksanaan MBG di daerah 3T. Salah satu opsi yang dipertimbangkan adalah pemanfaatan dana corporate social responsibility (CSR) dari perusahaan-perusahaan BUMN.
Advertisement
"Untuk 3T, ini kami akan mencoba mengurangi tidak menggunakan APBN, mencoba ya," kata Nanik di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (9/6/2026).
Selain menggandeng BUMN, BGN juga membuka peluang bagi perusahaan swasta untuk berpartisipasi melalui investasi pembangunan dapur MBG di daerah yang belum terjangkau program tersebut. Menurut Nanik, skema pendanaan lain seperti hibah dari luar negeri juga dapat menjadi alternatif untuk memperluas jangkauan program.
"Kami akan selesaikan bagaimana sebaiknya, tapi untuk wilayah-wilayah yang belum digarap oleh investor, kami akan coba kerjasamakan atau kita bisa dibiayai dengan CSR-nya BUMN, atau mungkin ada hibah dari luar negeri, atau mungkin juga kalau di tempat itu ada perusahaan-perusahaan besar misalnya berinvestasi," jelasnya.
Nanik menilai keterlibatan dunia usaha dalam penyediaan fasilitas MBG di daerah 3T merupakan langkah yang memungkinkan dilakukan, terutama melalui program tanggung jawab sosial perusahaan yang telah dimiliki banyak korporasi.
"Masa sih bikin dapur (MBG) untuk masyarakat di situ nggak mau? Kan nggak mahal juga. Jadi mereka kan juga punya CSR. Nah itu kira-kira yang akan kami lakukan dalam waktu sekarang," sambung Nanik.
