Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membeberkan strategi pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,8 persen hingga 6,5 persen pada 2027, sebagai tahap menuju target pertumbuhan 8 persen pada 2029. Strategi tersebut mengandalkan sinergi kebijakan fiskal, moneter, sektor keuangan, serta percepatan investasi dan penguatan daya beli masyarakat.
Dalam rapat paripurna DPR mengenai Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2027, Purbaya mengatakan pemerintah akan memastikan seluruh instrumen kebijakan ekonomi bergerak selaras untuk mempercepat perputaran aktivitas ekonomi, menggerakkan sektor riil, dan menciptakan lapangan kerja.
“Pemerintah menyampaikan apresiasi atas dukungan yang solid terhadap upaya pencapaian target pertumbuhan ekonomi pada tahun 2027 yang lebih tinggi sebagai transmisi menuju pertumbuhan 8 persen pada tahun 2029,” ujar Purbaya di DPR, Selasa (9/6).
Menurutnya, salah satu strategi utama yang ditempuh pemerintah adalah menyelaraskan kebijakan fiskal, moneter, dan sektor keuangan agar saling menguatkan. Pemerintah juga akan mengakselerasi investasi bernilai tambah tinggi yang berorientasi ekspor, sekaligus mendorong peran Danantara untuk mempercepat investasi produktif pada sektor-sektor strategis.
Investasi tersebut akan difokuskan pada sektor yang mampu memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global, serta menyerap tenaga kerja dengan tingkat keterampilan dan upah yang lebih baik. Di saat yang sama, pemerintah akan menjaga konsumsi rumah tangga melalui penguatan perlindungan sosial, stabilitas harga, pengendalian inflasi, dan perluasan kesempatan kerja.
Program-program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, dan Sekolah Rakyat juga akan terus diperkuat agar memberikan dampak berganda atau multiplier effect yang lebih besar terhadap perekonomian.
“Melalui berbagai kebijakan tersebut, aktivitas ekonomi dapat berputar lebih cepat, sektor riil bergerak lebih kuat, sehingga mendorong peningkatan konsumsi dan menggairahkan investasi yang memacu laju pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, yang pada tahun 2027 ditargetkan sebesar 5,8 persen sampai dengan 6,5 persen sebagai transmisi menuju pertumbuhan 8 persen pada tahun 2029,” ungkap Purbaya.
Selain mengejar pertumbuhan, pemerintah juga menyiapkan langkah menjaga stabilitas ekonomi. Inflasi pada 2027 ditargetkan berada di kisaran 1,5 persen hingga 3,5 persen melalui sinergi kebijakan fiskal dan moneter, termasuk menjaga pasokan dan stabilitas harga pangan serta energi.
Di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi, pemerintah memperkirakan nilai tukar rupiah bergerak pada rentang Rp 16.800 hingga Rp 17.500 per dolar AS pada 2027. Sementara itu, suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) tenor 10 tahun diproyeksikan berada di kisaran 6,5 persen hingga 7,3 persen.
Purbaya juga menegaskan APBN 2027 akan tetap dijaga sehat dan kredibel. Pemerintah merancang defisit fiskal di level 1,8 persen hingga 2,4 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), dengan pendapatan negara sebesar 11,82 persen hingga 12,44 persen PDB dan belanja negara 13,62 persen hingga 14,80 persen PDB.
Untuk menopang penerimaan negara, pemerintah akan mengoptimalkan sistem perpajakan yang lebih adaptif terhadap perubahan ekonomi. Penguatan kepatuhan wajib pajak dilakukan melalui pemanfaatan teknologi dan analisis big data untuk memperluas basis pajak dan meningkatkan efektivitas pengawasan.
Di sisi belanja, pemerintah akan melanjutkan efisiensi dan refocusing anggaran agar lebih produktif dan tepat sasaran. Penyaluran bantuan sosial dan subsidi juga akan diarahkan semakin akurat dengan memanfaatkan Data Tunggal Ekonomi Sosial Nasional (DTESN), sehingga manfaatnya lebih dirasakan masyarakat yang berhak.
“Pemerintah terus berkomitmen meningkatkan kualitas belanja negara melalui upaya efisiensi dan refocusing agar alokasi anggaran semakin produktif, tepat sasaran, dan mampu memberikan dampak nyata bagi perekonomian dan masyarakat,” tutur Purbaya.
