jpnn.com, JAKARTA - Anggota Badan Kerja Sama Antar-Parlemen DPR RI Rio A.J. Dondokambey menyerukan penguatan tanggung jawab platform digital dalam melindungi perempuan yang terlibat dalam dunia politik. Menurut Rio, perempuan politisi menghadapi tantangan lebih berat di ruang digital dibandingkan laki-laki karena perdebatan yang seharusnya membahas gagasan kerap berubah menjadi serangan berbasis gender.
Serangan tersebut tidak hanya menyasar pandangan politik, tetapi juga penampilan fisik, kehidupan pribadi, moralitas, peran dalam keluarga, hingga identitas gender. Rio menilai kondisi itu diperburuk oleh penyebaran disinformasi, intimidasi, dan pelecehan melalui media sosial yang dapat menghalangi perempuan berpartisipasi aktif dalam kehidupan publik.
BACA JUGA: Akademisi Amirul Hajj Soroti Layanan Perempuan, Lansia, dan Lingkungan dalam Evaluasi Haji 2026
"Ini bukan hanya masalah komunikasi, ini adalah masalah demokrasi. Ketika pelecehan online membungkam para pemimpin perempuan atau menghambat mereka memasuki kehidupan publik, demokrasi kehilangan suara, perspektif, dan keterwakilan," tegas Rio kepada wartawan, Minggu (8/6).
Politikus dari Fraksi PDI Perjuangan itu berpandangan bahwa media sosial dapat memperkuat narasi diskriminatif jika tidak dikelola secara bertanggung jawab. Alih-alih menjadi ruang tukar gagasan, platform digital sering digunakan untuk menyerang atribut pribadi perempuan sehingga substansi kapasitas dan kinerja politik tersingkir dari debat publik.
BACA JUGA: Aurora Ventures Perluas Akses Pendanaan untuk Startup Perempuan
Karena itu, Rio mendorong terbentuknya komitmen internasional yang lebih kuat agar perusahaan teknologi dan pengelola platform digital bertanggung jawab terhadap konten yang beredar. Penyedia platform global, menurutnya, tidak boleh membiarkan media sosial menjadi sarana pelecehan, disinformasi, dan konten berbahaya yang mengancam partisipasi politik perempuan.
"Indonesia saat ini sedang menjajaki pendekatan yang lebih kuat terhadap akuntabilitas platform, penciptaan ekosistem digital yang lebih aman, serta transparansi yang lebih besar," jelasnya.
BACA JUGA: NU Care-LAZISNU dan Unilever Sukses Gelar Literasi AI dan Keuangan untuk Perempuan
Selain memperkuat regulasi dan akuntabilitas platform, Rio menekankan perlunya membangun ketahanan digital di tengah masyarakat melalui peningkatan literasi digital, pendidikan etika komunikasi di ruang daring, serta penguatan kesadaran publik terhadap risiko misinformasi dan disinformasi.
Menurut Rio, perlindungan terhadap perempuan politik tidak boleh dipahami sebagai upaya membatasi kritik atau kebebasan berpendapat, melainkan agar perdebatan politik tetap berlangsung secara sehat tanpa intimidasi dan diskriminasi berbasis gender.
"Melindungi perempuan dalam politik bukan berarti membatasi perdebatan demokratis. Ini adalah tentang memastikan bahwa partisipasi politik tetap berjalan dengan aman, penuh hormat, dan setara," pungkas Rio. (tan/jpnn)
Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga
