Markas Besar (Mabes) TNI mengklarifikasi narasi viral di media sosial yang menyebut Babinsa lebih mengutamakan pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) ketimbang sekolah di Desa Niawula, Kecamatan Detusoko, Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur (NTT).
Kapuspen TNI Brigjen TNI Muhammad Nas mengatakan informasi yang beredar di media sosial tidak sesuai fakta di lapangan. Ia menyoroti video viral yang disertai narasi soal dugaan penggusuran sekolah demi pembangunan koperasi desa.
“Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian sudah pasti melihat kejadian di SD Niawula NTT. Ada katanya dipotong beritanya, videonya, ‘menggusur sekolah’. Yang bahaya caption-nya, ‘Babinsa lebih mengutamakan Kopdes daripada sekolah’,” kata Nas dalam sambutannya di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (9/6).
Menurut Nas, ia langsung meminta penjelasan kepada jajaran Kodam terkait video yang ramai beredar itu. Dari hasil penelusuran, kata dia, pembangunan KDMP tidak menggantikan sekolah.
“Bukan menggusur sekolah. Bukan Kopdes untuk menggantikan sekolah, bukan. Kopdes itu dibangun di belakang sekolah,” ujar Nas.
Nas menjelaskan, lokasi pembangunan berada di belakang area sekolah dengan akses alat berat yang sempit. Saat proses manuver, alat berat disebut mengenai salah satu tiang di pojok bangunan sekolah.
“Si petugas Dandim dan Babinsa berkoordinasi dengan pihak sekolah dan pemerintah daerah ‘Pak Lurah, Kepala Desa. Boleh enggak ini kita geser sebentar, Pak, tiang ini?’,” ucap Nas.
“[Katanya] ‘Boleh, silakan’. Jadi tiang sekolah itu digeser untuk manuver alat sebentar, setelah itu akan diperbaiki kembali,” tegas dia menambahkan.
Sebelumnya, SDN Wolomoni di Desa Niawula mengalami kerusakan akibat aktivitas pembukaan akses alat berat untuk pembangunan KDMP yang berada di belakang sekolah. Insiden pada Jumat (5/6) sore itu sempat memicu penolakan warga agar aktivitas dihentikan.
Narasi yang beredar di media sosial menyebut area sekolah dibuldozer untuk proyek koperasi desa. Warga, guru, hingga orang tua murid diklaim tak mendapat sosialisasi memadai sebelum pengerjaan dilakukan dan mempertanyakan penggunaan lahan yang disebut merupakan hibah masyarakat untuk pendidikan.
