KOMPAS.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta mendukung penuh rencana integrasi layanan kamera pengawas (closed circuit television/CCTV) secara real-time antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dan Polda Metro Jaya.
Sinergi tersebut diyakini dapat mempercepat penanganan kejahatan jalanan sekaligus membantu mengatasi kemacetan di ibu kota.
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Wibi Andrino mengatakan, Jakarta membutuhkan sistem pemantauan terpadu. Oleh karena itu, pihaknya mendukung integrasi CCTV untuk memperkuat keamanan warga.
Dia menjelaskan, kamera pengawas yang tersebar di berbagai titik dapat menjadi kekuatan baru dalam menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat.
“Ini adalah langkah yang sangat ditunggu masyarakat Jakarta,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Selasa (9/6/2026).
Baca juga: DPRD DKI Ingatkan Rekrutmen 2.843 Loker Jangan Jadi Ajang Titipan
Wibi menjelaskan, penyebaran CCTV yang terintegrasi akan mendukung pengawasan terhadap potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, termasuk tindak kejahatan jalanan seperti begal dan penjambretan.
Selain itu, sistem integrasi CCTV juga dapat mendukung pemantauan titik-titik kemacetan.
“Dengan adanya integrasi tersebut, harapannya bisa menjadi solusi,” kata Wibi.
Lebih lanjut, Wibi menegaskan bahwa optimalisasi CCTV merupakan langkah realistis karena pengadaan kamera pengawas baru melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) membutuhkan biaya yang tidak sedikit.
Oleh karena itu, dia mendorong pemanfaatan maksimal CCTV yang sudah ada melalui kerja sama lintas instansi.
Baca juga: Ketua DPRD DKI Suhud Soroti Defisit APBD, Dorong Terobosan Pembiayaan Kreatif
“Tentu ini langkah konkret dan meringankan masyarakat,” tambah Wibi.
Wibi juga menegaskan bahwa perlindungan keamanan harus diberikan secara menyeluruh, baik kepada masyarakat lokal maupun warga negara asing (WNA).
Menurut dia, integrasi CCTV akan membantu Polda Metro Jaya mempercepat respons terhadap gangguan keamanan sekaligus mendukung penegakan hukum di Jakarta.
“Mudah-mudahan kepolisian, khususnya Polda Metro Jaya, terbantu. Penegakan hukum di Jakarta juga semakin baik,” ujar Wibi.
Melalui sistem pemantauan yang terhubung secara real-time, berbagai potensi gangguan keamanan, tindak kriminal, kemacetan, hingga kondisi darurat dapat terdeteksi dan ditangani lebih cepat.
Sinergi tersebut juga mendukung efektivitas pengawasan di ruang publik sehingga masyarakat dapat merasa lebih aman saat beraktivitas.
Baca juga: Komisi D DPRD DKI Jakarta Kawal Program Penataan Kawasan Permukiman hingga Pengelolaan Sampah
Melalui penguatan kolaborasi lintas instansi, Jakarta diharapkan menjadi kota yang lebih tertib, responsif, dan nyaman bagi seluruh warganya.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang
