JAKARTA – Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD) dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), mengkritik proses persidangan empat anggota TNI yang menjadi terdakwa dalam kasus penyiraman terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus.
Menjelang pembacaan vonis di Pengadilan Militer Jakarta pada Rabu (10/6/2026), mereka menilai proses peradilan tersebut belum mampu mengungkap fakta secara menyeluruh.
Ketua Umum YLBHI, Muhammad Isnur, menyebut persidangan yang berlangsung lebih menyerupai mekanisme internal militer dibandingkan proses peradilan pidana yang bertujuan mengungkap kebenaran materiil.
"Yang kami lihat lebih seperti sidang disiplin atau sidang atasan kepada bawahan. Bukan sidang pidana yang sungguh-sungguh membongkar peristiwa penyiraman air keras dan mengungkap seluruh fakta yang terjadi," kata Isnur kepada wartawan, Selasa (9/6/2026).
“Kesannya seperti evaluasi internal semata. Padahal yang dibutuhkan adalah proses peradilan pidana yang transparan dan mampu menghadirkan keadilan bagi korban,” ujarnya.
