Ekonom senior Chatib Basri berbicara mengenai cara menguatkan nilai tukar rupiah melalui solusi fiskal, yang merupakan tanggung jawab Menteri Keuangan (Menkeu) dan moneter yang dilakukan Bank Indonesia (BI).
Chatib, yang juga merupakan mantan Menkeu era Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), menjelaskan tekanan nilai tukar saat ini bukan karena perang di Timur Tengah, melainkan faktor terbesarnya adalah risiko fiskal.
Dia mengatakan salah satu solusi fiskal yang bisa dilakukan Menkeu untuk mengatasi kondisi ini adalah menaikkan penerimaan negara. Menurutnya, hanya ada 3 opsi yang bisa diambil.
“Apa yang bisa dilakukan di dalam fiskal? Raise revenue, pasti. Karena tugas dari Menteri Keuangan itu sebetulnya sangat gampang. Dia hanya punya opsi tiga hal, naikkan, potong, pinjem,” ungkap Chatib saat Grab Business Forum 2026, Selasa (9/6).
“Enggak ada opsi lain. Kalau Anda enggak bisa naikkan, maka Anda harus potong. Kalau Anda nggak bisa potong, Anda harus pinjem. As simple as that,” tambahnya.
Chatib mengelaborasi kembali bahwa untuk menambah penerimaan, salah satu strateginya adalah menaikkan penerimaan pajak. Namun menurutnya, menaikkan penerimaan tersebut sangat sulit untuk saat ini, sama halnya dengan menambah pinjaman atau utang.
Dia menilai mustahil untuk menaikkan utang di saat cost of fund sangat mahal saat ini. Untuk itu, opsi paling tepat dan masuk akal bagi Indonesia adalah memotong anggaran belanja dengan selektif.
“Maka, opsi yang paling mungkin itu adalah opsi tiga. Cut the spending selectively. Jadi, solusinya hanya bahwa fisikalnya itu kemudian harus di-rationalize untuk meng-address isu itu,” ujar Chatib.
Terkait usulannya soal pemangkasan anggaran tersebut, Chatib kemudian mengutip pernyataan Mantan Presiden European Commission Jean-Claude Juncker, bahwa segala keputusan merupakan masalah politik ekonomi.
“Dia bilang, We all know what to do, we just don't know how to get re-elected after we've done it. And that's the political economy problem,” terang Chatib.
Selain itu, Chatib juga mengutip pernyataan ekonom Thomas Sowell, bahwa masalahnya adalah politik biasanya mengabaikan pelajaran utama dari ekonomi, bahwa tidak pernah ada sumber daya yang cukup untuk memuaskan keinginan siapa pun.
“Makanya saya bilang, kuncinya adalah di dalam political visibility. Apakah ini memungkinkan?” ujar Chatib.
Kenaikan Suku Bunga BIDi sisi lain, Chatib juga menjelaskan kebijakan Bank Indonesia untuk menaikkan suku bunga acuan adalah tepat. Sementara intervensi lanjutan di pasar valuta asing harus mempertimbangkan keseimbangan cadangan devisa.
“Kalau cadangan devisanya terlalu turun terlalu banyak, market juga enggak akan comfortable. Atau dia lakukan dengan micro prudential, dibikin FX exposure-nya dari berapa USD 50 ribu diturunin menjadi USD 25 ribu,” jelas Chatib.
Lebih lanjut, Chatib menuturkan pemerintah juga tidak bisa semata-mata menaikkan utang. Sebab, PDB tidak bisa digunakan untuk membayar utang, melainkan menggunakan penerimaan tunai (cash revenue).
Kemampuan bayar pemerintah terhadap utang bisa dilihat dari bunga utang yang dibandingkan total pendapatan atau amortisasi. Dia menyebut dengan penerimaan pajak yang kecil, Indonesia tidak bisa punya defisit anggaran yang besar.
“Problemnya sekarang adalah kalau kita lihat angkanya, debt service terhadap total revenue-nya itu ada di sekitar 52 persen. It's very hard. Even though the government would like to roll over the debt, amortisasinya kita roll over aja, interest payment-nya ada di sekitar 22 persen,” tutur Chatib.
