SEMARANG, KOMPAS — Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis di Jawa Tengah mulai dihadapkan pada tantangan pemenuhan standar layanan. Sebanyak 386 satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) dihentikan operasionalnya karena instalasi pengolahan air limbah belum memenuhi ketentuan. Saat bersamaan, sejumlah SPPG dilaporkan terkendala pencairan dana operasional dan ketidaksesuaian menu.
Temuan itu menunjukkan pelaksanaan MBG tidak hanya bergantung pada penambahan jumlah dapur dan cakupan penerima manfaat. Program tersebut juga menghadapi tantangan pemenuhan standar lingkungan, keberlanjutan pendanaan, dan kualitas layanan di lapangan.
Di Jateng, terdaftar 4.635 unit satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) yang tersebar di 35 kabupaten serta kota meski baru 4.060 unit yang telah beroperasi. Namun, sejak 25 Mei 2026, 386 unit SPPG lainnya dihentikan operasionalnya untuk sementara waktu.
"Penyebabnya IPAL yang belum memenuhi syarat," kata Sekretaris Satuan Tugas Percepatan Makan Bergizi Gratis (MBG) Jateng, Urip Sihabudin, Selasa (9/6/2026).
Urip menyebut, SPPG yang operasionalnya dihentikan sementara telah diminta berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional dan Kementerian Lingkungan Hidup. Harapannya, IPAL segera diperbaiki agar ratusan SPPG itu bisa segera kembali beroperasi.
Akan tetapi, Wakil Gubernur sekaligus Ketua Satgas Percepatan MBG Jateng, Taj Yasin Maimoen mengatakan, ada penyebab lain yang membuat sejumlah SPPG dihentikan.
Dia menyebut, penutupan terjadi karena dana operasional belum cair dan ketidaksesuaian menu MBG. Ia belum bisa memastikan jumlah SPPG yang tersangkut masalah itu dan sampai kapan bisa beroperasi lagi.
"Kami masih menunggu. Saat ini, masyarakat merasakan manfaat MBG ini dan berharap kualitas dan mutunya ditingkatkan," ucap Yasin.
Penghentian operasional sementara ratusan SPPG di di Jateng juga dibenarkan Kepala Subbagian Tata Usaha Kantor Pelayanan dan Pemenuhan Gizi (KPPG) Semarang, Bagus Anindito. KPPG Semarang membawahkan 20 kabupaten/kota di Jateng.
Bagus mengatakan, penghentian operasional sementara disebabkan berbagai faktor, seperti persoalan IPAL, belum cairnya dana operasional, maupun ketidaksesuaian menu MBG. Namun, Bagus juga mengaku tidak punya data jumlah SPPG yang bermasalah itu.
Bagus mengatakan, masalah IPAL terungkap setelah diperiksa KPPG. Idealnya, setiap IPAL di SPPG dilengkapi beberapa penyaringan untuk menjamin limbah yang dibuang ramah lingkungan. Namun, saat pemeriksaan ada IPAL yang hanya memiliki 1-2 saringan.
"Bahkan ada SPPG yang tidak punya saringannya. Jadi, langsung dibuang ke selokan atau pembuangan-pembuangan setempat," ujar Bagus.
Sementara itu, terkait masalah pencairan dana, Bagus menyebut hal tersebut terjadi karena adanya efisiensi anggaran dari Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan.
"Kalau tidak ada dananya, dilarang beroperasi, tidak boleh ada dana talangan. Jadi memang semuanya dana dari pusat," kata Bagus.
Menurut Bagus, setiap SPPG mengajukan pencairan setiap dua pekan sekali. Dalam satu kali periode pencairan, uang operasional yang diterima setiap SPPG sebesar Rp 500 juta. Uang itu digunakan untuk membeli bahan baku maupun memberi insentif yayasan mitra.
Adapun, terkait ketidaksesuaian menu, disebut Bagus, diketahui karena adanya laporan dari masyarakat. Masyarakat mengadu, menu MBG yang mereka terima minimalis atau tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan BGN.
"Selain itu, dari kepala SPPG maupun pengawas gizi di setiap kota itu ada grup laporannya masing-masing. Jadi setiap hari sharing, SPPG A menunya apa, SPPG B menunya apa," ucap Bagus.
Penghentian operasional SPPG itu, misalnya, dilaporkan terjadi di Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, Jateng, mulai pekan ini. Penerima manfaat mendapat informasi dari SPPG bahwa penghentian itu dipicu dana operasional yang belum cair.
"Saya dapat informasi pekan lalu, katanya mulai 8 Juni 2026, penyaluran MBG berhenti dulu. Katanya karena pihak SPPG masih menunggu proses administrasi pencairan dana," ujar Fitri (25), ibu penerima MBG untuk balita di Mandiraja.
Fitri menyebut, penghentian operasional SPPG tidak berpengaruh terhadap pemenuhan terhadap gizi anaknya. Selama ini, hal itu dipenuhi oleh Fitri dan keluarganya secara mandiri.
MBG yang diterima anaknya selama ini lebih banyak dikonsumsi oleh Fitri maupun suaminya. Alasannya, menu yang disajikan tidak bisa dikonsumsi bayi berusia 1 tahun. Fitri mencontohkan, SPPG sering kali menyajikan menu seperti, tumis, aci goreng, hingga ayam tepung.
Fitri mengaku, tidak masalah apabila ke depan, penyaluran MBG untuk anaknya tidak dilakukan. Ia lebih setuju jika anggarannya digunakan untuk program lain. Namun, apabila program itu berlanjut, Fitri berharap ada evaluasi dari SPPG, khususnya terkait kesesuaian menu.
