Anggota Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Firman Hidayat, menilai fundamental ekonomi Indonesia saat ini masih berada dalam kondisi yang kuat meskipun ketidakpastian ekonomi global terus meningkat akibat konflik geopolitik dan pelemahan nilai tukar rupiah.
Hal tersebut disampaikan Firman usai pertemuan Dewan Ekonomi Nasional dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (9/6/2026).
Menurut Firman, kondisi ekonomi Indonesia saat ini jauh lebih baik dibandingkan saat menghadapi krisis ekonomi 1998. Selain ditopang pertumbuhan ekonomi yang tetap terjaga dan inflasi yang relatif stabil, sektor korporasi dan perbankan juga menunjukkan ketahanan yang kuat.
"Kami menyampaikan kepada Bapak Presiden bahwa fundamental ekonomi kita dalam kondisi yang baik, bahkan jauh dibandingkan dengan kondisi krisis 1998," ujar Firman.
Ia menjelaskan, salah satu indikator yang menjadi perhatian DEN adalah kondisi neraca perusahaan yang dinilai lebih sehat dibandingkan masa krisis. Utang korporasi dalam denominasi dolar AS saat ini relatif lebih rendah, sementara posisi kas perusahaan berada pada level yang cukup tinggi sehingga mampu menjadi bantalan menghadapi ketidakpastian global.
Selain itu, sektor perbankan juga dinilai memiliki daya tahan yang kuat. Firman menyebut rasio kecukupan modal (capital adequacy ratio/CAR) perbankan nasional saat ini berada di atas 25 persen.
"Ini menunjukkan sistem perbankan kita cukup kuat dan memiliki kemampuan untuk menghadapi berbagai risiko yang muncul," katanya.
Baca Juga: DEN Ingatkan Risiko Kenaikan Harga akibat Pelemahan Rupiah
Meski demikian, DEN mengingatkan pemerintah untuk tetap mewaspadai dampak ketidakpastian global yang diperkirakan berlangsung lebih lama dari perkiraan sebelumnya. Konflik geopolitik yang masih berlanjut dinilai berpotensi mendorong kenaikan harga energi dunia serta memperbesar tekanan terhadap nilai tukar rupiah.
Menurut Firman, kombinasi kedua faktor tersebut dapat meningkatkan biaya produksi dan distribusi yang pada akhirnya berpotensi memicu tekanan inflasi pada paruh kedua tahun ini.
Ia menyoroti adanya perbedaan antara inflasi konsumen yang masih berada di kisaran 3 persen dengan inflasi di tingkat produsen yang tercermin dalam Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB) yang telah mencapai sekitar 7 persen.
"Dampak perang, kenaikan harga energi global, dan pelemahan rupiah bisa berdampak pada kenaikan biaya produksi dan distribusi. Ini yang perlu diantisipasi pada semester kedua," ujarnya.
Dalam pertemuan tersebut, DEN juga menekankan pentingnya menjaga kepercayaan (confidence) pelaku usaha dan masyarakat terhadap perekonomian nasional di tengah meningkatnya ketidakpastian global.
Menurut Firman, salah satu faktor yang perlu terus dikomunikasikan adalah komitmen pemerintah dalam menjaga disiplin fiskal, termasuk melalui efisiensi anggaran dan optimalisasi program prioritas.
Ia mengatakan Presiden Prabowo menegaskan bahwa efisiensi anggaran akan terus dilakukan, termasuk dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), sehingga manfaat program dapat diperoleh secara optimal tanpa membebani kondisi fiskal negara.
Selain membahas kondisi domestik, DEN juga menyampaikan sejumlah langkah yang dapat dilakukan untuk memperkuat cadangan devisa nasional dan menopang stabilitas nilai tukar rupiah.
Firman menilai salah satu potensi yang masih dapat ditingkatkan berasal dari remitansi pekerja migran Indonesia. Menurutnya, kontribusi remitansi Indonesia masih lebih rendah dibandingkan beberapa negara lain seperti Filipina.
Karena itu, program pemerintah untuk meningkatkan jumlah pekerja migran terampil, seperti perawat, teknisi listrik, dan tenaga profesional lainnya, dinilai dapat menjadi sumber devisa baru bagi Indonesia.
"Program-program Bapak Presiden untuk meningkatkan pekerja migran berkualitas bisa membantu meningkatkan devisa ke depan," katanya.
Baca Juga: Isu Reshuffle Menkeu Purbaya Ditepis, Rupiah dan IHSG Ikut Positif Hari Ini
Selain remitansi, DEN juga melihat sektor pariwisata sebagai sumber devisa yang masih memiliki ruang pertumbuhan besar. Firman mencatat jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Indonesia masih tertinggal dibandingkan sejumlah negara di kawasan.
Pada tahun lalu, jumlah wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia tercatat sekitar 15 juta orang. Angka tersebut masih berada di bawah Vietnam yang mencapai sekitar 20 juta wisatawan, Thailand sebanyak 30 juta wisatawan, dan Malaysia yang mencapai sekitar 40 juta wisatawan.
Untuk meningkatkan kunjungan wisatawan asing, Firman mengusulkan sejumlah kebijakan yang tidak memerlukan tambahan anggaran besar, salah satunya melalui pemberian bebas visa kunjungan bagi negara-negara dengan tingkat pendapatan tinggi dan memiliki minat besar untuk berwisata ke Indonesia.
"Kalau kita bisa meningkatkan jumlah wisatawan mancanegara, tentu ini akan membantu meningkatkan devisa kita. Salah satu kebijakan yang tidak membutuhkan anggaran besar adalah memberikan bebas visa kunjungan kepada beberapa negara yang potensial," ujarnya.
