Bisnis.com, JAKARTA — Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) menjadi isu yang cukup dikenal sekaligus dirasakan dampaknya oleh mayoritas masyarakat. Hasil survei nasional Indopol menunjukkan sebanyak 74,96% responden mengetahui adanya pelemahan rupiah terhadap dolar AS.
Secara rinci, 42,68% responden menyatakan mengetahui sekaligus merasakan dampak pelemahan rupiah dalam kehidupan sehari-hari. Sementara itu, 32,28% responden mengaku mengetahui adanya pelemahan rupiah tetapi belum merasakan dampaknya secara langsung. Adapun 25,04% responden menyatakan tidak mengetahui adanya pelemahan nilai tukar tersebut.
Tingginya tingkat kesadaran publik terhadap pergerakan kurs juga tercermin dari besarnya proporsi masyarakat yang mengaku terdampak. Survei mencatat sebanyak 73,98% responden merasakan dampak pelemahan rupiah dengan tingkat yang bervariasi.
Sebanyak 48,86% responden menilai dampak yang dirasakan cukup signifikan, terdiri atas 18,21% yang merasa sangat terdampak dan 30,65% yang merasa cukup terdampak.
Selain itu, 25,12% responden menyatakan hanya merasakan sedikit dampak dari pelemahan rupiah. Di sisi lain, 10,08% responden mengaku tidak merasakan dampak sama sekali, sedangkan 15,93% sisanya menyatakan tidak tahu atau tidak dapat menilai dampaknya. Survei Indopol Survei & Consulting dilakukan terhadap 1.230 responden di 38 provinsi menggunakan metode multistage random sampling. Survei memiliki margin of error ±2,8% pada tingkat kepercayaan 95%.
Temuan survei tersebut muncul di tengah meningkatnya perhatian terhadap kondisi perekonomian nasional, terutama setelah nilai tukar rupiah sempat menyentuh level Rp18.000 per dolar AS. Pelemahan rupiah juga menjadi salah satu indikator yang disoroti mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) dalam menilai potensi risiko ekonomi yang dihadapi Indonesia.
Baca Juga
- Airlangga Sebut BI Rate Naik Lagi ke 5,5% Dibutuhkan Pasar untuk Stabilkan Rupiah
- Ini Respons Jusuf Kalla Soal Pelemahan Rupiah hingga MBG
- Rupiah Ditutup Menguat ke Rp18.000 per Dolar AS Usai BI Rate Naik Jadi 5,5%
Dalam Seminar Publik bertema Kebijakan Ekonomi dan Manajemen Krisis di Universitas Paramadina, Selasa (9/6/2026), JK mengatakan Indonesia perlu belajar dari berbagai krisis yang pernah terjadi agar kesalahan serupa tidak terulang.
Menurutnya, salah satu indikator penting yang perlu dicermati adalah pergerakan nilai tukar rupiah. JK menilai pelemahan rupiah terjadi karena meningkatnya preferensi masyarakat dan pelaku ekonomi untuk menyimpan dolar AS dibandingkan mata uang domestik.
"Kenapa rupiah menurun dan dolar naik, karena orang banyak simpan dolar dan tidak percaya rupiah. Semakin banyak orang simpan dolar berarti nilai rupiah semakin turun. Itu supply and demand," ujarnya.
Meski pada perdagangan Selasa (9/6/2026) rupiah menguat sekitar 170 poin atau 0,94%, mata uang Garuda masih tercatat melemah sekitar 7% secara year-to-date (ytd).
Selain nilai tukar, JK juga menyoroti pelemahan pasar modal sebagai indikator yang mencerminkan turunnya kepercayaan investor. Di sektor riil, dia menilai kondisi daya beli masyarakat juga perlu menjadi perhatian dalam membaca kesehatan perekonomian nasional.
Respons PemerintahPemerintah merespons pelemahan rupiah, salah satunya dengan menaikkan suku bunga acuan melalui Bank Indonesia (BI). Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa upaya itu dibutuhkan oleh pelaku pasar dan investor.
Menurutnya, pasar membutuhkan sinyal yang kuat agar meningkatkan kepercayaan investor di tengah depresiasi rupiah. Sebab, nilai tukar rupiah sempat menyentuh level Rp18.100 per dolar Amerika Serikat (AS).
Oleh sebab itu, hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) yang digelar hari ini memutuskan untuk menaikkan suku bunga acuan alias BI Rate 25 basis poin (bps) ke 5,5%. BI menilai penaikan suku bunga acuan hasil RDG Mei 2026 lalu sebesar 50 bps belum berdampak besar ke penguatan rupiah.
"Memang market membutuhkan signal yang kuat dan dengan kenaikan BI rate 25 basis poin itu, market melihat Indonesia responsif terhadap gejolak ataupun situasi yang ada," ujar Airlangga kepada wartawan di kantor Gedung Ali Wardhana, Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa (9/6/2026).
Di sisi lain, Airlangga mengakui bahwa keputusan BI itu adalah dalam rangka mengutamakan stabilitas. Sebelum rupiah kian terdepresiasi, kebijakan moneter bank sentral pun diarahkan untuk pro pertumbuhan (pro-growth) dengan era suku bunga rendah.
Kini, usai rupiah jatuh ke level rekor terendah, otoritas moneter memutuskan untuk mengutamakan stabilitas. Apalagi, gejolak global yang tengah terjadi turut dibarengi dengan masih tingginya permintaan valas dalam negeri terkait dengan repatriasi dividen korporasi serta pembayaran utang luar negeri (ULN).
