Bisnis.com, JAKARTA — Badan Anggaran (Banggar) DPR meminta pemerintah, Bank Indonesia (BI), hingga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk berhenti menggunakan dalih gejolak eksternal sebagai kambing hitam atas rentannya kondisi pasar keuangan domestik belakangan ini.
Ketua Banggar DPR Said Abdullah menegaskan, pemerintah harus menghentikan kebiasaan menuding faktor-faktor di luar kendali domestik seperti kebijakan moneter ketat dari bank sentral Amerika Serikat The Fed maupun eskalasi tensi geopolitik di Timur Tengah, ketika merespons tekanan terhadap nilai tukar rupiah dan pasar modal.
"Justru yang harus kita persiapkan lebih terencana dan dieksekusi dengan baik adalah bagaimana mengatasi dolar, yield SBN yang mahal, serta IHSG yang merosot," ujar Said dalam pembahasan KEM-PPKF RAPBN 2027 bersama Menteri Keuangan, Gubernur BI, dan Kepala Bappenas di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (9/6/2026).
Legislator dari Fraksi PDI Perjuangan itu memaparkan, pemerintah harus membuka diri terhadap kritik demi meredam tekanan ganda dari pasar valas dan pasar modal. Banggar mendorong setidaknya tiga langkah yang harus segera dieksekusi untuk memulihkan kepercayaan pelaku usaha dan investor.
Pertama, menjaga konsistensi kebijakan. Said mengingatkan bahwa ketidakpastian regulasi merupakan risiko terbesar bagi pelaku usaha sehingga otoritas tidak mengumumkan kebijakan yang masih prematur dan harus mengedepankan dialog dengan para pemangku kepentingan.
Kedua, mengelola kebijakan fiskal yang sehat. Secara khusus, Banggar mengapresiasi proposal pemerintah yang mematok target defisit RAPBN 2027 di level 1,8% hingga 2,4% terhadap produk domestik bruto (PDB).
Baca Juga
- Dicecar DPR, Holding BUMN Farmasi Pastikan Harga Obat RI Termurah di Dunia
- Tok! DPR Setujui RUU Polri Jadi UU, Usia Pensiun Perwira Tinggi Bintang 4 Bisa Sampai 61 Tahun
- DPR Desak Purbaya Relaksasi Batas Belanja Pegawai Pemda, Buntut Beban Gaji PPPK
"Ini menunjukkan tren positif. Pelaku pasar juga mengharapkan reformasi tata kelola berbagai program prioritas seperti MBG [makan bergizi gratis] dan KDMP [koperasi desa merah putih]," jelasnya.
Ketiga, membenahi tata kelola pasar modal. Banggar mendorong Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk terus memperbaiki aspek transparansi kepemilikan saham di bursa, meningkatkan porsi saham beredar di publik (free float) di atas 15%, dan mengevaluasi self-regulatory organization (SRO).
Dilema Utang dan Anomali Energi
Di samping urusan pasar keuangan, Banggar DPR juga menyoroti dilema pengelolaan utang pada tahun depan. Di satu sisi, pemerintah dihadapkan pada tumpukan utang jatuh tempo yang besar; di sisi lain, asumsi yield SBN 10 tahun dalam KEM-PPKF 2027 dipatok cukup tinggi yaitu 6,5%–7,3%.
Said mengingatkan bahwa yield utang negara yang tinggi akan membebani ruang fiskal pemerintah karena bengkaknya biaya bunga, meski juga berpotensi menarik minat investor. Investor, lanjutnya, tidak hanya tergiur imbal hasil, tetapi juga menimbang volatilitas kurs, defisit fiskal, hingga cadangan devisa.
"Kalaupun yield SBN harus lebih tinggi, kami berharap bisa ditebus dengan belanja yang produktif, yang mendatangkan kenaikan pendapatan karena sejalan dengan pertumbuhan ekonomi," ujar Said.
Terakhir, menilik dinamika global yang tak menentu, Banggar mengkritik keras anomali kebijakan energi nasional yang dinilai tidak sinkron dan rawan guncangan.
Indonesia selama ini mengekspor batu bara untuk menopang kebutuhan energi dunia, namun di saat yang bersamaan, konsumsi dalam negeri sangat bergantung pada impor BBM. Ironisnya, biaya impor energi yang mahal ini diperparah oleh penyaluran subsidi yang tidak tepat sasaran.
"Sudah mahal, masih berpotensi mengalami gangguan pasokan. Lebih tragis lagi, pelaksanaan subsidi energi berjalan kurang tepat sasaran. Kami berharap pada tahun depan pemerintah dapat menuntaskan reformasi subsidi energi agar kebijakan kita semakin resilien dari gejolak eksternal," jelasnya.
Adapun dalam KEM-PPKF 2027, pemerintah mengusulkan target pertumbuhan ekonomi di kisaran 5,8%–6,5%, inflasi 1,5%–3,5%, nilai tukar rupiah Rp16.800–Rp17.500 per dolar AS, dan harga minyak mentah Indonesia (ICP) US$70–US$95 per barel.
