Direktur BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito, curhat ke DPR mengalami defisit sebesar Rp 2 triliun setiap bulannya. Prihati mengatakan lebih banyak jumlah pengeluaran dibanding pemasukan.
Hal itu disampaikan Prihati dalam Rapat Kerja dengan Komisi IX DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (9/6/2026). Prihati menyinggung BPJS Kesehatan yang memiliki pengalaman defisit mulai 2018-2020.
"Jadi Bapak Ibu sekalian, memang BPJS ini mempunyai pengalaman defisit itu mulai tahun 2018-2020. Kemudian pandemi COVID sedikit efisien, kemudian sampai sekarang rasio klaim sudah sampai 108,72 persen," kata Prihati dalam rapat.
Ia mengatakan dalam sehari terjadi 2 juta transaksi di BPJS Kesehatan. Ia menyebut pembayaran yang mesti dilakukan BPJS di angka Rp 16,5 triliun, tetapi iuran yang masuk hanya di angka Rp 14 triliun.
"Dan ini Bapak Ibu sekalian, kita melakukan transaksi kesehatan itu sehari 2 juta transaksi. Ini menghasilkan pembayaran Rp 500 miliar sehari, dan sebulan sebesar Rp 16 triliun, kurang lebih Rp 16,5 triliun. Dan iuran yang masuk sebesar Rp 14 triliun. Jadi setiap bulan kita defisit Rp 2 triliun," katanya.
Ia pun menyebut ada potensi BPJS Kesehatan gagal bayar di Juli tahun depan. Prihati meminta dukungan dari DPR RI supaya kejadian tersebut tidak terjadi.
"Namun demikian, kita masih punya cadangan untuk pembayaran klaim ini sampai awal tahun depan. Dan kita akan gagal bayar di Juli 2027 bila tidak ada intervensi (dukungan) Bapak, Ibu, sekalian," ucapnya.
Ada Peluang Rp 20 T CairMeski begitu, Prihati mengungkapkan ada kabar baik dari Istana. Prihati mengatakan ada peluang pencairan senilai Rp 20 triliun di Kemenkeu dan Kemenkes.
"Oleh karena itu, itu gambaran rasio klaim dan situasi keuangan BPJS sekarang. Kami berusaha ke depan tetap ikut, tadi Bapak Menkes sudah menyampaikan peraturan kelihatannya ada kabar gembira jam 13.00 tadi kami ditelepon oleh Wamensesneg.Jam 13.00 ada finalisasi Pak," ujar Prihati.
Dia berharap Peraturan Pemerintah terkait Pengelolaan Aset dan Liabilitas (PP Alma) segera ditandatangani. PP ini, katanya, yang akan mengubah defisit aset menjadi defisit aset neto sehingga bantuan Rp 20 triliun itu cair.
"Dan kalau sudah ditandatangani, moga-moga Juli Pak, cair Pak, cair, cair. Yang tadi Bapak bilang Rp 20 triliun. Rp 10 triliun di Kemenkes, Rp 10 triliun di Kemenkeu ya, yang sudah pernah dijanjikan di awal tahun," katanya.
Adapun pencairan itu, katanya, sebagai bentuk suntikan untuk menutupi kekurangan dalam setahun berjalan. BPJS Kesehatan pun berharap Perpres terkait penghapusan tunggakan segera ditandatangani.
"Suntikan Bu, untuk suntikan, yang Kemenkeu. Dan ini juga yang disampaikan Pak Yahya tadi bisa menutup kekurangan ya dalam setahun berjalan ini Pak. Tahun depan kalau suntikan kita akan mengajukan lagi pastinya," ujar Prihati.
"Kemudian yang perlu kami jelaskan bahwasanya kita juga berharap segera ditandatangani Perpres penghapusan tunggakan, karena ini ada 23 kurang lebih juta yang menunggak dan ini memang uangnya sebesar Rp 14 triliun," imbuhnya.
(dwr/zap)
