Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi alias KDM, meminta para orang tua calon peserta didik tidak panik menghadapi proses Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026. Menurutnya, tahapan pemetaan yang dilakukan sebelum pendaftaran resmi justru membantu pemerintah mendeteksi berbagai persoalan lebih awal.
Hal itu disampaikan Dedi usai melakukan kunjungan ke Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Selasa (9/6).
Menurut Dedi, proses pemetaan yang telah dilakukan sejauh ini menunjukkan hasil yang cukup baik karena mampu mengidentifikasi calon siswa yang memenuhi syarat maupun yang masih mengalami kendala administrasi.
"Siswa yang sudah memenuhi syarat kemudian memang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan, maka mereka sudah otomatis menjadi siswa. Yang seperti ini nanti dikoreksi sehingga pada SPMB tanggal 15 Juni nanti tinggal duduk di kelasnya masing-masing," kata Dedi.
Ia menilai mekanisme pemetaan lebih efektif dibandingkan menunggu proses pendaftaran selesai baru menemukan berbagai persoalan yang dialami calon peserta didik.
"Bagi saya kegiatan pemetaan ini relatif berhasil. Kita bisa memitigasi berbagai problem yang akan terjadi," ujarnya.
Menurut Dedi, apabila masalah baru diketahui setelah masa pendaftaran ditutup, orang tua akan memiliki waktu yang sangat terbatas untuk mencari sekolah alternatif bagi anaknya.
"Dibanding kita bikin SPMB, SPMB-nya ditutup, orang tua siswa anaknya tidak diterima, waktunya terbatas, akhirnya banyak orang tua yang mengalami kesulitan ketika mencari sekolah baru," katanya.
Terkait keluhan sejumlah orang tua yang mendapati perubahan skor penilaian anaknya, Dedi menjelaskan hal tersebut terjadi karena adanya ketentuan yang mengacu pada regulasi nasional dan daerah.
Ia mencontohkan terdapat prestasi tertentu yang belum masuk dalam kategori penilaian resmi sesuai ketentuan pemerintah pusat.
"Misalnya juara di luar negeri, tetapi tidak terdaftar dalam ketentuan yang diakui Kemendikdasmen. Nah itu yang kadang dipersepsikan berbeda oleh orang tua," ujarnya.
Dedi juga menepis anggapan bahwa proses pemetaan merupakan pendaftaran resmi. Namun menurutnya, apabila seorang calon siswa telah memenuhi seluruh persyaratan dan terpetakan dengan baik, maka proses selanjutnya akan lebih mudah.
"Pemetaan itu bukan pendaftaran. Tetapi ketika orang sudah terpetakan dengan baik dan kualifikasinya memenuhi syarat, ya sudah jalan," katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Dedi mengungkapkan masih ada sejumlah kendala teknis pada aplikasi yang digunakan dalam proses pemetaan. Karena itu ia berencana memanggil pihak pengembang aplikasi untuk melakukan evaluasi.
"Hari ini saya ingin panggil yang membuat aplikasinya. Kalau saya melihat problemnya sederhana, seharusnya fitur yang sudah ada itu tinggal disempurnakan," ujarnya.
Menurut Dedi, pengembangan aplikasi pelayanan publik seharusnya terintegrasi melalui perangkat daerah yang membidangi teknologi informasi agar kualitas sistem lebih terjamin.
Ia memastikan pemerintah masih memiliki cukup waktu untuk menyelesaikan berbagai persoalan teknis sebelum pelaksanaan SPMB dimulai pada 15 Juni mendatang.
"Untuk semuanya tidak usah panik. Dengan pemetaan ini kita bisa memahami kesulitan-kesulitan yang ada. Masih punya waktu yang cukup untuk membenahi," kata Dedi.
Dedi juga menegaskan hingga saat ini belum menerima laporan valid terkait dugaan praktik jual beli kursi dalam proses penerimaan siswa baru.
"Enggak ada sampai sekarang. Kalau ada, sebutkan siapa orangnya, siapa gurunya, siapa pejabatnya. Laporkan saja, proses hukum," tegasnya.
Menurut Dedi, proses penerimaan siswa baru harus berjalan transparan dan setiap laporan dugaan pelanggaran akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.
