Jakarta: Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menetapkan delapan program yang menjadi fokus kebijakan fiskal pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun anggaran 2027.
"Kebijakan fiskal difokuskan untuk mendukung delapan klaster Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) dan satu kelompok pendukung (enabler) yang terdiri atas 60 program kerja," kata Purbaya dalam Rapat Paripurna DPR RI, Jakarta, dilansir Antara, Selasa, 9 Juni 2026.
Kedelapan program itu mencakup kedaulatan pangan; kemandirian energi dan air; pendidikan; kesehatan; hilirisasi dan industrialisasi; infrastruktur, perumahan, dan ketahanan bencana; penguatan ekonomi kerakyatan dan pembangunan desa; dan penurunan kemiskinan.
Sementara kelompok pendukung mencakup penguatan bidang pertahanan dan keamanan, penegakan hukum, tata kelola pemerintahan, percepatan digitalisasi, serta diplomasi ekonomi.
"Oleh karena itu, APBN harus dijaga tetap sehat, kredibel, dan berkelanjutan," ujar Menkeu.
Baca Juga :
Menkeu Beri Sinyal Efisiensi Anggaran Berlanjut pada APBN 2027Untuk mendukung agenda tersebut, Pemerintah mengoptimalkan pendapatan negara melalui reformasi dan digitalisasi perpajakan, perluasan basis penerimaan, serta penguatan tata kelola penerimaan negara bukan pajak (PNBP).
Di sisi belanja, pemerintah terus meningkatkan kualitas belanja agar lebih efisien, produktif, tepat sasaran, dan berdampak nyata bagi masyarakat, termasuk melalui penguatan perlindungan sosial berbasis Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Pemerintah juga akan mengelola pembiayaan secara bijak dan inovatif guna menjaga ketahanan fiskal. Berbagai skema pembiayaan inovatif pun akan dikembangkan melalui sinergi dengan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara, Special Mission Vehicles (SMV), Badan Layanan Umum (BLU), dan Sovereign Wealth Fund untuk mendukung transformasi ekonomi nasional.
Maka dari itu, postur fiskal pada 2027 dirancang secara kolaboratif, terarah, dan terukur, dengan rincian:
- Defisit APBN pada rentang 1,8 persen hingga 2,4 persen terhadap produk domestik bruto (PDB)
- Pendapatan negara sebesar 11,82 persen hingga 12,40 persen PDB
- Belanja negara sebesar 13,62 persen hingga 14,80 persen PDB.
