Bandung (ANTARA) - Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi meminta warga ikut mengawasi penerapan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026 dan melapor jika mendapati kecurangan dalam proses penerimaan murid baru.
Dia menekankan pentingnya warga menyertakan bukti dan data dalam laporan mengenai dugaan pelanggaran ketentuan mengenai penerimaan murid baru supaya pemerintah daerah dan aparat penegak hukum bisa segera melakukan pemeriksaan.
"Di mana? Sebutin. Jangan isu, silakan sebutin. Siapa yang jual beli sebutin namanya, siapa gurunya, siapa pejabatnya, sebutin. Laporin aja. Ya laporin, proses hukum," katanya di Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat di Bandung, Selasa.
Dedi menyampaikan bahwa partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan dibutuhkan untuk mewujudkan pelaksanaan penerimaan peserta didik baru secara obyektif, adil, dan transparan.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan menindak pelanggar aturan mengenai penerimaan peserta didik baru.
Dedi menyampaikan bahwa SPMB 2026 telah dirancang untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya kecurangan dalam penerimaan peserta didik baru.
Menanggapi dugaan praktik curang dalam penerimaan murid sekolah negeri, dia mengatakan bahwa pemerintah berusaha memastikan SPMB dijalankan secara obyektif dan transparan.
"Sudah jelas, anak pejabat saja banyak yang tidak lulus," katanya.
Baca juga: DKI pastikan pelaksanaan SPMB objektif dan transparan
Baca juga: KDM sebut kelalaian dinas teknis akibatkan banyak keluhan SPMB
Dia menekankan pentingnya warga menyertakan bukti dan data dalam laporan mengenai dugaan pelanggaran ketentuan mengenai penerimaan murid baru supaya pemerintah daerah dan aparat penegak hukum bisa segera melakukan pemeriksaan.
"Di mana? Sebutin. Jangan isu, silakan sebutin. Siapa yang jual beli sebutin namanya, siapa gurunya, siapa pejabatnya, sebutin. Laporin aja. Ya laporin, proses hukum," katanya di Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat di Bandung, Selasa.
Dedi menyampaikan bahwa partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan dibutuhkan untuk mewujudkan pelaksanaan penerimaan peserta didik baru secara obyektif, adil, dan transparan.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan menindak pelanggar aturan mengenai penerimaan peserta didik baru.
Dedi menyampaikan bahwa SPMB 2026 telah dirancang untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya kecurangan dalam penerimaan peserta didik baru.
Menanggapi dugaan praktik curang dalam penerimaan murid sekolah negeri, dia mengatakan bahwa pemerintah berusaha memastikan SPMB dijalankan secara obyektif dan transparan.
"Sudah jelas, anak pejabat saja banyak yang tidak lulus," katanya.
Baca juga: DKI pastikan pelaksanaan SPMB objektif dan transparan
Baca juga: KDM sebut kelalaian dinas teknis akibatkan banyak keluhan SPMB
