Pemerintah Indonesia mulai menyiapkan perubahan besar dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) setelah muncul berbagai persoalan tata kelola yang berujung pada kasus korupsi di Badan Gizi Nasional (BGN). Evaluasi menyeluruh kini dilakukan dengan fokus memperkuat kualitas program sebelum diperluas kembali dalam beberapa tahun ke depan.
Pengamat Politik Hendri Satrio menilai langkah evaluasi bahkan penghentian sementara sebagian skema MBG dapat menjadi momentum bagi Presiden Prabowo Subianto untuk membangun ulang program tersebut dengan fondasi yang lebih kuat.
Baca Juga: 'Kalian Harus Berhati-hati,' Amerika Serikat Ancam Tinggalkan Israel Sendirian Hadapi Iran
"Mengevaluasi MBG itu tidak dihentikan 100 persen, tapi dilakukan pilot-pilot project sampai ditemukan pola-pola yang baik dan bagus," kata Hendri, dikutip Rabu (10/6).
Ia menilai pemerintah masih memiliki cukup waktu untuk memperbaiki desain program karena masa pemerintahan Prabowo masih panjang. Menurutnya, jika pembenahan dilakukan secara serius, MBG dapat kembali berjalan optimal dalam beberapa tahun mendatang.
"Jadi mending dihentikan sementara, bikin pilot project, fiskal selamat, kan beberapa kali jadi pahlawan tuh Pak Prabowo. Nanti di 2028 jalanin aja lah lagi, kalau memang untuk kepentingan elektoral ya. Tapi maksud saya adalah, bila ingin dihentikan sementara saja, Pak Prabowo tuh bakal jadi hero lagi," kata Hensa.
Sebelumnya, Kepala BGN Nanik S. Deyang telah menyiapkan strategi baru pelaksanaan MBG. Alih-alih terus membangun dapur baru secara masif, pemerintah akan lebih memanfaatkan fasilitas yang telah tersedia seperti kantin sekolah dan dapur umum.
Saat ini terdapat lebih dari 27.000 dapur MBG yang telah terdaftar dalam berbagai tahap operasional maupun persiapan. Karena itu, BGN memilih melakukan penataan terlebih dahulu sebelum membuka pembangunan dapur baru.
"Saat ini sudah ada sekitar 27.000 lebih dapur yang sudah operasional. Kami akan beresin dulu ini," kata Nanik.
Menurut dia, jumlah dapur ke depan akan disesuaikan dengan kebutuhan riil di setiap wilayah. Jika kapasitas yang tersedia sudah mencukupi, pemerintah tidak akan memaksakan pembangunan dapur tambahan.
Nanik juga mengungkapkan arahan Presiden Prabowo agar perluasan program lebih difokuskan ke daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) yang selama ini belum banyak tersentuh.
"Jujur, sekarang yang menumpuk ini di aglomerasi, yang 3T belum kesentuh. Jadi Pak Presiden pesannya kami harus ke 3T dulu," ujarnya.
Baca Juga: Ujungnya Prabowo Ikut Terkejut, Ternyata Pernah Ada Arahan di Ombudsman agar Tak Awasi Program MBG
Dengan strategi baru tersebut, pemerintah berharap program MBG tidak lagi berfokus pada ekspansi cepat, melainkan pada pemerataan layanan, efektivitas anggaran, dan kualitas manfaat yang diterima masyarakat. Langkah pembenahan ini diproyeksikan menjadi fondasi agar program dapat berjalan lebih stabil dan berkelanjutan dalam beberapa tahun mendatang.
