Liputan6.com, Jakarta - Penyandang disabilitas selama ini kerap dipandang sebagai kelompok paling rentan ketika bencana terjadi. Namun, di Nusa Tenggara Barat (NTB), mereka justru mengambil peran lebih besar.
Melalui Unit Layanan Disabilitas (ULD) BPBD Provinsi NTB yang dibentuk dengan dukungan SIAP SIAGA, program kemitraan Australia-Indonesia dalam manajemen risiko bencana, para penyandang disabilitas terlibat langsung dalam merancang sistem kesiapsiagaan bencana yang inklusif.
Advertisement
Lewat unit tersebut, penyandang disabilitas di NTB kini tidak hanya menjadi penerima manfaat kebijakan kebencanaan, tetapi juga ikut memetakan kelompok rentan, menyusun basis data, hingga memberikan masukan dalam perencanaan penanggulangan bencana.
Koordinator Bidang Data dan Informasi ULD BPBD Provinsi NTB, Lalu Ahmad Fatoni atau yang akrab disapa Bajang Toni, mengatakan perjalanan itu bermula pada Maret 2024 ketika Program SIAP SIAGA memfasilitasi pertemuan berbagai organisasi penyandang disabilitas, organisasi pemerhati disabilitas, BPBD, serta sejumlah pemangku kepentingan lainnya.
"Kami bertemu untuk bersepakat, kami awalnya membentuk namanya Pokja Gedsi (Kelompok Kerja Gender Equality and Social Inclusion)," kata Fatoni di Kantor Pusdalops BPBD NTB, Selasa (9/6/2026).
Kelompok kerja tersebut kemudian berkembang menjadi ULD BPBD Provinsi NTB. Unit tersebut resmi diluncurkan pada 3 Desember 2024 bertepatan dengan peringatan Hari Disabilitas Internasional.
Fatoni, yang juga merupakan penyandang disabilitas fisik, mengatakan bahwa pada awalnya isu kebencanaan merupakan hal yang asing bagi banyak organisasi penyandang disabilitas di NTB. Mereka bahkan belum memahami berbagai istilah yang lazim digunakan dalam dunia kebencanaan.
"Setelah akhirnya kami dikuatkan kapasitas kami tentang istilah-istilah dalam kebencanaan, akhirnya kami cukup secara kapasitas untuk menjadi mitra atau menjadi bagian dari penanggulangan bencana inklusif di Provinsi Nusa Tenggara Barat," ujarnya.
ULD BPBD NTB juga terlibat dalam proses pemetaan data terpilah penyandang disabilitas yang kini menjadi fondasi penting dalam penanggulangan bencana inklusif di NTB.
Sejauh ini, pemetaan data baru dilakukan di tiga wilayah strategis, yakni Pulau Sumbawa, Lombok Tengah, dan Lombok Utara, dengan memanfaatkan data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek).
