Jakarta, CNBC Indonesia - Dewan Ekonomi Nasional (DEN) memberikan laporan kepada Presiden Prabowo Subianto terkait kondisi ekonomi makro terkini. Salah satu yang diingatkan adalah dampak pelemahan Rupiah yang tembus level Rp 18.000/US$ terhadap kenaikan harga.
Dalam kesempatan itu dihadiri Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan, Anggota DEN seperti Chatib Basri, dan Hario Seto, dan Mochammad Firman Hidayat.
"Salah satu isu penting yang harus diperhatikan itu adalah kemungkinan mengenai risiko kenaikan harga-harga yang bisa terjadi akibat dari pelemahan Rupiah. Karena ini tentu akan berdampak pada kelompok menengah bawah," katanya, di Istana Merdeka, Selasa (9/6/2026).
Menurutnya, penting untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Salah satu langkah yang bisa dilakukan adalah efisiensi anggaran, termasuk dalam pelaksanaan program MBG.
"Termasuk di antaranya di dalam kaitan dengan MBG," kata Chatib.
Dalam kesempatan itu, Firman Hidayat melaporkan kondisi fundamental ekonomi Indonesia dalam kondisi baik.
Dia juga mengatakan bahwa kondisi saat ini jauh dari kondisi krisis 1998. Terlihat dari indikator makro yang tinggi, inflasi yang stabil, hingga neraca korporasi yang dalam posisi sehat.
"Salah satunya kalau teman-teman lihat, utang perusahaan dalam dolar itu jauh lebih rendah dibandingkan dengan kondisi 1998 ya," tuturnya.
Selain itu dari sisi cashflow perusahaan juga masih dalam posisi tinggi, sehingga dapat memitigasi ketidakpastian yang terjadi.
"Dari sisi perbankan kita juga bisa lihat *capital adequacy ratio* dalam posisi di atas 25. Ini menunjukkan sistem perbankan kita cukup kuat gitu kan," katanya.
Meskipun, dia mengingatkan perlunya waspada terhadap ketidakpastian ekonomi global. Utamanya dalam dampak perang diperkirakan lebih lama dari perkiraan.
Lebih lanjut, menurutnya dampak perang ini kenaikan juga mempengaruhi harga energi global dan kemudian pelemahan Rupiah ini bisa berdampak kepada kenaikan biaya produksi dan distribusi.
"Dan kalau teman-teman lihat kan Indeks Harga Konsumsi (Inflasi) 3%, tapi Indeks Harga Perdagangan Besar itu di 5%, IHPB itu di sekitar 7%. Dan ini yang perlu diantisipasi nanti di semester kedua, tapi saya kira pemerintah sudah mempersiapkan langkah-langkahnya," katanya.
Dia menyarankan kepercayaan terhadap pemerintah harus diperkuat, khususnya terkait defisit fiskal yang bisa dijelaskan lebih detail ke masyarakat. Selain itu efisiensi anggaran juga perlu dilakukan termasuk untuk program prioritas seperti MBG.
"Jadi tadi angkanya cukup besar yang kita bisa hemat dari sisi MBG ya. Bahkan kita juga ada langkah-langkah untuk meningkatkan dari sisi penerimaan," katanya.
Terkait pelemahan Rupiah, menurutnya langkah kongkret yang bisa dilakukan adalah memperkuat devisa negara. Melihat dari sisi neraca pembayaran masih ada yang berpotensi untuk ditingkatkan, melalui pendapatan sekunder atau remitansi tenaga kerja di luar negeri.
"Kalau kita bandingkan dengan Filipina jumlahnya masih lebih rendah Indonesianya gitu. Artinya program-program Bapak Presiden untuk meningkatkan pekerja migran berkualitas seperti perawat, electrician, dan segala macam itu bisa membantu meningkatkan devisa ke depan," katanya.
Dia juga menyarankan agar meningkatkan jumlah wisatawan, yang baru 15 juta. Karena dibandingkan negara lain di kawasan Asia Tenggara masih tertinggal, seperti Vietnam 20 juta orang, Thailand 30 juta orang, Malaysia 40 juta orang.
"Kalau kita bisa meningkatkan wisman lebih tinggi dalam waktu ke depan ini, ini tentu akan bisa membantu meningkatkan devisa kita. Salah satu kebijakan yang sebenarnya tidak butuh anggaran misalkan kita bisa ngasih bebas visa kunjungan misalkan ke beberapa negara yang memang pendapatannya tinggi dan memang tertarik untuk datang ke Indonesia gitu kan. Jadi ini saya kira beberapa masukan yang kami sampaikan kepada Bapak Presiden," Firman.
(haa/haa) Add as a preferred
source on Google
