JAKARTA, KOMPAS.com - Markas Besar (Mabes) TNI melawan berbagai narasi yang berkembang di ruang publik dan media sosial terkait keterlibatan prajurit dalam sejumlah program pemerintah.
Mulai dari tudingan militer masuk ke ranah sipil, anggapan kebangkitan dwifungsi TNI, hingga kritik terhadap keterlibatan tentara dalam penanganan aksi begal dan pembangunan Batalyon Teritorial Pembangunan (Yon TP).
Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Brigjen TNI Muhammad Nas menegaskan seluruh keterlibatan TNI di luar operasi militer perang (OMP) memiliki dasar hukum yang jelas, baik berdasarkan undang-undang maupun kerja sama dengan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.
Karena itu, ia meminta publik tidak buru-buru menyimpulkan kehadiran TNI dalam berbagai program pemerintah sebagai bentuk militerisasi ruang sipil.
Baca juga: Mabes TNI Pastikan Prajurit Bisa Tangkap Begal, tetapi Diserahkan ke Polisi
Bantah masuk ranah sipilNas membantah anggapan bahwa militer telah masuk ke ranah sipil seiring keterlibatan prajurit dalam sejumlah program pemerintah.
Nas menegaskan, seluruh kegiatan yang dijalankan TNI di luar tugas tempur memiliki dasar hukum yang jelas.
“Fenomena yang berkembang saat ini juga banyak yang bertanya ke saya, yang dikhawatirkan orang adalah TNI masuk ke ranah sipil. Benar enggak sih? Saya yakinkan tidak,” tegas Nas di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (9/6/2026).
Menurut Nas, keterlibatan TNI dalam berbagai program pemerintah dilakukan berdasarkan amanat undang-undang maupun nota kesepahaman (MoU) dengan kementerian dan lembaga terkait.
Oleh karena itu, dia juga membantah anggapan keterlibatan prajurit dalam berbagai program pemerintah merupakan bentuk kebangkitan dwifungsi TNI atau ancaman bagi demokrasi.
Baca juga: Prabowo Terima Panglima TNI dan Jajaran, Bahas Listrik Masuk Papua-Pembangunan Jembatan
Klaim keterlibatan untuk manfaat masyarakatNas mencontohkan keterlibatan TNI dalam Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH).
Menurut dia, peran TNI dalam program tersebut hanya mendampingi aparat penegak hukum dan instansi terkait.
“Hasilnya apa? Mengembalikan harta kekayaan negara sekitar Rp 371 triliun masuk ke kas negara,” ungkap dia.
Ia juga menjelaskan peran Bintara Pembina Desa (Babinsa) dalam program ketahanan pangan.
Menurut Nas, kehadiran Babinsa bertujuan membantu penyuluh pertanian lapangan (PPL) yang jumlahnya masih terbatas.
“Setelah semua bisa, baru dikembalikan kepada Kementerian Pertanian. Jadi bukan kita yang mengambil alih Kementerian Pertanian, bukan. Itu ada MoU-nya,” jelas dia.
