Jakarta, ERANASIONAL.COM – Presiden Partai Buruh sekaligus Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, menilai kebijakan ketenagakerjaan pada masa pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo belum berpihak kepada kaum pekerja.
Ia bahkan menyebut selama satu dekade pemerintahan Jokowi tidak ada kenaikan upah buruh yang signifikan.
Pernyataan itu disampaikan Said saat menjelaskan alasan kelompok buruh yang dipimpinnya konsisten memberikan dukungan kepada Prabowo Subianto sejak Pemilihan Presiden 2014.
“Kami meyakini jika negeri ini dipimpin Prabowo Subianto, sejumlah perjuangan buruh dapat direalisasikan. Dan kenyataannya memang demikian,” kata Said, Selasa (9/6/2026).
Menurut Said, selama periode sebelum pemerintahan Prabowo, kebijakan terkait pengupahan dinilai tidak memberikan peningkatan kesejahteraan bagi pekerja.
“Sepuluh tahun sebelum pemerintahan Prabowo, tidak pernah ada kenaikan upah yang berarti, bahkan nol,” ujarnya.
Selain itu, Said juga menyinggung pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law pada era Jokowi yang sempat mendapat penolakan luas dari kalangan buruh dan digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Ia menilai kebijakan kenaikan upah pada pemerintahan sebelumnya umumnya hanya mengikuti tingkat inflasi. Karena itu, Said mengapresiasi pandangan Presiden Prabowo yang dinilai sejalan dengan tuntutan serikat pekerja terkait peningkatan kesejahteraan buruh.
“Pemerintahan sebelumnya kenaikan upah hanya mengikuti inflasi. Pak Prabowo memiliki pandangan yang sama dengan serikat buruh mengenai pentingnya meningkatkan kesejahteraan pekerja,” katanya.
Said menegaskan kenaikan upah memiliki peran penting dalam menjaga daya beli masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
Menurutnya, konsumsi rumah tangga masih menjadi penyumbang terbesar pertumbuhan ekonomi Indonesia.
“Lebih dari 54 persen pertumbuhan ekonomi Indonesia ditopang oleh konsumsi masyarakat. Karena itu, menjaga daya beli menjadi hal yang sangat penting,” ujarnya.
Di sisi lain, Said mengakui bahwa mendekat kepada kekuasaan bukanlah keputusan yang mudah bagi dirinya maupun Partai Buruh.
Namun, ia menegaskan langkah tersebut harus didasarkan pada kesamaan ideologi dan arah kebijakan yang berpihak kepada pekerja.
Menurutnya, keterlibatan dalam kekuasaan bukan hal yang tabu bagi gerakan buruh. Praktik serupa juga banyak dilakukan organisasi pekerja di berbagai negara yang berkembang menjadi kekuatan politik.
“Bagi kami, kekuasaan bukan sesuatu yang tabu. Itu menjadi bagian penting dalam memperjuangkan aspirasi kaum buruh,” kata Said.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto resmi menunjuk Said Iqbal sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh.
Pelantikan dilakukan di Istana Negara pada Senin (8/6/2026) bersamaan dengan pelantikan pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN).
Said selama ini dikenal sebagai tokoh serikat pekerja yang menjabat Presiden Partai Buruh sekaligus Presiden KSPI. []
