Sidang kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook di Kemendikbudristek terus menjadi sorotan. Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Makarim, melontarkan kritik keras terhadap isi replik Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang menurutnya menghadirkan narasi baru dalam perkara yang sedang menjerat dirinya.
Usai mendengarkan jawaban jaksa atas nota pembelaannya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Selasa (9/6/2026), Nadiem menilai sejumlah argumentasi yang disampaikan JPU justru sulit diterima akal sehat.
Salah satu yang paling disorot adalah tudingan bahwa dirinya dianggap berhasil menyembunyikan korupsi, meski tidak ditemukan bukti aliran dana maupun keuntungan pribadi.
Menurut Nadiem, sepanjang proses persidangan berlangsung tidak pernah terungkap adanya bukti yang menunjukkan dirinya menerima uang, saham, atau keuntungan lain dari proyek pengadaan Chromebook tersebut.
“Sekarang sudah dibuktikan bahwa tidak ada keuntungan pribadi sama sekali, tidak ada laporan PPATK satu pun mengenai penerimaan uang, saham dari semua instansi yang terkait,” ujar dia.
Namun yang membuatnya heran, tidak ditemukannya bukti aliran dana justru disebut sebagai indikasi bahwa dirinya berhasil menyembunyikan tindak pidana tersebut.
“Akhirnya tidak adanya bukti saya menerima sepeser pun itu dijadi bukti kepada betapa cerdasnya saya menyembunyikan korupsi itu. Bisa bayangkan nggak?” kata Nadiem.
Baca Juga: Jaksa Sebut Nadiem Makarim Pelaku White Collar Crime, 3 Strategi Liciknya Dibongkar
Ia mengaku berada dalam posisi sulit untuk membela diri ketika ketiadaan bukti malah digunakan sebagai dasar untuk memperkuat dugaan keterlibatannya.
“Itu buktinya karena nggak ada bukti, buktinya Nadiem sangat cerdas untuk menyembunyikan buktinya. Jadi, gimana saya mau membela diri sendiri? Tidak adanya bukti itu tersebut dijadikan bukti,” ucap Nadiem.
Selain menyoroti soal aliran dana, Nadiem juga mengkritik arah argumentasi jaksa yang menurutnya terus berubah sejak perkara ini mulai bergulir. Ia menilai istilah white collar crime atau kejahatan kerah putih yang kini digunakan jaksa bukanlah narasi yang muncul sejak awal kasus.
“Narasi yang tadi replik itu bukan narasi awal. Sehingga sekarang ceritanya adalah mengenai white collar crime. Nah, ini hal yang begitu menyedihkan,” kata Nadiem.
Menurutnya, tuduhan yang diarahkan kepadanya terus mengalami pergeseran. Pada awal perkara mencuat, kata dia, publik digiring pada narasi bahwa Chromebook yang diadakan pemerintah tidak bermanfaat, mangkrak, dan menyebabkan kerugian besar.
“Dari awal sudah berapa kali kasus ini berubah dari tadinya mengenai Chromebook itu tidak bermanfaat, mangkrak, total loss, media disebarkan informasi Rp9 triliun yang tidak benar itu Chromebook mangkrak dan tidak berguna,” beber Nadiem.
Padahal, lanjutnya, fakta yang terungkap selama persidangan justru menunjukkan perangkat Chromebook digunakan secara aktif oleh sekolah-sekolah, bukan hanya untuk Asesmen Nasional tetapi juga untuk kegiatan belajar mengajar sehari-hari.
Baca Juga: Soal Kasus Chromebook, Nadiem Makarim Pede: Saya Insya Allah Bebas Murni
“Kenyatannya, datanya dari CDM dan lainnya membuktikan bahwa Chromebook sangat dimanfaatkan bukan hanya untuk asesmen nasional, tetapi untuk sehari-hari,” ungkap dia.
Meski demikian, Jaksa Penuntut Umum pada akhirnya tetap bersikukuh pada tuntutan yang telah diajukan sebelumnya.
Nadiem dituntut pidana penjara selama 18 tahun, denda Rp1 miliar dengan subsider 190 hari kurungan apabila tidak dibayarkan. Jaksa juga meminta majelis hakim menghukum Nadiem membayar uang pengganti sebesar Rp5,67 triliun, subsider sembilan tahun.
