Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan akan mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam kunjungan kerja ke Krui pada Rabu (10/6/2026).
Kunjungan tersebut dijadwalkan untuk meninjau sebuah rumah sakit umum daerah (RSUD). Hal itu disampaikan Budi usai menghadiri pertemuan dengan Presiden di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (9/6/2026).
"Besok diajak Presiden ke Krui, Lampung Barat. Mau ikut enggak? Resmi itu, rumah sakit," kata Budi kepada wartawan.
Saat ditanya mengenai rumah sakit yang akan dikunjungi, Budi menjelaskan bahwa fasilitas kesehatan tersebut merupakan rumah sakit umum daerah.
Menurutnya, Presiden sebelumnya telah memberikan dukungan pendanaan melalui program pemerintah sehingga dirinya diminta untuk turut hadir dalam kunjungan tersebut.
Jadi Satu-satunya Lokus PHTC di Provinsi LampungSekadar informasi, Pemerintah meresmikan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) KH Muhammad Thohir di Kabupaten Pesisir Barat, Lampung, sebagai bagian dari Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) atau Quick Win sektor kesehatan yang bertujuan memperluas akses layanan kesehatan rujukan hingga ke wilayah tertinggal dan terpencil.
Peresmian rumah sakit tersebut dijadwalkan berlangsung pada Rabu (10/6/2026) di Lampung. Kehadiran fasilitas kesehatan itu diharapkan dapat memperkuat sistem rujukan nasional sekaligus mengurangi kesenjangan akses layanan kesehatan berkualitas antara daerah perkotaan dan wilayah 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal).
RSUD KH Muhammad Thohir merupakan salah satu dari 66 lokus nasional Program PHTC dan menjadi satu-satunya proyek yang berada di Provinsi Lampung. Rumah sakit tersebut dibangun melalui peningkatan status dari rumah sakit tipe D pratama menjadi rumah sakit tipe C.
Rumah sakit yang berlokasi di Kabupaten Pesisir Barat itu memiliki akreditasi paripurna dan dibangun di atas lahan seluas 48.000 meter persegi. Pembangunan fisik telah mencapai 100% pada September 2025 dengan dukungan anggaran APBN 2025 senilai Rp152,99 miliar setelah addendum.
Fasilitas yang tersedia mencakup instalasi gawat darurat (IGD), rawat jalan, ruang operasi, ICU/CVCU, radiologi, laboratorium, layanan hemodialisis, serta berbagai fasilitas penunjang lainnya. Kapasitas tempat tidur juga meningkat menjadi 101 unit dari sebelumnya 59 unit.
Pemerintah menargetkan rumah sakit tersebut menjadi pusat layanan kesehatan untuk penyakit katastropik dan spesialistik, terutama layanan kanker, jantung, stroke, uronefrologi, serta kesehatan ibu dan anak (KJSU-KIA). Kehadiran layanan tersebut diharapkan dapat memangkas kebutuhan rujukan pasien ke kota-kota besar.
Meski pembangunan fisik RSUD telah selesai, tantangan utama masih berada pada pemenuhan tenaga medis spesialis. Saat ini rumah sakit memiliki 13 dokter umum, 76 perawat, dan 52 tenaga kesehatan lainnya. Namun sejumlah layanan prioritas masih membutuhkan tambahan dokter spesialis, termasuk spesialis jantung, penyakit dalam, saraf, patologi anatomi, dan urologi.
Dalam dokumen tersebut disebutkan bahwa dari target layanan KJSU-KIA, beberapa dokter spesialis kunci masih belum tersedia secara aktif di rumah sakit tersebut. Pemerintah merencanakan pemenuhan kebutuhan tenaga spesialis pada periode 2025–2027 melalui berbagai skema, mulai dari ASN, Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS), hingga kontrak daerah.
Selain penguatan SDM, pemerintah juga menyiapkan dukungan alat kesehatan lanjutan. Pada 2024 telah dialokasikan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp6,3 miliar untuk pengadaan Unit Transfusi Darah (UTD). Sementara pada 2026 direncanakan pengadaan CT Scan 64 Slice, mammografi, dan ventilator, serta pembangunan cathlab dan alat ekokardiografi pada 2027.
Kementerian Kesehatan menilai operasional rumah sakit tersebut memiliki dampak ekonomi yang signifikan bagi daerah. Diperkirakan peningkatan status RSUD menjadi tipe C akan menyerap sekitar 300 hingga 500 tenaga kerja. Secara nasional, penyelesaian pembangunan 66 rumah sakit Program PHTC pada 2027 diproyeksikan mampu menciptakan 20.000 hingga 33.000 lapangan kerja bagi masyarakat lokal.
Meski demikian, pemerintah mencatat sejumlah pekerjaan rumah yang masih perlu diselesaikan, termasuk kepastian pembiayaan operasional pascakonstruksi, pemenuhan dokter spesialis, serta koordinasi antara pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Lampung, dan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat untuk menjamin keberlanjutan layanan kesehatan.
Keberadaan RSUD KH Muhammad Thohir juga dinilai strategis karena menjadi rumah sakit rujukan lanjutan pertama di Kabupaten Pesisir Barat. Sebelumnya masyarakat harus menempuh perjalanan lebih dari tiga jam menuju rumah sakit terdekat untuk mendapatkan layanan kesehatan spesialistik.
Pemerintah berharap beroperasinya rumah sakit tersebut dapat meningkatkan kualitas layanan kesehatan masyarakat di wilayah pesisir barat Lampung sekaligus mendukung target pemerataan akses kesehatan nasional yang menjadi salah satu prioritas pembangunan Presiden Prabowo Subianto.
