Ringkasan Berita
Rencana 5 hari sekolah di Kabupaten Kediri memicu pro dan kontra.
Perwakilan Madin dan TPQ menolak karena khawatir jam ngaji berkurang.
PGRI Kabupaten Kediri mendukung penerapan sistem lima hari sekolah.
Pemkab Kediri masih mengkaji seluruh masukan sebelum mengambil keputusan.
Kediri (beritajatim.com) – Rencana penerapan 5 hari sekolah di Kabupaten Kediri atau full day school mulai tahun ajaran baru menuai beragam tanggapan. Dalam Forum Komunikasi Publik (FKP) yang digelar Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri, sejumlah perwakilan Madrasah Diniyah (Madin), TPQ, komunitas masyarakat, hingga tokoh pendidikan menyampaikan pandangan mereka terkait kebijakan tersebut.
Forum yang dihadiri berbagai elemen masyarakat itu menjadi ruang untuk menghimpun masukan sebelum pemerintah daerah menentukan arah kebijakan pendidikan yang akan diterapkan di Kabupaten Kediri.
Sanggar Kedirian Tolak 5 Hari Sekolah
Salah satu penolakan datang dari Hartono, perwakilan Sanggar Kedirian Majelis Muhammad Ainun Nadjib Kediri.
Menurutnya, Kabupaten Kediri memiliki karakter sosial dan budaya yang berbeda dengan daerah perkotaan besar sehingga kebijakan pendidikan perlu mempertimbangkan kondisi lokal yang telah berjalan selama bertahun-tahun.
“Kami menolak ini sebagai bahan masukan sebenarnya bahwa Kediri itu bukan Jakarta. Kediri punya budaya sendiri yang sudah turun temurun, pagi sekolah, sore ngaji. Jadi kita punya slogan Kediri berbudaya, pagi sekolah, sore ngaji dan itu harus kita pertahankan juga,” ujarnya.
Hartono menilai keberadaan ribuan Madrasah Diniyah dan Taman Pendidikan Al-Qur’an (TPQ) di Kabupaten Kediri merupakan bagian penting dari sistem pendidikan karakter yang telah mengakar di masyarakat.
Dalam forum tersebut, pihaknya juga menyerahkan surat penolakan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Kediri, Mohamad Solikin.
Pendidikan Karakter Dinilai Tak Hanya Diukur dari Akademik
Hartono menegaskan kemajuan pendidikan tidak semata-mata diukur dari capaian akademik ataupun indeks prestasi.
Menurutnya, aspek pembentukan karakter dan akhlakul karimah harus menjadi pertimbangan utama dalam penyusunan kebijakan pendidikan.
“Kemajuan pendidikan tidak diukur dengan nilai yang bagus atau IPK yang tinggi, tetapi karakter akhlakul karimah itu harus menjadi pertimbangan,” ungkapnya.
Pandangan tersebut mendapat perhatian karena sejalan dengan kekhawatiran sebagian masyarakat terkait berkurangnya waktu anak-anak mengikuti pendidikan agama nonformal apabila jam sekolah diperpanjang.
Madin dan TPQ Khawatir Aktivitas Keagamaan Terganggu
Penolakan serupa disampaikan oleh perwakilan Madrasah Diniyah, Lilik Nurhalifah.
Ia mengungkapkan bahwa sejumlah diskusi internal yang dilakukan bersama pengelola Madin dan TPQ menghasilkan berbagai catatan penting terkait dampak kebijakan lima hari sekolah terhadap kegiatan pendidikan agama pada sore hari.
Menurutnya, apabila kebijakan tersebut tetap diterapkan, pemerintah perlu menyiapkan regulasi yang jelas guna melindungi keberlangsungan Madin dan TPQ.
“Kami mohon sekali nanti seandainya ini harus dipaksakan. Maka catatan kami harus ada perda yang mengatur sebaik mungkin tentang Madin dan TPQ agar kualitas pembelajaran tetap berjalan dengan baik,” jelasnya.
Ia berharap keberadaan lembaga pendidikan keagamaan tetap mendapatkan perhatian sebagai bagian penting dalam pembentukan karakter generasi muda.
PGRI Kabupaten Kediri Dukung Kebijakan
Di sisi lain, Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Kediri menyatakan dukungan terhadap rencana penerapan lima hari sekolah.
PGRI menilai tambahan waktu belajar sekitar satu jam per hari masih memungkinkan siswa untuk mengikuti berbagai aktivitas lain di luar sekolah, termasuk kegiatan keagamaan.
Perwakilan PGRI menyebut sistem tersebut dapat menjadi salah satu langkah peningkatan kualitas pendidikan apabila dilaksanakan secara terukur dan terus dievaluasi.
“Saya dari PGRI mendukung penuh program ini. Walaupun nanti kita berseberangan, tapi kita cari solusi yang terbaik. Saya yakin semuanya ada positif dan negatif,” ujarnya.
Meski mendukung, PGRI juga menekankan pentingnya mencari titik temu agar seluruh kepentingan masyarakat dapat terakomodasi.
Jam Belajar Bertambah Sekitar Satu Jam
Dalam skema yang tengah dikaji, jam pelajaran hari Sabtu akan dialihkan ke hari Senin hingga Jumat.
Dengan skema tersebut, waktu belajar siswa pada hari aktif akan bertambah sekitar satu jam.
Untuk jenjang TK, jam pulang yang sebelumnya sekitar pukul 10.30 WIB diperkirakan menjadi pukul 11.00 WIB.
Sementara untuk jenjang SMP, waktu pulang sekolah yang sebelumnya sekitar pukul 13.10 WIB akan bergeser menjadi sekitar pukul 14.10 WIB.
Perubahan inilah yang menjadi salah satu perhatian utama masyarakat, khususnya pengelola Madin dan TPQ.
Dinas Pendidikan Masih Kaji Seluruh Masukan
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri, Mokhamat Muhsin, memastikan seluruh pendapat yang muncul dalam forum akan menjadi bagian dari proses penyusunan kebijakan.
Pemerintah daerah saat ini masih melakukan kajian dari berbagai aspek, mulai akademik, sosial, ekonomi hingga historis.
Muhsin menegaskan bahwa berbagai alternatif masih terbuka, termasuk kemungkinan penerapan yang bersifat opsional sesuai kesiapan masing-masing satuan pendidikan.
“Ketika ada pendapat yang tidak setuju, ada juga pendapat kalaupun nanti terpaksa dilaksanakan itu sifatnya tidak memaksa. Artinya lembaga-lembaga atau satuan pendidikan yang siap silakan melaksanakan, yang belum tidak apa-apa,” terangnya.
Uji Coba Bertahap Jadi Opsi
Rencana penerapan lima hari sekolah ditargetkan mulai dibahas untuk pelaksanaan pada tahun ajaran baru.
Namun demikian, Dinas Pendidikan membuka kemungkinan pelaksanaan secara bertahap melalui mekanisme uji coba dengan mempertimbangkan kesiapan sekolah dan karakteristik wilayah masing-masing.
Pemerintah juga tengah menyusun manajemen risiko untuk mengantisipasi berbagai dampak yang mungkin muncul apabila kebijakan tersebut diterapkan.
“Apapun nanti yang diputuskan menjadi kebijakan bisa dilaksanakan dengan baik. Dampak positif bisa ditindaklanjuti, sedangkan dampak negatif bisa diantisipasi dan dicarikan solusi,” tandas Muhsin.
Hingga kini, wacana 5 hari sekolah di Kabupaten Kediri masih dalam tahap kajian. Pemerintah daerah menegaskan seluruh masukan dari masyarakat, tokoh agama, akademisi, komunitas, hingga organisasi profesi pendidikan akan menjadi bahan pertimbangan sebelum keputusan akhir ditetapkan. [nm/aje]
