JAKARTA, KOMPAS – Saat ini sebagian wilayah Indonesia telah memasuki musim kemarau yang ditandai dengan berkurangnya curah hujan di sejumlah daerah di Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, hingga Papua. Di sisi lain, fenomena El Nino juga diprediksi akan segera aktif dan bertahan hingga awal tahun 2027.
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) pun mengingatkan pemerintah agar menyusun langkah antisipasi hadapi musim kemarau, terutama untuk sektor pangan. Sebab, diperkirakan butuh penyesuaian jadwal tanam dan penggunaan varietas tanaman tahan kekeringan. Demikian pula jaringan pengairan dan waduk untuk antisipasi kekeringan.
Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Teuku Faisal Fathan menyampaikan, awal musim kemarau tahun 2026 diperkirakan terjadi secara bertahap. Awal musim kemarau diprediksi mulai terjadi pada Juni 2026 di 198 zona musim dari total 699 zona musim di Indonesia, yang mencakup 31,6 persen luas daratan Indonesia.
Zona musim adalah wilayah yang diidentifikasi memiliki karakteristik musim yang berbeda dengan wilayah lainnya. Namun dalam satu zona musim karakteristik iklim, khususnya curah hujan dianggap sama atau homogen. Di Indonesia teridentifikasi sebanyak 699 zona musim.
“Selanjutnya pada Juli 2026, awal musim kemarau diperkirakan terjadi di 66 zona musim yang mencakup 7,26 persen luas daratan Indonesia,” ujarnya saat konferensi pers perkembangan musim kemarau 2026 di Kantor BMKG, Jakarta, Rabu (10/6/2026).
BMKG memprediksi musim kemarau 2026 akan datang lebih awal di sebagian besar wilayah Indonesia, yakni pada 308 zona musim yang mencakup 39,77 persen luas daratan nasional. Sementara itu, sebanyak 165 zona musim atau 17,03 persen luas daratan Indonesia diperkirakan mengalami awal musim kemarau sesuai dengan kondisi normal.
Terkait dengan sifat musim kemarau, Faisal menyebut sebagian besar wilayah Indonesia diperkirakan lebih kering dibandingkan kondisi normal. Hal ini ditunjukkan oleh prediksi akumulasi curah hujan pada 482 zona musim yang mencakup 56,18 persen luas daratan Indonesia yang berada pada kategori bawah normal.
Akhir Mei 2026 menunjukkan, sebanyak 200 zona musim atau 11,83 persen luas daratan Indonesia telah memasuki musim kemarau. Sebagian wilayah yang telah memasuki musim kemarau antara lain Aceh, Sumatera Utara, dan Riau.
Hasil pemantauan perkembangan musim hingga akhir Mei 2026 menunjukkan, sebanyak 200 zona musim atau 11,83 persen luas daratan Indonesia telah memasuki musim kemarau. Sebagian wilayah yang telah memasuki musim kemarau antara lain Aceh, Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau, Banten, DKI Jakarta terutama wilayah utara, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, Kalimantan Tengah, serta Papua Selatan, khususnya Merauke.
Selain itu, Faisal menyampaikan puncak musim kemarau diperkirakan terjadi pada Agustus 2026 di sebagian besar wilayah atau 369 zona musim yang mencakup 48,84 persen luas daratan Indonesia. Adapun 437 zona musim yang mencakup 48,77 persen luas daratan Indonesia diprediksi mengalami musim kemarau yang lebih panjang dari normalnya.
Faisal menekankan, penyusunan informasi pemutakhiran musim di Indonesia ini bertujuan untuk menjadi referensi dalam mendukung perencanaan dan mitigasi risiko di berbagai sektor. Sektor yang perlu menjadi fokus antara lain pangan, sumber daya air, energi, lingkungan, kehutanan, kebencanaan, serta perikanan.
Di sisi lain, informasi ini juga dapat dimanfaatkan untuk mengoptimalkan berbagai peluang yang muncul selama musim kemarau. Beberapa di antaranya peningkatan produktivitas komoditas hortikultura dan produksi garam, serta peningkatan hasil tangkapan ikan di beberapa wilayah perairan yang dipengaruhi fenomena upwelling atau air laut yang lebih dingin dan kaya akan nutrisi bergerak dari lapisan yang lebih dalam menuju ke permukaan laut.
“Kami berharap informasi pemutakhiran prediksi musim ini dapat menjadi dasar dalam menyusun strategi yang adaptif dan langkah-langkah antisipatif yang sesuai dengan perkembangan kondisi iklim terkini,” ungkap Faisal.
Sebelumnya pada Maret 2026, BMKG telah merilis informasi bahwa tahun ini terdapat peluang 50–60 persen terjadinya El Nino dengan intensitas maksimum kategori moderat yang dimulai pada pertengahan tahun. Musim kemarau tahun 2026 juga diprediksi akan lebih kering dibandingkan kondisi normal.
Terkait potensi El Nino, Deputi Bidang Klimatologi BMKG Ardhasena Sopaheluwakan menjelaskan, data pemantauan BMKG di Samudra Pasifik hingga akhir Mei 2026 menunjukkan nilai anomali suhu muka laut sebesar positif 1,0 derajat Celsius.
Sementara di Samudra Hindia, hasil pemantauan menunjukkan nilai indeks Indian Ocean Dipole (IOD) sebesar minus 0,56. Anomali suhu muka laut di Samudra Pasifik bagian tengah dan timur juga telah melampaui ambang batas netral selama lima dasarian berturut-turut.
“BMKG memprediksi bahwa fenomena El Nino akan segera aktif dan bertahan hingga awal tahun 2027. Peluang El Nino mencapai kategori moderat sebesar 98 persen, sedangkan peluang mencapai kategori kuat sebesar 62 persen,” tutur Ardhasena.
Menurut Ardhasena, fenomena El Nino telah diketahui menyebabkan penyimpangan iklim di berbagai belahan dunia. Dampaknya tidak hanya dirasakan di Indonesia, tetapi juga di berbagai wilayah lain dengan pola dan periode pengaruh yang berbeda-beda.
Mengimbau kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan masyarakat untuk memperkuat langkah antisipasi menghadapi musim kemarau 2026.
Di Indonesia, pengaruh El Nino umumnya menyebabkan penurunan curah hujan sehingga kondisi cuaca menjadi lebih kering pada periode Juni hingga Januari. Namun, sebagian wilayah Indonesia diperkirakan mulai memasuki musim hujan pada akhir Oktober. Karena itu, dampak El Nino terhadap penurunan curah hujan tidak berlangsung seragam.
Ardhasena mengimbau kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan masyarakat untuk memperkuat langkah antisipasi menghadapi musim kemarau 2026. Pada sektor pangan, dibutuhkan penyesuaian jadwal tanam serta penggunaan varietas tanaman yang lebih tahan kekeringan dan membutuhkan lebih sedikit air penting untuk mengurangi risiko gangguan produksi.
Pengelolaan sumber daya air juga perlu menjadi perhatian melalui revitalisasi waduk, perbaikan jaringan distribusi air, dan upaya menjaga ketersediaan air bagi masyarakat. Selain itu, kapasitas air di bendungan juga perlu dipastikan tetap mencukupi guna mendukung operasional pembangkit listrik tenaga air (PLTA) selama musim kemarau.
Di sektor lingkungan dan kesehatan, BMKG mendorong penyiapan mekanisme respons cepat untuk mengantisipasi penurunan kualitas udara yang berpotensi terjadi akibat kondisi kering. Sementara pada sektor kehutanan dan kebencanaan, kesiapsiagaan terhadap potensi kekeringan serta risiko kebakaran hutan dan lahan perlu ditingkatkan sejak dini.
“Untuk perencanaan aksi dini yang lebih rinci sesuai dengan kondisi iklim di masing-masing wilayah, masyarakat dan para pemangku kepentingan diharapkan dapat menghubungi kantor BMKG terdekat yang tersedia di setiap provinsi,” kata Ardhasena.
