Bisnis.com, JAKARTA — Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Dudung Abdurachman mengatakan bahwa banyak Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang berhenti beroperasi. Hal ini disebabkan karena pemerintah masih menata ulang dapur untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Seusai menggelar audiensi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) pada Rabu (10/6/2026) di Kantor KSP, Dudung mengatakan bahwa memang telah banyak SPPG yang berhenti beroperasi.
"Banyak, bukan beberapa lagi SPPG [yang berhenti beroperasi]. Nanti akan ditata ulang ya. Ini kan Bu Nanik [Kepala BGN] lagi banyak konsentrasi bagaimana penataan organisasi juga dan sebagainya," katanya.
Dudung mengatakan bahwa penataan dilakukan seiring dengan kasus korupsi di BGN. Kemudian, ke depan BGN akan melakukan penataan kembali dapur-dapur yang sudah beroperasi.
"Jadi dampaknya nanti akan dilihat, terutama yang berkualitas, tidak mengejar kuantitas, ya. Tapi betul-betul dapur itu apakah efektif, apakah sesuai dengan aturan yang nantinya tidak menimbulkan misalnya keracunan dan sebagainya. Dan akan disesuaikan dengan jumlah penerima manfaat," jelasnya.
Sebelumnya, usai pelantikan sebagai Kepala BGN, Nanik juga telah menjelaskan soal kabar sejumlah SPPG yang berhenti beroperasi imbas dana dari BGN belum cair. Nanik mengatakan sebenarnya dana operasional untuk dapur MBG sudah cair sejak beberapa waktu lalu. Alhasil, terdapat sebagian kabar yang merupakan hoaks.
"Semua sudah dicairkan dari mulai Jumat [5/6/2026]. Yang 27.877 tadi itu loh, sudah masuk, sudah operasional," ujarnya.
Nanik juga membeberkan bahwa langkah pertama yang akan dilakukan oleh BGN adalah fokus pada efisiensi anggaran. Tujuannya agar tidak membebani anggaran negara saat ini. Dengan catatan, BGN tidak mengubah target dari pemberian gizi kepada penerima manfaat.
"Efisiensi dilakukan melalui moratorium, bukan hanya titik baru, tetapi dapur-dapur baru," katanya di Istana Negara usai dilantik pada Senin (8/6/2026).
Saat ini, jumlah dapur operasional berdasarkan virtual account di BGN mencapai 27.877.
"Kami hentikan dulu ke situ, kami akan tata, apakah dapur ini sudah bisa melayani sebetulnya dengan penerima manfaat yang ada atau sebetulnya malah kelebihan," katanya.
