Dewan Energi Nasional (DEN) menyerukan masyarakat untuk efisiensi energi di tengah lonjakan harga minyak mentah, yang berdampak pada kenaikan harga BBM tidak terkecuali Pertamax.
PT Pertamina baru saja menaikkan harga Pertamax menjadi Rp 16.250 per liter, kenaikan pertama kali setelah pecahnya perang AS-Israel dan Iran pada akhir Februari 2026. Perang tersebut merembet pada blokade Selat Hormuz, jalur yang dilewati 20 persen pasokan minyak global.
Anggota DEN, Satya Widya Yudha, mengatakan kenaikan Pertamax, yang merupakan BBM nonsubsidi, merupakan kewenangan badan usaha yang berkoordinasi dengan pemerintah. Ditahannya harga Pertamax selama kurang lebih 3 bulan ini berimplikasi pada kenaikan kompensasi.
"Kalau kita melihat fluktuasi daripada harga minyak dan juga kurs, itu, kan, tentunya akan membebani fiskal. Pemerintah mencoba menahan, mencoba menahan beberapa waktu yang lalu dan sekarang dilepas karena itu adalah ketahanan fiskal kita," jelas Satya saat ditemui di kampus IPB, Rabu (10/6).
Namun, Satya menyebutkan masyarakat perlu melihat upaya pemerintah tetap menahan harga BBM subsidi, baik itu Pertalite dan Solar, di tengah lonjakan harga minyak mentah global. Masyarakat dinilai perlu efisien dalam penggunaan energi.
"Kita berharap kepada masyarakat untuk tetap melakukan efisiensi, karena dengan demikian kita harus melihat ini sebagai pelajaran bahwasannya dunia itu cukup dinamis, kenaikan ada di mana-mana, tapi pemerintah masih mempertahankan harga BBM subsidi," tegas Satya.
Efisiensi energi ini, kata Satya, bisa dilakukan dengan beralih kepada transportasi umum. Kemudian, masyarakat juga bisa menghemat penggunaan listrik terutama di daerah yang pembangkitnya masih menggunakan BBM diesel.
Menurutnya, efisiensi energi bisa menekan beban fiskal negara apalagi usai kenaikan harga BBM Pertamax, yang berpotensi menimbulkan pergeseran konsumsi kepada BBM subsidi yang lebih murah karena harganya diatur pemerintah.
"Maka kita mengimbau agar ketidaknaikan daripada harga BBM subsidi dijawab dengan efisiensi dari masyarakat pengguna," kata Satya.
Ironi Kedaulatan EnergiDalam paparannya dalam acara Sarasehan Energi di IPB, Satya menjelaskan indeks ketahanan energi Indonesia mencapai 7,13 dari skala 10 pada tahun 2025, masuk ke dalam kategori tahan. Namun, dia mengakui ketahanan energi di subsektor migas masih rendah.
"Ketahanan energi di subsektor migas memang kita belum berdaulat, jujur saja. Jadi kalau hari ini ada kenaikan Pertamax, lantas masalah aspek availability, accessibility, affordability masih besar," ujar Satya.
Dia mencatat, berdasarkan pemetaan DEN pada April 2026, dampak krisis akibat blokade Selat Hormuz berpeluang 80 persen pada lonjakan harga minyak mentah dan 65 persen berpeluang memberikan pengaruh pada disrupsi impor LPG.
Sementara itu, impor minyak mentah Indonesia mencapai 38,7 persen dari kebutuhan intake kilang, porsi impor BBM sebesar 34,2 persen dari konsumsi nasional, dan impor LPG mencapai 80,6 persen dari konsumsi domestik.
"Kita negara produsen sawit besar, tapi impor solar dan bensin. Kita negara agraris, tapi impor LPG untuk memasak. Jadi ini ironi-ironi yang harus kita jawab, bagaimana mengoptimalisasi sumber daya energi dalam negeri untuk meminimalkan impor," tutur Satya.
