Harga minyak sawit mentah (CPO) bergerak dalam rentang terbatas pada Rabu (10/6/2026), di tengah sentimen yang tertekan oleh pelemahan harga minyak kedelai.
IDXChannel - Harga minyak sawit mentah (CPO) bergerak dalam rentang terbatas pada Rabu (10/6/2026), di tengah sentimen yang tertekan oleh pelemahan harga minyak kedelai (soyoil) dan sikap hati-hati pelaku pasar yang menanti data bulanan pasokan dan permintaan dari Malaysian Palm Oil Board (MPOB).
Kontrak minyak sawit acuan untuk pengiriman Agustus di Bursa Malaysia Derivatives Exchange menguat 0,27 persen menjadi 4.539 ringgit per ton pada pukul 16.06 WIB.
Pasar cenderung bergerak hati-hati menjelang rilis laporan MPOB yang dijadwalkan terbit pada hari yang sama.
“Di saat bersamaan, pelemahan harga minyak kedelai turut membebani sentimen,” kata proprietary trader di perusahaan perdagangan Iceberg X Sdn Bhd yang berbasis di Kuala Lumpur, David Ng, dikutip Reuters.
Kontrak minyak kedelai paling aktif di Dalian turun 0,01 persen, sementara kontrak minyak sawit di bursa yang sama melemah 0,18 persen. Di Chicago Board of Trade, harga minyak kedelai turun 0,19 persen.
Minyak sawit umumnya mengikuti pergerakan harga minyak nabati pesaing karena bersaing memperebutkan pangsa pasar minyak nabati global.
Di sisi lain, harga minyak mentah menguat setelah menjauh dari posisi terendah tujuh pekan yang tercapai pada sesi sebelumnya.
Kenaikan dipicu serangan baru militer Amerika Serikat (AS) terhadap Iran serta data pasar yang menunjukkan penurunan besar persediaan minyak mentah AS.
Penguatan harga minyak mentah membuat minyak sawit lebih menarik sebagai bahan baku biodiesel.
Nilai tukar ringgit Malaysia, mata uang perdagangan minyak sawit, melemah 0,05 persen terhadap dolar AS. Pelemahan ini membuat minyak sawit menjadi lebih murah bagi pembeli yang memegang mata uang asing.
Sementara itu, pejabat Kementerian Perdagangan Indonesia menghadapi banyak pertanyaan dari eksportir minyak sawit, batu bara, dan feroaloi yang mengkhawatirkan dampak rencana baru pengendalian ekspor.
Kebijakan kontroversial tersebut bertujuan meningkatkan nilai tambah dan keuntungan yang diperoleh Indonesia dari sumber daya alam (SDA). (Aldo Fernando)
