Ekonom dari Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengatakan, kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) Pertamax berpotensi menambah jumlah konsumsi Pertalite sebanyak 7% hingga 12%.
Hal ini disebabkan oleh peluang pergeseran perilaku konsumen. Dalam konteks ekonomi, fenomena ini dikenal sebagai trading down effect, yaitu ketika konsumen beralih ke produk yang lebih murah untuk mengurangi pengeluaran.
Pertamina Patra Niaga telah menaikkan harga BBM Pertamax menjadi Rp 16.250 per liter mulai hari ini, Rabu (10/6). Harga ini naik 32,11% dibandingkan awal bulan yang dipatok sebesar Rp 12.300 per liter.
“Indikasinya sudah mulai terlihat dari meningkatnya antrean di SPBU untuk Pertalite dan berkurangnya kepadatan di jalur Pertamax,” kata Yusuf kepada Katadata.co.id, Rabu (10/6).
Jika selisih antara harga Pertamax dan Pertalite tetap lebar dalam beberapa bulan ke depan, migrasi konsumen kemungkinan akan terus berlangsung.
“Dalam skenario moderat, konsumsi Pertalite dapat meningkat sekitar 7%, sedangkan dalam skenario yang lebih berat kenaikannya dapat mencapai sekitar 12%,” ujarnya.
Kompensasi BBM Bakal MelonjakYusuf menyatakan jika pergeseran tersebut terjadi, dampaknya akan langsung dirasakan oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui peningkatan beban kompensasi BBM. Setiap tambahan konsumsi Pertalite berarti pemerintah harus menanggung selisih antara harga jual dan biaya keekonomiannya.
Dengan asumsi kompensasi sekitar Rp 5.400 per liter, tambahan beban fiskal diperkirakan berkisar antara Rp 4 triliun hingga Rp 17 triliun tergantung besarnya migrasi konsumen. Dalam skenario moderat, tambahan kompensasi mendekati Rp10 triliun.
Meski angka tersebut masih berada dalam kapasitas fiskal pemerintah saat ini, konsekuensinya adalah ruang anggaran menjadi lebih sempit karena dana yang seharusnya dapat digunakan untuk program lain harus dialokasikan untuk menutup kompensasi energi.
Karena itu, menurutnya isu yang perlu diwaspadai bukan hanya bertambahnya beban APBN, tetapi juga potensi peningkatan konsumsi Pertalite yang dapat menekan kuota dan distribusi di lapangan.
“Jika perpindahan konsumen berlangsung lebih cepat dari perkiraan, risiko antrean dan kelangkaan di beberapa wilayah dapat meningkat. Oleh sebab itu, pengawasan distribusi dan percepatan reformasi subsidi yang lebih tepat sasaran menjadi penting agar beban fiskal tetap terkendali tanpa mengganggu akses masyarakat terhadap energi,” ucapnya.
Lebih lanjut Yusuf mengatakan knaikan harga Pertamax menjadi Rp16.250 per liter atau sekitar 32% merupakan konsekuensi dari meningkatnya biaya penyediaan BBM non-subsidi. Ada dua faktor utama yang mendorong kenaikan ini.
Pertama, harga minyak dunia mengalami kenaikan akibat ketidakpastian geopolitik dan gangguan pasokan energi global yang dipicu eskalasi konflik di Timur Tengah. Kedua, pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS membuat biaya impor minyak dan produk BBM menjadi lebih mahal. Karena Pertamax merupakan BBM non-subsidi yang mengikuti pergerakan biaya pasar, kenaikan harga tersebut pada akhirnya diteruskan ke konsumen.
“Bagi masyarakat, dampak langsungnya terutama dirasakan oleh pengguna kendaraan yang selama ini mengonsumsi Pertamax. Dengan selisih harga yang kini mencapai sekitar Rp6.250 per liter dibandingkan Pertalite, biaya transportasi rumah tangga meningkat cukup signifikan,” katanya.
Dia mengilustrasikan pengguna yang mengonsumsi 100 liter per bulan harus mengeluarkan tambahan biaya sekitar Rp 625 ribu jika tetap menggunakan Pertamax dibandingkan beralih ke Pertalite.
Dampak terhadap inflasi secara langsung relatif terbatas karena mayoritas masyarakat masih menggunakan BBM subsidi. Namun, dampak tidak langsung tetap perlu diperhatikan karena kenaikan biaya operasional kendaraan dan distribusi dapat mendorong kenaikan harga barang dan jasa melalui biaya logistik yang lebih tinggi.
Tambah Beban PertaliteSenada dengan Yusuf, Ekonom Universitas Andalas, Syafruddin juga mengatakan kenaikan harga BBM Pertamax akan berpotensi menambah beban Pertalite. Hal ini terjadi sebab kenaikan ini mendorong pergeseran konsumen dari Pertamax ke Pertalite, yang pada akhirnya membuat tekanan yang lebih besar kepada APBN.
“Kenaikan Pertamax sangat mungkin mendorong pergeseran konsumen ke Pertalite. Selisih harga yang melebar membuat sebagian pengguna kendaraan pribadi menghitung ulang biaya harian (untuk BBM),” kata Syafruddin kepada Katadata.co.id, Rabu (10/6).
Dia menyebut konsumen yang sebelumnya memilih Pertamax karena kualitas, performa mesin, atau kebiasaan dapat berpindah ke Pertalite jika tekanan biaya rumah tangga meningkat. Pergeseran ini akan lebih besar pada kelompok kelas menengah bawah yang sensitif terhadap pengeluaran rutin.
Menurutnya pemerintah perlu mengantisipasi perilaku ini karena kenaikan harga Pertamax dapat menciptakan efek samping, berupa produk non-subsidi menjadi lebih mahal, lalu permintaan berpindah ke produk subsidi.
“Jika migrasi terjadi besar-besaran, tujuan mengurangi beban harga non-subsidi justru dapat menambah tekanan pada distribusi Pertalite. Ujungnya, APBN dapat menanggung tekanan lebih besar melalui kenaikan volume BBM subsidi atau kompensasi energi,” ujarnya.
Dia mengatakan beban fiskal yang ditanggung APBN tidak hanya bergantung pada harga minyak dan kurs, tetapi juga pada volume konsumsi. Ketika harga Pertamax naik tajam dan Pertalite tetap, konsumen memperoleh insentif kuat untuk turun ke produk subsidi.
“Akibatnya, konsumsi Pertalite dapat melampaui asumsi kuota, kebutuhan kompensasi meningkat, dan ruang fiskal untuk belanja produktif menyempit,” ucapnya.
Syafruddin menyampaikan kenaikan harga Pertamax disebabkan karena Pertamina dan pemerintah menghadapi kombinasi tekanan biaya global, pelemahan Rupiah, dan kebutuhan menjaga disiplin harga produk nonsubsidi.
Di satu sisi, perang di Timur Tengah mendorong harga minyak mentah global naik dan mengganggu pasokan energi melalui Selat Hormuz. Pada saat yang sama, Rupiah bergerak di sekitar Rp18.050 per dolar AS, sehingga biaya pengadaan BBM berbasis dolar melonjak dalam Rupiah. BBM Pertamax ini berstatus nonsubsidi, sehingga harga jualnya seharusnya mengikuti formula keekonomian. J
“Jika pemerintah terus menahan harga Pertamax pada Rp 12.300 per liter saat biaya naik tajam, Pertamina menanggung selisih biaya dan harga jual. Karena itu, kenaikan menjadi Rp 16.250 per liter mencerminkan koreksi harga yang tertunda, bukan sekadar keputusan administratif,” katanya.
Berdampak pada kelas menengah
Syafruddin menyebut kenaikan harga Pertamax berdampak langsung pada kelas menengah, pengguna kendaraan pribadi, usaha kecil yang memakai BBM non-subsidi, dan sektor jasa yang sensitif terhadap biaya transportasi.
Kondisi kenaikan ini membuat konsumen menghadapi kenaikan biaya mobilitas harian, sedangkan pelaku usaha menghadapi kenaikan biaya distribusi.
Dia menyebut dampak inflasi mungkin tidak sebesar kenaikan Pertalite karena Pertamax bukan BBM subsidi massal, tetapi efek psikologisnya tetap kuat. Menurutnya kenaikan harga 32,1% dalam satu langkah dapat menaikkan ekspektasi inflasi, menekan daya beli kelas menengah, dan memperlemah konsumsi diskresioner.
“Dalam situasi inflasi tahunan sudah naik ke 3,08%, kebijakan ini perlu disertai komunikasi yang jelas agar publik tidak membaca kenaikan Pertamax sebagai awal dari gelombang kenaikan harga energi yang lebih luas,” ujarnya.
Syafruddin mengatakan saat ini potensi kenaikan harga Pertalite tetap ada secara ekonomi, namun masih bisa tertahan karena faktor politik dan sosial. Sebab Pertalite menyentuh kelompok pengguna yang jauh lebih luas dan lebih sensitif terhadap harga.
Jika pemerintah menaikkan Pertalite saat Rupiah melemah, inflasi naik, dan daya beli belum kuat, tekanan sosial dapat meningkat cepat. Karena itu, pemerintah kemungkinan lebih memilih mempertahankan Pertalite dalam jangka pendek, lalu menata kuota, distribusi, dan ketepatan sasaran.
“Kenaikan Pertalite baru menjadi pilihan jika tekanan fiskal, harga minyak, dan beban subsidi melebar terlalu jauh. Dalam kondisi sekarang, pemerintah lebih rasional menaikkan BBM nonsubsidi terlebih dahulu karena risikonya lebih terkendali secara sosial,” ucapnya.
