jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi VI DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan Mufti Anam mengaku kecewa dengan keputusan pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertamax.
Sebab, kenaikan harga BBM diputuskan di tengah daya beli masyarakat yang tertekan.
BACA JUGA: Harga BBM Naik, Wali Kota Bandung Minta ASN Tinggalkan Mobil Pribadi
"Kami tentu kecewa dengan kenaikan harga BBM yang kembali terjadi di tengah daya beli masyarakat yang masih tertekan," kata Mufti Anam melalui layanan pesan, Rabu (10/6).
Menurutnya, persoalan bukan soal kenaikan harga semata, melainkan cara kebijakan diambil dan dikomunikasikan ke publik.
BACA JUGA: BBM RON 92 di SPBU BP Ikut Terkerek, Jadi Sebegini Per Liter
"Kenaikan yang cukup signifikan ini terjadi secara tiba-tiba," sambungnya.
Anam mengatakan pemerintah tidak membuat sosialisasi memadai dan memberikan penjelasan sebelum Pertamax naik.
BACA JUGA: Setelah Pertamina, SPBU BP Menaikkan Harga BBM RON 92
"DPR sebagai lembaga yang menjalankan fungsi pengawasan pun tidak pernah mendapatkan informasi maupun diajak berdiskusi sebelumnya," tegasnya.
Selain itu, Anam menilai pemerintah seharusnya memahami bahwa BBM bagi rakyat bukan sekadar komoditas.
Sebab, BBM memengaruhi biaya transportasi, biaya usaha, biaya distribusi, hingga harga kebutuhan sehari-hari.
"Oleh karena itu, setiap kebijakan yang berkaitan dengan BBM harus dilakukan dengan transparan, hati-hati, dan penuh empati terhadap kondisi rakyat," jelasnya.
Diketahui, PT Pertamina Patra Niaga mengumumkan kenaikan Pertamax dan Pertamax Green yang mulai berlaku 10 Juni 2026.
Pertamax atau RON 92 naik dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter, sedangkan Pertamax Green 95 atau RON 95 naik dari Rp12.900 menjadi Rp17.000 per liter.
"Penyesuaian harga Pertamax dan Pertamax Green dilakukan setelah melalui proses evaluasi sesuai formula harga yang ditetapkan pemerintah," kata Sekretaris Perusahaan Pertamina Patra Niaga Roberth MV Dumatubun. (ast/jpnn)
Redaktur : Dedi Yondra
Reporter : Aristo Setiawan
