Jakarta (ANTARA) - Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menyatakan Program Indonesia Sadar Jamu Aman (IDAMAN) menjadi upaya bersama pemerintah daerah untuk meningkatkan literasi masyarakat dalam memilih dan menggunakan jamu yang aman serta menurunkan peredaran jamu ilegal.
Kepala BPOM Taruna Ikrar mengatakan bahwa program tersebut adalah respons dari tingginya temuan Obat Bahan Alam (OBA) mengandung Bahan Kimia Obat (BKO) di lapangan. Untuk memutus peredaran jamu ilegal ini, katanya, dibutuhkan peran masyarakat sebagai konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah daerah melalui Program IDAMAN.
"Pada periode Januari hingga April 2026, BPOM melakukan pengawasan melalui sampling dan pengujian terhadap 1.851 produk OBA. Dari jumlah tersebut, 87 item produk terbukti mengandung BKO," katanya dalam keterangan di Jakarta, Rabu.
Contoh lainnya, selama tahun 2025, pihaknya melakukan sampling dan pengujian terhadap 11.654 produk obat bahan alam dan suplemen kesehatan, dan sebanyak 206 produk terbukti mengandung bahan kimia obat (BKO).
Patroli siber BPOM juga menemukan 39.386 tautan penjualan OBA ilegal atau tidak memenuhi ketentuan.
Terhadap berbagai temuan tersebut, BPOM telah melakukan tindak lanjut berupa pemberian sanksi administratif hingga penegakan hukum sesuai tingkat pelanggaran yang ditemukan.
Baca juga: BPOM luncurkan gerakan Indonesia Sadar Jamu Aman
Menurutnya, literasi masyarakat perlu ditingkatkan agar selalu memilih dan menggunakan jamu yang aman. Kapasitas pelaku usaha, baik jamu gendong maupun racik juga perlu ditingkatkan agar dapat memenuhi standar keamanan dan mutu.
Dia menjelaskan bahwa Program IDAMAN merupakan implementasi dari Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Pemanfaatan Jamu.
"Program ini dirancang sebagai gerakan nasional yang mengintegrasikan pengawasan, edukasi, pemberdayaan masyarakat, dan pembinaan pelaku usaha melalui sinergi antara BPOM dan pemerintah daerah. Pelaksanaannya dilakukan melalui intervensi di tingkat kabupaten/kota untuk mewujudkan kabupaten/kota IDAMAN," katanya.
Dalam keterangan yang sama, Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen merespons baik kehadiran Program IDAMAN. Daerahnya memiliki banyak pusat atau kampung jamu yang berpotensi dikembangkan sebagai bagian dari penguatan industri jamu nasional, pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan juga berpotensi menarik wisatawan.
Taj Yasin juga mengapresiasi upaya BPOM yang rutin melakukan pengawasan jamu di beberapa daerah di Jawa Tengah.
Baca juga: BPOM luncurkan dua program di Hari Jamu Nasional dorong inovasi
"Pengawasan rutin tersebut sangat penting untuk memastikan jamu-jamu yang dikonsumsi masyarakat aman dari campuran bahan kimia obat," katanya.
Kepala BPOM Taruna Ikrar mengatakan bahwa program tersebut adalah respons dari tingginya temuan Obat Bahan Alam (OBA) mengandung Bahan Kimia Obat (BKO) di lapangan. Untuk memutus peredaran jamu ilegal ini, katanya, dibutuhkan peran masyarakat sebagai konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah daerah melalui Program IDAMAN.
"Pada periode Januari hingga April 2026, BPOM melakukan pengawasan melalui sampling dan pengujian terhadap 1.851 produk OBA. Dari jumlah tersebut, 87 item produk terbukti mengandung BKO," katanya dalam keterangan di Jakarta, Rabu.
Contoh lainnya, selama tahun 2025, pihaknya melakukan sampling dan pengujian terhadap 11.654 produk obat bahan alam dan suplemen kesehatan, dan sebanyak 206 produk terbukti mengandung bahan kimia obat (BKO).
Patroli siber BPOM juga menemukan 39.386 tautan penjualan OBA ilegal atau tidak memenuhi ketentuan.
Terhadap berbagai temuan tersebut, BPOM telah melakukan tindak lanjut berupa pemberian sanksi administratif hingga penegakan hukum sesuai tingkat pelanggaran yang ditemukan.
Baca juga: BPOM luncurkan gerakan Indonesia Sadar Jamu Aman
Menurutnya, literasi masyarakat perlu ditingkatkan agar selalu memilih dan menggunakan jamu yang aman. Kapasitas pelaku usaha, baik jamu gendong maupun racik juga perlu ditingkatkan agar dapat memenuhi standar keamanan dan mutu.
Dia menjelaskan bahwa Program IDAMAN merupakan implementasi dari Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Pemanfaatan Jamu.
"Program ini dirancang sebagai gerakan nasional yang mengintegrasikan pengawasan, edukasi, pemberdayaan masyarakat, dan pembinaan pelaku usaha melalui sinergi antara BPOM dan pemerintah daerah. Pelaksanaannya dilakukan melalui intervensi di tingkat kabupaten/kota untuk mewujudkan kabupaten/kota IDAMAN," katanya.
Dalam keterangan yang sama, Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen merespons baik kehadiran Program IDAMAN. Daerahnya memiliki banyak pusat atau kampung jamu yang berpotensi dikembangkan sebagai bagian dari penguatan industri jamu nasional, pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan juga berpotensi menarik wisatawan.
Taj Yasin juga mengapresiasi upaya BPOM yang rutin melakukan pengawasan jamu di beberapa daerah di Jawa Tengah.
Baca juga: BPOM luncurkan dua program di Hari Jamu Nasional dorong inovasi
"Pengawasan rutin tersebut sangat penting untuk memastikan jamu-jamu yang dikonsumsi masyarakat aman dari campuran bahan kimia obat," katanya.
